Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang Azra, Syifana; Mubarak, Adil
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6863

Abstract

This research is motivated by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), a forum that collaborates three institutions: the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Police, and the Prosecutor's Office (Kejaksaan Jaksa), to achieve a common understanding of law enforcement related to election crimes in Indonesia. However, in its policy implementation, problems remain related to the failure to optimally achieve the goals, functions, and essence of the Gakkumdu Center itself. The purpose of this study is to analysis the implementation of law enforcement for election crimes in 2024 by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Padang City and to examine the factors influencing its implementation. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques, namely interviews and documentation. The theories used are policy implementation and the theory of factors influencing criminal law enforcement by Soerjono Soekanto in The results of this study indicate that the implementation of criminal law enforcement for the 2024 General Election by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Padang City is still suboptimal. This is evident in the lack of human resources focused on their duties within the Padang City Gakkumdu, low accessibility, suboptimal coordination between Gakkumdu elements, unintegrated socialization and publication, and limited transparency. Furthermore, the implementation of this policy is influenced by legal factors, including regulatory dynamics, time constraints, and unclear interpretations of articles. Law enforcement factors indicate obstacles in coordination, legal understanding, and capacity to handle money politics. Facilities and infrastructure, although considered adequate, limited work space and supporting facilities reduce Gakkumdu's operational efficiency. Societal factors, such as low legal awareness and apathy toward election violations, hinder public participation in supporting law enforcement. Cultural factors, particularly economic conditions and vulnerability to money politics, reflect structural challenges that impact legal compliance.
Inovasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Melalui Ganggam Tari Kontemporer (Pergelaran Dan Diskusi Pertunjukkan) Sri Articha, Dinda; Syamsir, Syamsir; Hasnah, Miftahul; Astika, Mutiara; Makriwal, Rifaldi; Azra, Syifana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Inovasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Melalui Ganggam Tari Kontemporer. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan inovasi melalui program pertunjukan Ganggam Tari Kontemporer yang bertujuan untuk memfasilitasi koreografer muda agar tetap eksis dan sukses dalam mengembangkan seni pertunjukan, khususnya seni tari kontemporer. Program ini telah menggelar pertunjukan tari kontemporer selama tiga bulan dengan satu karya yang dipertunjukkan setiap bulannya, menampilkan karya-karya inovatif dari koreografer muda. Pertunjukan tersebut juga dipandang sebagai upaya untuk memotivasi koreografer muda Sumatera Barat agar selalu semangat dan tetap eksis dalam mengembangkan seni budaya, serta untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan melalui fasilitasi aktivitas seni budaya. Dengan mementaskan karya-karya inovatif dari koreografer muda, program Ganggam Tari Kontemporer merupakan langkah inovatif Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan seni pertunjukan, khususnya seni tari kontemporer, serta memberikan wadah bagi seniman muda untuk berkarya dan mengembangkan bakat-bakat seni budaya di daerah tersebut. Hasil dari artikel terlihat bahwa melalui program ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berhasil memberikan platform yang memungkinkan koreografer muda untuk terus aktif berkarya dan mengembangkan seni budaya, serta memberikan kontribusi positif dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.