Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Putry, Salsabila Afifany Susanta
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Shiva, Khadizah Aliyah; Putry, Salsabila Afifany Susanta; Hosnah, Asmak UI
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 10 (2024): Volume 4 Nomor 10, Desember 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i10.2581

Abstract

Introductioan: Law enforcement against money laundering in Indonesia is a major challenge, given the complexity of cases, linkages with other crimes, and efforts by perpetrators to hide the proceeds of crime. Effective policies are needed to ensure the integrity of the financial system, prevent state losses, and strengthen coordination between law enforcement agencies.Purposes of the Research: The purpose of this article is to analyze the effectiveness of policies, obstacles to law enforcement, and provide recommendations to strengthen the handling of money laundering in Indonesia.Methods of the Research: Using normative legal research methods by using the main focus on laws and regulations such as Law No. 8 of 2010.Results of the Research: The results show that Law Number 8 Year 2010 provides a strong legal basis for the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. The existence of institutions such as PPATK is a key factor in detecting and reporting suspicious transactions. However, the effective implementation of this law is often constrained by weak coordination between law enforcement agencies, lack of technical understanding of money laundering cases, and limited human resources and technology. In addition, tracing assets hidden overseas remains a major challenge, despite international cooperation efforts.
Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Shiva, Khadizah Aliyah; Rahmawati, Tri; Salsabilla, Nashwa; Putry, Salsabila Afifany Susanta; Mulia, Risma; Saleh, Weldy Jevis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18128

Abstract

International law is continually evolving to keep pace with changes in the global community. This progress has led to the creation of the International Criminal Court, which is associated with the United Nations. Formed under the UN's leadership, this court addresses the pressing need for justice related to the gravest offenses. The primary aim of the International Criminal Court is to remove any safeguards that individuals who commit significant human rights abuses have previously enjoyed, and to assist in thwarting the most severe violations of human rights according to international criminal law, thus encouraging global accountability. The International Criminal Court (ICC) stands as a permanent and autonomous judicial entity that acts as a criminal tribunal. Founded by the United Nations and rooted in the Rome Statute instituted in 1998, the ICC is empowered to investigate, prosecute, and penalize individuals, regardless of their official status within their nations.
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia Siswajanthy, Farahdinny; Shiva, Khadizah Aliyah; Salsabila, Nashwa; Putry, Salsabila Afifany Susanta; Putri, Silvia Maharani Iskandar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13056

Abstract

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif di saat negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen strabilitator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel meliputi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara agregat.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP Hosnah, Asmak Ul; Shiva, Khadizah Aliyah; Putry, Salsabila Afifany Susanta
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh seseorang maupun sekelompok orang yang ingin memusnahkan atau menghilangkan nyawa manusia. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Unsur utama nya adalah unsur yang direncanakan. Yaitu ada nya jarak atau jangka waktu antara pada saat niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan serta tujuan nya untuk menjamin kelancaran perbuatan pembunuhan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini agar supaya memahami bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHP ) dan apakah yang menjadi unsur unsur untuk harus dipenuhi agar dapat di pidana berdasarkan pasal 340 KUHP. Melalui penggunaan metode penelitian hukum normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Farahdinny Siswajanthy Hosnah, Asmak UI Mulia, Risma Putri, Silvia Maharani Iskandar Saleh, Weldy Jevis Salsabila, Nashwa Salsabilla, Nashwa Shiva, Khadizah Aliyah Tri Rahmawati, Tri