Articles
<![CDATA[PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL ]]>
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.834 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.73-80
<![CDATA[This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world.Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society.]]>
<![CDATA[Upaya dan Hambatan dalam Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai ]]>
<![CDATA[Petronela Yelita Engkot]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>;
<![CDATA[Debi F. Ng. Fallo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3537
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the efforts and obstacles in overcoming the crime of baby dumping in Manggarai Regency. This research is empirical research, which is research conducted directly in the field and carried out at the Manggarai Resort Police and the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Manggarai Regency. Data collection techniques used interviews and document/literature studies. The data used were primary and secondary data. The results of the data processing were analyzed descriptively qualitative. The results of this study show that: (1) The efforts made by the Manggarai Resort Police and DP3A of Manggarai Regency in overcoming the crime of baby dumping are Repressive and Preventive efforts. (2) The inhibiting factors in the efforts to overcome the crime of baby dumping in Manggarai Regency are the difficulty in identifying the perpetrators of baby dumping, limited human resources, facilities and infrastructure, agencies that do not carry out their duties properly, community conditions.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law ]]>
<![CDATA[Maria Odilia Kolo]]>;
<![CDATA[Aksi Sinurat]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1086
<![CDATA[The purpose of this research is a juridical review of legal protection of victims and perpetrators of crime based on the principle of equality before the law. This research method is normative law to answer these two main problems. This normative type of research uses qualitative analysis by explaining existing data with words or statements not with numbers. The result of this research is that the legal protection of crime victims based on the principle of equality before the law in its implementation is considered still not good or not optimal, because the protection efforts given to victims are very minimal and the guarantee of legal protection for victims or witnesses is not strictly regulated in the Criminal Procedure Code. The results showed that the legal protection given to the perpetrators of crime when compared to victims of crime has been given optimally but juridically it is still not optimal, because the legal process for the perpetrators of crime has not been applied in its entirety according to the principle of equality before the law and in law enforcement is still based on evidence not on the criminal offense that has been committed by the perpetrator.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Naga, Dian Constantia Stelariani]]>;
<![CDATA[Medan, Karolus Kopong]]>;
<![CDATA[Manafe, Deddy R. CH.]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3088
<![CDATA[Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama didalam hukum. Dalam kehidupan nyata anak cacat mental seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban kejahatan, Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual melalui Mekanisme Hukum Adat dan Hukum Positif di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka?. (2) Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif Terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual dibagi menjadi tiga yaitu Perlindungan Hukum Preemtif, Perlindungan Hukum Preventif, dan Perlindungan Hukum Represif. (2) Pandangan Masyarakat terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual yaitu sudah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT ]]>
<![CDATA[Asa, Paskalia Aprilia Christanti]]>;
<![CDATA[Medan, Karolus Kopong]]>;
<![CDATA[Fanggi, Rosalind Angel]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3181
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur) ]]>
<![CDATA[Jolo, Valerio Roberto Laki Nuwa]]>;
<![CDATA[Medan, Karolus Kopong]]>;
<![CDATA[Manafe, Deddy R. CH.]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4132
<![CDATA[Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pemilu pada pemilu 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada contoh kasus pemalsusa dokumen berkas calon legislatif dimulai dengan adanya Laporan dan temuan pada Bawaslu Provinsi NTT, kemudian didiskusikan bersama dalam Sentra Gakkumdu kemudian dilanjutkan ke Polda NTT untuk dilakukan penyidikan dan melakukan BAP terhadap para saksi, apabila alat bukti memenuhi kemudian di tetapkan tersangka selanjutnya di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk kemudian dilakukan penuntutan sebelum nantinya di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan putusan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijadikan sebagai acuan. Hambatan hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu di temui selama proses penanganan Bawaslu dan Sentara Gakkumdu yaitu: Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Penegak Hukum.]]>
<![CDATA[Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Maritha Almeida Soares Fahik]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>;
<![CDATA[Daud Dima Tallo]]>
<![CDATA[ Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): Juni : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1848
