Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Tracing the Dynamic Spectrum of Religious Moderation in the Local Custom of North Sumatera Harahap, Sumper Mulia; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Darwis
QIJIS Vol 11, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/qijis.v11i1.16187

Abstract

As a miniature of Indonesia’s diversity, North Sumatra requires a long transformation within the framework of religious moderation to build harmony and maturity. This study aims to reveal the dynamic spectrum of religious moderation in the bubble of North Sumatra’s local wisdom. This research employs a descriptive qualitative method by involving six subjects who were selected through a purposive sampling technique. Subject criteria are natives of North Sumatra and have sufficient knowledge of religious moderation in the local custom of North Sumatra. In-depth interviews, observations, and document analysis were used to collect the required data. This study reveals a vast spectrum of diversity among the North Sumatrans. In the meantime, religious moderation is evidence of upholding religious ideals integrated with the local culture. Moreover, this research also shows how the people of North Sumatra from the following three regions, (1) Padangsidempuan and South Tapanuli, (2) Central Tapanuli and Sibolga City, and (3) Tarutung, practice the values of religious moderation in their daily activities. They performed this practice because of the desire to maintain unity in diversity and high aspirations to build a society that is peaceful, harmonious, and free from all conflicts.
Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 Liberny, Liberny; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Zul Anwar Ajim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11131

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn tahun 2021 terhadap penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahkannya sesuai aturan Islam, maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.
Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara Samaruddin, Samaruddin; Siregar, Fatahuddin Aziz; HSB, Putra Halomoan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11132

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendeskripsikan dampak dan solusi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) Karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) Hasil musyawarah, 3) Kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) Masih adanya ahli waris yang bersekolah. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni asas ijbari. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam Akhyaruddin, Ilman MHD.; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Ikhwanuddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11854

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui faktor pendistribuan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mentode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah a) Pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, b) Pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, c) Pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri. Faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, b) Kurangnya sumber daya manusia para panitia/amil zakat, c) Kurangnya manajemen amil zakat. Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi Maqasid Syari’ahnya. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.
Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Isnadi, Danil; Siregar, Fatahuddin Aziz; Nasution, M. Arsad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi asyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama. Untuk mengetahui alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi Suami Isteri yang telah bercerai. Dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama yaitu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut’ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Siregar, Fatahuddin Aziz
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3687

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut Maqashid syari’ah, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putusnya tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep Maqashid syari’ah, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.
Merantau in The Ethnic Tradition of Minangkabau: Local Custom Without Sharia Basis? Siregar, Fatahuddin Aziz; Yulika, Febri; Nofialdi, Nofialdi; Harahap, Ikhwanuddin; Ridwan, Benny; Syahputra, Iswandi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.9954

Abstract

Customary practice in Minangkabau is based on sharia, and sharia is based on the Qur’an (as provisioned in the proverb Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah-ABS/SBK). As a customary practice, is merantau in the Minangkabau tradition based on sharia? This article explains the relationship between custom and sharia in Minangkabau’s merantautradition. This study is a qualitative research with in-depth interview data collection techniques and literature study. In-depth interviews were conducted with four distinct individuals representing customary figures and religious figures of West Sumatra. The study found that merantau in the Minangkabau tradition emerged out of the matrilineal customary system that has been in place long before Islam was introduced to the Minangkabau community. As a custom, several aspects of merantau in the Minang culture contradict Islamic sharia. This indicates that the relationship between custom and sharia is not hierarchical as stipulated in the ABS/SBK model. The study results may have implications on new relations between customary law, sharia, culture, and religion.
Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentas Kemiskinan Dengan Kinerja Pendamping Sebagai Variabel Moderasi Studi Emperis Di Kota Padangsidimpuan Harahap, Asmul Fauzi; Lubis, Rukiah; Siregar, Fatahuddin Aziz; Siregar, Nursalamah
YUME : Journal of Management Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v7i2.6629

