Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial
Isnadi, Danil
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Isnadi, Danil; Siregar, Fatahuddin Aziz; Nasution, M. Arsad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi asyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama. Untuk mengetahui alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi Suami Isteri yang telah bercerai. Dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama yaitu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut’ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA SERTA REFORMULASI DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA Isnadi, Danil
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 1 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i1.9595

Abstract

Basically, the legal rules applied in examining, adjudicating, and resolving cases regarding civil lawsuits for inheritance lawsuits in each judicial institution refer to KHI article 171, articles 1 and 2 in conjunction with Article 49 of Law No. 7 of 1989, as well as the arguments of the Qur'an An-Nisa's letter, 4:141, HR. Al-Bukhori and Muslim, so that the Islamic personality is determined by the heir and ignores wills that cannot be proven, and the heir and heirs must both be Muslims, whereas in 1998 the Supreme Court with cassation case register no: 368 K/AG/1995 When making decisions using legal rules, if the parents have a different religion than the child, they are considered to have left a will, which is called a mandatory will. And took the decision to grant non-Muslim heirs the rights based on the mandatory will by referring to the opinion of some scholars such as Yusuf Al-Qadhowi who argued that non-Muslim heirs would receive the inheritance of Muslim heirs through the mandatory will.
Co-Authors Nasution, M. Arsad Siregar, Fatahuddin Aziz