Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Dampak Kelelehan terhadap Pengambilan Keputusan di Dalam Permainan Futsal Ferdiansyah, Radyan; Imanuddin, Iman; Fitri, Mustika
Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Vol 10, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/miki.v10i2.23463

Abstract

Intensitas yang tinggi pada olahraga futsal mengakibatkan para pemainnya sering mengalami kelelahan sebelum pertandingan selesai. Pada akhirnya, kelelahan akan menyebabkan penurunan performa. Oleh karna itu peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak kelelahan terhadap pengambilan keputusan di dalam permainan futsal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengambilan keputusan atlet yang sedang mengalami kelelahan dan tidak. Setelah mengetahui, maka peneliti mencari perbedaan pengambilan keputusan antara kelompok yang mengalami kelelahan dan tidak mengalami kelelahan. Pada penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Partisipan pada penelian ini adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama PGII II Bandung yang terdaftar aktif di ekstrakulikuler futsal. Sampel pada penelitian ini berjumlah 16 orang yang dipilih menggunakan teknik sampling porposive sampling, instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan Assessment of Secondary School Student’s Decision Making and Gameplay Ability in Soccer. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data uji perbedaan sebelum dan sesudah kelelahan maka diperoleh data signifikansi sebesar 0,022 maka H0 ditolak.Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengambilan keputusan sebelum dan selama kelelahan. Dengan demikian, karena nilai t hitung 2,409 > t, tabel 1,6973 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya kelelahan berdampak terhadap pengambilan keputusan di dalam permainan futsal.
The Debtor’s Liability For The Loading Of Personal Security In Indonesia Anggraeni, RR. Dewi; Imanuddin, Iman; Purmanto, Purmanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i1.1180

Abstract

This study aims to find out the legal liability as well as the judge’s consideration of personal guarantees in the case of debtors who are declared bankrupt based on act number 37/2004.. The research method used is the normative juridical method, using library data. The results of this study indicate that in personal guarantee liability, there are two different agreements but closely related to each other, namely the guaranteed principal agreement and the personal guarantee agreement as a guarantee of the main agreement. In the personal guarantee agreement, besides the main agreement, there is also an accessory agreement where a personal guarantee serves the obligations. Personal guarantee in this bankruptcy case is the debtor from the obligation to pay off the debt. The personal guarantee assets will only be used to the return of the debts to creditors when the property has been confiscated and auctioned. However, the proceeds are not sufficient to pay the debt. This could be due to the debtor having two or more creditors and not paid off at least one overdue debt and can be collected.
Construction of Consumer Protection Against Illegal Online Loan Transactions As a Means of IUS Constituendum in Indonesia Imanuddin, Iman; Anggraeni, RR. Dewi; Fridayani; Susanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1312

Abstract

The rise of illegal online loans has caused a lot of harm to consumers. Some argue that the OJK as a regulator in the field of financial services is considered incapable of protecting consumers. The research method, normative juridical approach with laws and regulations analyzed qualitatively. The conclusions obtained are, first, the regulation of consumer legal protection for online loans according to Indonesian law is carried out by applying the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality, and security of consumer data/information. Second, legal protection for online loan recipients is carried out preventively through regulation and supervision, as well as providing information and education to the public about the characteristics of illegal online loans. Repressive legal protection can be carried out by imposing administrative, civil, and criminal sanctions. Suggestions that can be conveyed are that the OJK needs to increase stricter supervision of online loan providers and that laws and regulations are needed that are higher than the existing laws and regulations.
Analisa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Imanuddin, Iman; Salim, Agus; Isnaeni , Belly
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu untuk menghindari peningkatan angka pengangguran. Penutupan perusahaan dapat menyebabkan semua pekerja, termasuk pengusaha, kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PHK efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan operasional perusahaan dan mempertahankan pekerjaan bagi sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Konvensi dan Rekomendasi ILO tahun 1982, yang menyatakan bahwa PHK tanpa kesalahan tidak melanggar aturan. Selain itu, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu memastikan bahwa PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip PHK, dan bahwa hak serta kompensasi pekerja dipenuhi dengan tepat.
Corporate Criminal Liability in Corporate Crime Cases: Legal Review and Policy Implications Imanuddin, Iman; Aringga, Rino Dedi
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i2.5156

Abstract

With an emphasis on Indonesia's legal system and policy ramifications, this study examines corporate criminal liability in corporate crime cases. The law acknowledges corporate liability, but enforcement is still limited, according to a review of the literature and a case analysis. Proving law enforcement's ability and intent is one of the main obstacles. Therefore, in order to improve corporate accountability, comprehensive policy reform is required, which includes strengthening whistleblowing, international collaboration, improving legislation, increasing resources, and increasing transparency.
EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM RANGKA PRENUPTIAL AGREEMENT APABILA TERJADI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN-BANTEN Bastianon, Bastianon; Isnaeni, Belly; Imanuddin, Iman; Sobirin, M.; Sufriadi, Maman; Agustina, Nona Elya; Nurabdian, Nurabdian; Rudianto, Rizqi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i3.36094

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dengan pertimbangan yang ada diantara suami dan istri maka sebelum mereka melangsungkan perkawinan sepakat membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian pra nikah, perjanjian pra nilah ( prenuptial agreement ) adalah  perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Banyak pro dan kontra serta pandangan masyarakat terhadap perjanjian ini sehingga penulis memilih mengangkat permasalahan mengenai efektivitas perjanjian pra nikah  ( prenuptial agreement ) apabila terjadi perceraian dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah tersebut. Karena Masyarakat yang berdomisili sekitar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan masih awam dengan apa itu perjanjian pra nikah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dilapangan, dan kemudian sumber data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis serta ditarik menjadi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Perjanjian Pra Nikah akan efektif apabila masing-masing pihak pihak mematuhi dan melaksanakan isi dari pada perjanjian tersebut. Untuk menjadikan perjanjian tersebut semakin efektif adalah dengan terus memperbarui isi nya. Meskipun disampinng itu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain karena salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi perjanjian saat terjadi perceraian. Lalu masyarakat yang kurang memahami mengenai perjanjian ini serta ekonmi yang masih rendah untuk membuat dan melaksanakan perjanjian ini.
The Implementation of The Restorative Justice System in the New Indonesian Criminal Law Imanuddin, Iman; Darusman, Yoyon Mulyana; Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i4.836

Abstract

The regulations of Indonesian criminal law are inherited from Dutch colonial legislation that was incorporated into the Indonesian national legal framework through Article 2 of the transitional provisions of the 1945 Constitution, than officially was established in Law no. 1 of 1945 pertaining to Criminal Law after the independence proclamation. When it was established, the Indonesian penal system was a criminal law intended to offer a punishment and generate a deterrent effect on offenders of criminal activities. As time progresses, with swift societal changes and advancements in information technology, there is a public inclination towards adopting a criminal law system focused on retribution and creating a deterrent effect on offenders that could contemplate utilizing a diversion or restorative justice model. This study employs a socio-legal method utilizing secondary data by analyzing all laws and regulations pertinent to the research. The findings of this study indicate that the government, in reference to Law No. 1 of 2023 on New Criminal Law, has aimed to align with community expectations by releasing policies in the form of regulations from multiple law enforcement bodies to facilitate diversion or restorative justice.