Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal Evidence Of Law
Cornelis , Vieta Imelda
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya Kurniawan, Yudistira Tri; Cornelis , Vieta Imelda; Astutik, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya Angka Harapan Hidup menyebabkan diperlukannya perhatian akan fasilitas penunjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia. Tujuan penelitian adalah menganalisis hak perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Conceptual Approach. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak Lansia meliputi Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kerja, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, Perlindungan sosial dan Bantuan sosial. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kota Surabaya telah terlaksana secara baik.
Legal Aspects of the Implementation of Customary Laws in Enforcment in the Raja Ampat Marine Conservation Area in Raja Ampat, Southwest Papua Mongdong , Meity; Cornelis , Vieta Imelda; Astutik , Sri; Soekorini , Noenik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2110

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelago, has enormous marine resource potential, but the main challenge it faces is weak law enforcement in maintaining ecosystem sustainability. Raja Ampat, known as the center of marine biodiversity in the world, faces serious threats in the form of illegal fishing, hunting of protected species, and excessive exploitation of resources. The urgency of this research lies in the gap between the proven effectiveness of customary law and the limited legitimacy of formal state law. The main question asked is to what extent customary law can serve as an instrument for enforcing marine conservation law within the framework of the national legal system. This study uses a normative legal method with a statute and conceptual approach. Primary legal materials consist of legislation, court decisions, and regional regulations, while secondary legal materials consist of academic literature and previous research results. Data collection techniques were carried out through literature studies with qualitative analysis using deductive logic. The results of the study show that customary law, particularly the practice of sasi in Raja Ampat, has proven effective in increasing coral cover, improving fish biomass, and reducing violations by up to 90%. However, this effectiveness has not yet gained strong formal legitimacy in the national legal system. Constitutional recognition of customary law is still normative and is not yet supported by clear operational regulations. The conclusion of this study emphasizes that the integration of customary law into the national legal system through a co-management model is a strategic step to strengthen marine conservation. The practical implication is the need for regulations that support the role of indigenous peoples in monitoring, while theoretically this study enriches the study of legal pluralism. Further studies are recommended to explore the long-term impact of integrating customary law on the welfare of coastal communities and the resilience of marine ecosystems.
Pengaruh Analisis Hukum Terhadap Operasional Apotek Tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia Femuz, Frederick; Cornelis , Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2116

Abstract

Fenomena operasional apotek tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat dan menantang efektivitas penegakan hukum di sektor kefarmasian. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 51 Tahun 2009, dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas kewajiban perizinan, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum operasional apotek tanpa SIA, dan (2) mengidentifikasi langkah pencegahan serta penanggulangan keberadaan apotek ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 125 apotek sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36% apotek beroperasi tanpa SIA, sebagian menjual obat keras tanpa resep. Faktor penyebab meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya perizinan, lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, keterbatasan personel pengawas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, serta koordinasi antar lembaga pengawas masih lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perizinan melalui digitalisasi OSS yang lebih adaptif, penguatan kapasitas pengawas, pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan edukasi hukum dan kesehatan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi penegakan hukum di sektor kesehatan dan mendorong kolaborasi multisektor dalam mengatasi peredaran obat ilegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan teknologi pengawasan dan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.
Co-Authors Astutik , Sri Femuz, Frederick Kurniawan, Yudistira Tri Mongdong , Meity Sidarta, Dudik Djaja Soekorini , Noenik Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK