Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam
Lawra, Rifqi Devi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Debt of the Government of the Republic of Indonesia Against PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Zulfikar, Muh. Reza; Suprapto; Lawra, Rifqi Devi; Razy Mahka, Muh. Fachrur
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i2.6586

Abstract

Early June 2023 the majority shareholder of PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Jusuf Hamka collected a debt of 800 billion to the government. However, IBRA (National Bank Restructuring ­­­Agency) rejected CMNP's request because the company is affiliated with Bank Yama, so CMNP is not the responsibility of the Government. Therefore, CMNP filed a lawsuit with the South Jakarta District Court up to PK at (MA). In the end, in 2010 the lawsuit was won by CMNP AND the state was burdened with a 2% tax each month on the debt and it was estimated along with interest that the total was 800 billion. However, within 13 years the Government has not settled the debt. Based on this research aims to analyze the position of government debt to CMNP from the perspective of decency and justice. This research is a normative method with a normative juridical approach that uses grammatical and systematic analysis techniques. Secondary legal materials from this study consist of court decisions, related regulations, legal doctrine, and expert opinions. The results of the study show that the government's actions that have not paid off CMNP's debt are actions that violate the principles of good faith and propriety in law because one indication of implementing these principles is fulfilling the agreements made. So that the prohibition of the agreement with CMNP is an act that is inappropriate and not in good faith. In addition, these actions also violated the principle of justice because the Government did not comply with court decisions and agreements with CMNP.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian terhadap Ras Melalui Media Elektronik oleh Penyidik Polres Solok Selatan Afra, Ajeng Mutiara; Lawra, Rifqi Devi; Arianto, Eri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi telah membuat kejahatan lebih mudah dilakukan dan menjadi lebih umum sehingga kejahatan menjadi lebih sulit dikendalikan Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial, kebencian seringkali dilakukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya menciptakan permusuhan terhadap orang atau kelompok tertentu dalam bentuk ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA. Perbuatan tersebut pada hakikatnya melanggar kehormatan individu dan kelompok lain sebagai manusia yang kehormatan dan harkatnya dilindungi undang-undang. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan namun tindak pidana ujaran kebencian tetap terjadi di wilayah hukum Polres Solok Selatan sebagaimana tercatat dalam laporan terdapat 9 laporan yang masuk dan tercatat di Polres Solok Selatan . Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap Ras melalui media elektronik oleh Penyidik di Polres Solok Selatan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap Ras melalui media elektronik oleh Penyidik di Polres Solok Selatan?. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Ras Melalui Media Elektronik oleh Penyidik Polres Solok Selatan dilakukan dengan dengan menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras melalui media elektronik oleh penyidik Polres Solok Selatan yaitu pertama Faktor Hukumnya yaitu dalam Penerapan hukum yang dijatuhkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian masih relatif ringan sebagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka ABP hanyalah 8 (delapan) bulan. Kedua Faktor Teknis yaitu Faktor Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan Faktor Masyarakat yang belum bijaksana dalam penggunaan teknologi sistem informasi
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polres Solok Kota Nurzahra, Riva; Lawra, Rifqi Devi; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melakukan penanganan pada kasus penggelapan mobil rental penyidik Polres Solok Kota berpedoman pada hukum positif yang berlaku, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun dalam kenyataannya tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan kalangan masyarakat. Seperti kasus penggelapan mobil rental yang di lakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan melawan hukum positif dengan cara menggelapkan satu unit mobil. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan dengan cara merental mobil milik korban, tetapi kemudian pelaku menggadaikan mobil tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? apa saja hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota adalah dengan menerima laporan, melakukan olah TKP, pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan berkas perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang ditemui oleh penyidik Polres Solok Kota yaitu, terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, dan bukti yang terbatas.
Co-Authors Afra, Ajeng Mutiara Arianto, Eri Mahka, Muh Fachrur Razy Nizwana, Yulia Nurzahra, Riva SUPRAPTO Zulfikar, Muh. Reza