<![CDATA[Legal protection for the tradition of forced marriage has been regulated in the form of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. With the enactment of Law Number 12 of 2022, it guarantees legal certainty for victims of forced marriage in protecting their rights. The purpose of this research is to determine the essence of the "Her Tutu" (Forced Marriage) tradition and to determine the categorization of the "Her Tutu" (forced marriage) tradition. This research uses a type of socio-legal research, using an empirical approach, namely an approach based on the type of data and data analysis. The data used includes primary and secondary data, data collected through interviews and observations. Also, using data analysis by transcribing and compiling data systematically. From the research results it can be concluded (1) This tradition is based on family values and community unity. Marriage is seen as a way to strengthen relationships between families and maintain social harmony. (2) The tradition of her tutu forced marriage in the customary law of the Kemak tribe in Belu Regency. can be categorized as a criminal offense according to the sexual violence crime law contained in Article 10 of the Sexual Violence Crime Law. Based on conclusions. suggestions that can be given (1) Loss of individual autonomy and rights in determining their marriage. (2) Forced marriage is included in one type of criminal act of sexual violence (seen from Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of violence sexual.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu ]]>
<![CDATA[Angela Gabriela Bupu]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>;
<![CDATA[Heryanto Amalo]]>
<![CDATA[ Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1829
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the juridical cybercrime of breaking into customer funds on mobile banking applications with the mode of breaking into fake wedding invitation lines. This research is an empirical legal research that examines all legal events that have occurred through a case approach. Retrieval is done in two ways, namely interviews and document studies. The data obtained is then presented descriptively qualitative. The results showed that the form of responsibility of the Bank to the victim can be in the form of compensation or refund but if the customer can prove that the money was lost due to the fault of the Bank. The countermeasures taken by the Bank are strengthening the mobile banking security system while the efforts of the NTT Regional Police are conducting socialization, cyber patrols, and making preventive and repressive efforts. The obstacles experienced by the NTT Regional Police are the lack of government supervision in the use of the internet, aspects of evidence, and jurisdiction, as well as the lack of public knowledge of cyber crime. Therefore, suggestions for the results of this study are Suggestions that researchers can put forward are the need for special provisions that explicitly regulate mobile banking. The government should provide legal certainty to create a clean and safe social media environment.]]>
<![CDATA[Realizing Safe Schools: Legal Strategies in Tackling Violence among Students ]]>
<![CDATA[Medan, Karolus Kopong]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 6 (2024): JHK-Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hafasy Dwi Nawasena ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61942/jhk.v1i6.242
<![CDATA[This study aims to analyze various legal strategies that can be applied in dealing with violence in schools, with a focus on stricter prevention and law enforcement efforts. The main objective of this study is to provide policy recommendations that can assist authorities in creating a safer and more supportive school environment for students. The method used in this study is Systematic Literature Review (SLR), which aims to collect, assess, and analyze various relevant literature on violence in schools and legal strategies to address it. Through this approach, the data obtained will provide a clearer picture of the policies that have been implemented and their effectiveness. The results of the study are expected to provide deeper insights into legal steps that need to be strengthened in overcoming violence in schools. In addition, this research also aims to produce recommendations that can be applied by schools, the government, and the community in an effort to create a safer, healthier, and violence-free learning environment. ]]>
<![CDATA[Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Maritha Almeida Soares Fahik]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>;
<![CDATA[Daud Dima Tallo]]>
<![CDATA[ Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/perkara.v2i2.1848
<![CDATA[Legal protection for the tradition of forced marriage has been regulated in the form of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. With the enactment of Law Number 12 of 2022, it guarantees legal certainty for victims of forced marriage in protecting their rights. The purpose of this research is to determine the essence of the "Her Tutu" (Forced Marriage) tradition and to determine the categorization of the "Her Tutu" (forced marriage) tradition. This research uses a type of socio-legal research, using an empirical approach, namely an approach based on the type of data and data analysis. The data used includes primary and secondary data, data collected through interviews and observations. Also, using data analysis by transcribing and compiling data systematically. From the research results it can be concluded (1) This tradition is based on family values and community unity. Marriage is seen as a way to strengthen relationships between families and maintain social harmony. (2) The tradition of her tutu forced marriage in the customary law of the Kemak tribe in Belu Regency. can be categorized as a criminal offense according to the sexual violence crime law contained in Article 10 of the Sexual Violence Crime Law. Based on conclusions. suggestions that can be given (1) Loss of individual autonomy and rights in determining their marriage. (2) Forced marriage is included in one type of criminal act of sexual violence (seen from Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of violence sexual.]]>
