Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Debtor’s Liability For The Loading Of Personal Security In Indonesia Anggraeni, RR. Dewi; Imanuddin, Iman; Purmanto, Purmanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i1.1180

Abstract

This study aims to find out the legal liability as well as the judge’s consideration of personal guarantees in the case of debtors who are declared bankrupt based on act number 37/2004.. The research method used is the normative juridical method, using library data. The results of this study indicate that in personal guarantee liability, there are two different agreements but closely related to each other, namely the guaranteed principal agreement and the personal guarantee agreement as a guarantee of the main agreement. In the personal guarantee agreement, besides the main agreement, there is also an accessory agreement where a personal guarantee serves the obligations. Personal guarantee in this bankruptcy case is the debtor from the obligation to pay off the debt. The personal guarantee assets will only be used to the return of the debts to creditors when the property has been confiscated and auctioned. However, the proceeds are not sufficient to pay the debt. This could be due to the debtor having two or more creditors and not paid off at least one overdue debt and can be collected.
Construction of Consumer Protection Against Illegal Online Loan Transactions As a Means of IUS Constituendum in Indonesia Imanuddin, Iman; Anggraeni, RR. Dewi; Fridayani; Susanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1312

Abstract

The rise of illegal online loans has caused a lot of harm to consumers. Some argue that the OJK as a regulator in the field of financial services is considered incapable of protecting consumers. The research method, normative juridical approach with laws and regulations analyzed qualitatively. The conclusions obtained are, first, the regulation of consumer legal protection for online loans according to Indonesian law is carried out by applying the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality, and security of consumer data/information. Second, legal protection for online loan recipients is carried out preventively through regulation and supervision, as well as providing information and education to the public about the characteristics of illegal online loans. Repressive legal protection can be carried out by imposing administrative, civil, and criminal sanctions. Suggestions that can be conveyed are that the OJK needs to increase stricter supervision of online loan providers and that laws and regulations are needed that are higher than the existing laws and regulations.
MANFAAT ISBAT NIKAH, DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN-BANTEN Anggraeni, RR. Dewi; Santoso, Bambang; Salim, Agus; Setiawan, Dodi; Dhevita, Evi; Putra, Guntur Febia Tyson; Santoso, Iman Teguh; Abdillah, Krisna Rizki
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i3.36098

Abstract

Isbat nikah merupakan proses yang penting dalam hukum Islam yang mengonfirmasi keabsahan suatu pernikahan meskipun tidak ada bukti tertulis yang jelas. Artikel ini menganalisis konsep isbat nikah dari perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan metode analitis untuk menguraikan proses hukum isbat nikah berdasarkan sumber-sumber utama dalam fiqh (hukum Islam). Isbat nikah dijelaskan sebagai proses pengesahan pernikahan melalui bukti-bukti saksi, kesaksian, atau indikasi lainnya yang mendukung keberadaan pernikahan meskipun bukti tertulis tidak ada. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi dampak isbat nikah dalam masyarakat, termasuk aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Isbat nikah dapat memengaruhi hak-hak individu dalam konteks warisan, status sosial, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah tanpa bukti tertulis yang sah. Dalam konteks sosial, proses isbat nikah juga dapat mempengaruhi stigma sosial terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tanpa bukti resmi. Implikasi psikologis dan emosional bagi individu dalam kasus isbat nikah juga menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan. Artikel ini juga membahas tantangan dan perdebatan yang terkait dengan isbat nikah, termasuk perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam masyarakat dan sistem hukum untuk mengakomodasi kasus-kasus di mana bukti-bukti tertulis tidak tersedia. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep isbat nikah, menyoroti pentingnya proses hukum ini dalam konteks hukum Islam dan implikasinya dalam kehidupan sosial.
LEGAL POLICIES FOR IMPLEMENTING WAQAF ONLINE IN INDONESIA Anggraeni, RR. Dewi; Yunus, Nur Rohim; Rezki, Annissa
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20264

Abstract

Perkembangan teknologi tidak hanya dapat memfasilitasi komunikasi jarak jauh, lebih dari itu dapat memfasilitasi dalam segala hal seperti administrasi dan manajemen transaksi. Dahulu kala, semua dilakukan secara manual namun saat ini seiring kemajuan teknologi, semua pekerjaan dilakukan melalui sistem online. Alhasil, saat ini sistem online tidak hanya diterapkan di bidang transportasi dan komunikasi, tetapi juga telah tergabung dalam lembaga kesehatan, pendidikan dan ibadah seperti kegiatan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqf). Dengan sistem online ini, segalanya menjadi lebih mudah dan dapat diakses. Tidak perlu lagi antri atau harus mondar mandir, tapi semua sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wakaf dilaksanakan melalui sistem online dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik studi pustaka menggunakan pendekatan normatif. Fokus pembahasan terkait bagaimana cara pelaksanaan wakaf online, selain pelaksanaan hukumnya, juga bagaimana memastikan bahwa proses administrasi telah dilakukan dengan benar dan tepattanpa ada keraguan mengenai unsur-unsur penipuan di dalamnya.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK ISTRI DALAM PENGAJUAN KHULU’ BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anggraeni, RR. Dewi; Primadianti, Dianna
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20295

Abstract

Perceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.