<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.]]>
