Khafi, Kasaful
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE ROLE AND LEGITIMACY OF AMIL ZAKAT IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH: A CRITICAL STUDY BASED ON THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA AND INDONESIAN POSITIVE LAW: PERAN DAN LEGITIMASI AMIL ZAKAT DALAM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH: STUDI KRITIS BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Khafi, Kasaful; Jamil, M.; Tanjung, Dhiauddin
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 1 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i1.5748

Abstract

Zakat collectors in various regions in Indonesia carry out their duties without going through the oath process as prescribed by law. As a result, the invalidity of zakat can occur when the muzakki submits his zakat to an unsworn zakat collector, the absence of an oath on the zakat collector also has the potential to weaken public trust in zakat management. In Medan City, there is the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) which is responsible for the appointment and oath-taking of the collector. Zakat management in the areas of Medan City is empowered using the Zakat Collection Unit (UPZ) which has been appointed and authorized by BAZNAS. And there are still many UPZs that are not appointed, authorized and registered still carrying out zakat management in the Medan City community. This study will analyze how the legal validity of the distribution of zakat fitrah by unsworn collectors is based on the perspective of zakat regulations in Indonesia and maqasid sharia, as well as the implications of government regulations on zakat management at BAZNAS and UPZ Medan City. The research in this thesis is a field research. This research is descriptive analytical with an normatif-empirical approach. Data collection techniques are by observation, interviews and documentation. After the data is collected, the author analyzes it qualitatively descriptively using the maslahah theory and legal effectiveness. The results of this study indicate that the legal validity of the distribution of zakat fitrah through unsworn amil based on the perspective of zakat laws in Indonesia is invalid, because based on applicable laws, zakat amil (UPZ) must be appointed and approved by the government and cooperate with the city BAZNAS. Meanwhile, based on the maqasid sharia of Jasser Auda, the distribution of zakat fitrah through unsworn amil is valid because the formation of the Zakat Collection Unit (UPZ) of the mosque is based on the welfare of the Muslim community. The implications of zakat regulations in Indonesia on the management of zakat at BAZNAS and UPZ and the community have a very good impact, because there is an increase in cooperation between UPZ and BAZNAS Medan City and the community around UPZ.
Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif Khafi, Kasaful; Annisa, Annisa; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama memberikan cerminan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menikah tanpa mencatatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang belum dicatatkan di pengadilan agama. Dalam hal ini penulis menggunakan Jenis penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu UndangUndang RI Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya namun belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Isbat nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya. Mencermati tingginya permohonan itsbat nikah penulis menyarankan: agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk desa terpencil. Kemudian menetapkan itsbat nikah dengan tegas berdasarkan dengan ketentuan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.