Abstract

Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi ini mengurangi kemajuan terkini dalam pengentasan kemiskinan, dari angka yang semakin rendah sebesar 9,2 persen pada bulan September 2019 menjadi 9,7 persen pada bulan September 2021. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara menurun secara numerik pada tahun 2021, tampaknya angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara menurun secara numerik pada tahun 2021. Angka kemiskinan di Kota Padangsidimpuan dalam beberapa tahun terakhir dinilai masih cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Pendamping memoderasi pengaruh Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif di Kota Padangsidimpuan dengan jumlah sampel sebanyak 147 responden di 6 kecamatan yang ada di kota tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified sampling, data primer digunakan untuk menguji hipotesis dengan pendekatan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan program WarpPLS Versi 8.0. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padangsidimpuan, dan kinerja pendamping memoderasi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan secara negatif. Dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Padangsidimpuan perlu dilakukan pelatihan secara berkala terhadap pendamping PKH dengan fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, manajemen dan pengembangan keterampilan. Evaluasi berkala terhadap kinerja asisten juga penting untuk mengidentifikasi potensi dan kelemahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak program dengan lebih baik. Hal ini akan membantu penyesuaian kebijakan yang diperlukan dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan. 
Understanding The Rise of Childfree Marriage: Avoiding Toxic Family, Being Happy and Well Without Children Despite Contradiction With Maqashid al-Sharia Harahap, Ikhwanuddin; Siregar, Fatahuddin Aziz; Hariyanto, Erie
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.9984

Abstract

This research aims to understand the phenomenon of increasing childfree marriage as a contemporary social construction and analyze it from the perspective of maqashid al-sharia, especially related to the principle of progeny preservation in Islam. This study uses a descriptive qualitative approach with a field research method. Primary data was obtained through in-depth interviews with two married couples (four informants), each of whom committed to a child-free marriage. The data were analyzed thematically with an eminic and ethical approach, as well as interpretive-descriptive. Research has found that couples' decisions to marry without having children are based on a desire to achieve happiness and well-being throughout their life with their partner, as well as avoiding the creation of a toxic family. These internal factors are reinforced by external factors such as education, economy, and career. Research has also found that wives play a key role in these decisions regarding reproductive rights. From the perspective of Islamic law, although there is no explicit text prohibiting childfree marriage, maqashid al-sharia still emphasizes the importance of the sustainability of offspring. The childfree decision is a conscious choice of a married couple to pursue happiness and well-being without the presence of children, on the grounds of avoiding the potential for toxic families. In the Islamic view, childfree marriage falls within the territory of ijtihadiyyah which requires a legal approach based on maqashid al-sharia and 'illat analysis. Although this phenomenon is socially acceptable, normatively Islam still prioritizes the importance of offspring as part of the purpose of sharia.
Interreligious Marriages: Can Couples in Interfaith Marriages Live a Happy Life? Rasyid, Arbanur; Siregar, Fatahuddin Aziz
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.37317

Abstract

This article posits that families of interfaith couples (Muslims and Christianity/Catholicism) can achieve a state of happiness. Research data were obtained through in-depth interviews with married couples comprising one Indonesian and a British partner, aged between 25 and 40 years, residing in Indonesia and the United Kingdom, and representing diverse religious and cultural backgrounds The study revealed that the Islamic concept of sakīnah family embodies a totality of mercy (raḥmah) and love (mawaddah) inherently present in each couple's heart. The findings suggest that happiness in interreligious or interfaith marriages can be attributed to the profound love shared by the spouses. Love can develop and grow in a romantic, intimate, passionate, and committed relationship, provided there is a willingness to accept responsibility for maintaining it. Accordingly, these research findings may have implications for a new understanding of the sakīnah family, which, thus far, has been based upon the standard of couples having a common faith in a same-religion marriage. Nonetheless, further studies are needed to investigate whether couples in interfaith and interreligious marriages continue to lead happy lives in their old age.AbstrakArtikel ini menjelaskan bahwa keluarga pasangan beda agama (Muslim dan Kristen/Katolik) bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan pasangan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda berusia 25-40 tahun yang berasal dari Indonesia dan Inggris. Penelitian menemukan bahwa konsep keluarga sakinah dalam ajaran Islam adalah totalitas rahmat (raḥmah) atau cinta (mawaddah) yang ada dan melekat dalam hati setiap pasangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam hubungan suami istri dalam perkawinan beda agama dapat ditemukan karena besarnya rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Cinta dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu hubungan yang bersifat romantis, intim, penuh gairah dan komitmen serta kesediaan menerima tanggung jawab untuk menjaga hubungan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki implikasi pada pemahaman baru tentang keluarga sakinah, yang, sejauh ini, telah didasarkan pada standar pasangan yang memiliki keyakinan yang sama dalam pernikahan sesama agama. Meskipun demikian, studi lebih lanjut di masa depan diperlukan untuk mengamati apakah pasangan pernikahan beda agama dan antaragama masih menjalani kehidupan yang bahagia di usia tua mereka?