Cornelis , Vieta Imelda
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya Kurniawan, Yudistira Tri; Cornelis , Vieta Imelda; Astutik, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya Angka Harapan Hidup menyebabkan diperlukannya perhatian akan fasilitas penunjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia. Tujuan penelitian adalah menganalisis hak perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Conceptual Approach. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak Lansia meliputi Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kerja, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, Perlindungan sosial dan Bantuan sosial. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kota Surabaya telah terlaksana secara baik.
The Role of Criminal Procedure Law in Banking Corruption Cases Handled by the KPK: Ensuring the Protection of Suspect Rights Hermawan, Eric; Marwiyah, Siti; Cornelis , Vieta Imelda; Taufik, Moh.
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6508

Abstract

Dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, hukum acara pidana memegang peranan penting sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi, namun dalam praktiknya khususnya pada kasus korupsi sektor perbankan yang ditangani KPK sering kali muncul tantangan serius terkait jaminan perlindungan hak-hak tersangka akibat kekuatan kewenangan KPK yang besar dan potensi penyimpangan dari prinsip due process of law. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana oleh KPK dalam menangani kasus-kasus perbankan serta mengevaluasi sejauh mana hukum acara pidana mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum acara pidana dengan praktik penegakan hukum oleh KPK dalam kasus perbankan, serta menilai sejauh mana hak-hak tersangka dilindungi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan hukum acara pidana oleh KPK dalam menangani kasus perbankan efektif dalam pemberantasan korupsi, masih terdapat masalah serius terkait perlindungan hak-hak tersangka, terutama dalam hal penyidikan, penahanan, dan eksposur media. Meskipun hukum acara pidana Indonesia secara normatif telah menjamin hak-hak dasar tersangka, praktiknya masih menghadapi tantangan implementasi, seperti pelanggaran prosedural dalam penanganan kasus perbankan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kewenangan KPK dan ketentuan KUHAP, penguatan regulasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum yang adil dan melindungi hak-hak tersangka secara efektif.