Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum Putri, Silvia Maharani Iskandar; Salsabila, Nashwa; Hosnah, Asmak UI
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1453

Abstract

The increasing use of deepfake technology is causing new dangers in digital crimes like fraud and defamation. This technology can change audio-visual content in a way that makes it hard to tell apart from the original recording. This can allow criminals to use deepfakes for fraud or to harm someone's reputation without them or the public knowing. This journal analyzes how deepfakes are used for fraud and defamation in Indonesia. It looks for legal solutions to address these issues. This study used a normative legal research method to discover that the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) can catch criminals using deepfakes. However, there is a legal gap that makes it difficult to enforce the law effectively. The main problems with making deepfake use illegal are the absence of clear rules and limited knowledge of the technology among law enforcement officers. To fix these problems, it is suggested to update rules about deepfakes and provide more training for law enforcement. Law enforcement can improve their ability to fight crimes involving deepfake technology by taking the right actions. This will help keep the public safe from the harmful effects of deepfake technology.
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia Siswajanthy, Farahdinny; Shiva, Khadizah Aliyah; Salsabila, Nashwa; Putry, Salsabila Afifany Susanta; Putri, Silvia Maharani Iskandar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13056

Abstract

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif di saat negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen strabilitator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel meliputi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara agregat.
Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Hosnah, Asmak UI; Putri, Silvia Maharani Iskandar; Salsabila, Nashwa
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 4 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i4.816

Abstract

This Research aims to analyze the legal protection of victims of rape based on the provisions of Article 285 of the Criminal Code (KUHP). The research findings show that although Article 285 of the Criminal Code provides a legal basis for the protection of rape victims, its implementation is still faced with various challenges and obstacles, such as the lack of awareness of victims' rights, the slow legal process, and the lack of support for victims during the court process. The practical implication of this research is the need for reforms in the legal system and law enforcement in order to improve legal protection for victims of rape crimes. Policy recommendations include improving victims' access to support services, training for law enforcement to increase sensitivity to rape cases, and increasing sanctions for sex offenders. Further research is needed to better understand the challenges and solutions to legal protection for rape victims in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perlindungan hukum korban tindak pemerkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Temuan penelitian menunjukkan meskipun Pasal 285 KUHP memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban pemerkosaan, namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti minimnya kesadaran akan hak-hak korban, lambatnya proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi korban selama proses pengadilan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum agar dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pemerkosaan. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan, pelatihan bagi penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kasus pemerkosaan, dan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih mendalam memahami tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.