Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL Nugraha, Agi Septia; Cahyono, Dwi Erlangga; Alfian, Risky; Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.721

Abstract

Dalam revolusi internet yang telah terjadi, adapun salah satu contoh yaitu Dark Web, keduanya merupakan situs yang sulit untuk diakses tanpa penggunaan proxy khusus dan hanya orang memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan intenet dan kemampuan teknologi yang dapat menjangkau akses tersebut. Situs-situs tersebut mendapatkan gelar situs terlarang sebab situs tersebut dapat memiliki proteksi tersendiri hingga scam, yang membuatnya menjadi situs terlarang. Bagaimana peran Dark Web dalam memfasilitasi perdagangan illegal dan Bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi Dark Web. Dark Web merupakan bagian dari Deep Web, namun Dark Web seringkali berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik karena biasanya ilegal. Web gelap dianggap sebagai bagian lain dari web yang sangat tersembunyi dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Layanan yang tersedia di web gelap sangat tersembunyi sehingga sangat sulit untuk menembus lapisan proxy dan memerlukan banyak metode perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengakses web. Bahkan jaringan yang digunakan jauh melebihi kinerja aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah sistem keamanan yang sangat efektif yang memungkinkan mereka beroperasi seperti di belahan dunia lainnya. Metode yang digunakan dalam transaksi Dark Web menggunakan mata uang kripto, yang disebut mata uang virtual. Tujuan penggunaan mata uang ini adalah untuk memastikan anonimitas antara badan hukum yang melakukan transaksi. Mata uang kripto yang diproduksi oleh perusahaan mata uang kripto sering disebut sebagai token. Status cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar web gelap Silk Road dan koneksi aset virtual terus berlanjut. Dark Web sering digunakan untuk memberikan anonimitas kepada individu yang ingin menyembunyikan informasi pribadi mereka, namun mereka yang mencari anonimitas sering menggunakannya untuk menyembunyikan konsekuensi dari aktivitas ilegal.
Analisis Putusan Hakim Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dengan Pendekatan Psikologis dan Hukum Ramadhanti, Aura Nasha; Nugraha, Agi Septia; Tias, Tessa Ayuning; Lestari, Erin Dwi; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa terkait hak dalam mengasuh anak menjadi permasalahan yang cukup pelik akibat dari terjadinya perceraian. Masing-masing dari pihak yang bercerai dirasa dirinya lebih layak serta memiliki otoritas lebih akan hal tersebut. Adanya sengketa hak dalam mengasuh anak sering kali membuat sang anak menghadapi berbagai dampak emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan. Perceraian dapat menjadi pengalaman yang sangat tidak baik bagi anak karena berada dalam kondisi keluarga yang berantakan, yang kemudian sangat perlu untuk memprioritaskan perlindungan terkait hak-hak anak, dan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak melakukan apa yang menjadi putusan hakim, serta kemudian melanggar hak anak, maka suatu penjatuhan sanksi terhadap yang melanggar harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk memahami seperti apa ketentuan dalam aturan hukum tentang hak untuk mengasuh anak setelah adanya perceraian, serta pengaruh hukum bagi pihak yang belum mendapatkan hak untuk mengasuh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan sebuah analisis literatur maupun data sekunder sebagai acuan informasi yang utama. Penelitian ini mengemukakan terkait hak-hak anak yang pada dasarnya harus menjadi prioritas utama setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya, yang sepenuhnya ada dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.