Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Online oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Solok Kota Syaputra, Rinaldi; Lawra, Rifqi Devi Lawra; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26997

Maraknya praktik judi togel online menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di era digital, termasuk di wilayah hukum Polres Solok Kota. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana perjudian online serta kendala Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Solok Kota. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan pendekatan lapangan melalui wawancara kepada penyidik serta analisis terhadap dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Polres Solok Kota telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan barang bukti. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap tidak kooperatif dari pelaku, yang mempersulit proses hukum. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang upaya kepolisian dalam menindak kejahatan siber serta perlunya pendekatan preventif dan represif yang lebih kuat.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polres Solok Kota Nurzahra, Riva; Lawra, Rifqi Devi; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27614

Dalam melakukan penanganan pada kasus penggelapan mobil rental penyidik Polres Solok Kota berpedoman pada hukum positif yang berlaku, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun dalam kenyataannya tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan kalangan masyarakat. Seperti kasus penggelapan mobil rental yang di lakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan melawan hukum positif dengan cara menggelapkan satu unit mobil. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan dengan cara merental mobil milik korban, tetapi kemudian pelaku menggadaikan mobil tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? apa saja hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota adalah dengan menerima laporan, melakukan olah TKP, pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan berkas perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang ditemui oleh penyidik Polres Solok Kota yaitu, terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, dan bukti yang terbatas.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik yang Sah di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Akbar, Dayatul; Aermadepa, Aermadepa; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26656

Terjadinya kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika melanggar, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya RP 5.000,00. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana proses penyidikan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dan 2) apa kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada penyidik satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu 1) penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960, 2) kendala penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok, berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 yaitu tersangka tidak kooperatif, pengumpulan barang bukti yang sulit dan pemanggilan saksi yang sulit.

PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM Arianto, Eri; Mulyeni, Yulfa; Nizwana, Yulia; Aermadepa, Aermadepa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.500

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area . An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau Dari Epistimologi Nizwana, Yulia; Rahdiansyah, Rahdiansyah
UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4006

Along with the times, the protection of the rights possessed by every human being needs to be regulated, including the case with Intellectual Property Rights (IPR). As one of the countries that is very diverse and has a lot of potential in the field of IPR, Indonesia has also long been actively involved in both regional and international frameworks in the field of IPR. Philosophy of science is really worth studying by anyone. Philosophy of science has a role in human life. Philosophy of science is knowledge that seeks truth. Branches of philosophy include Ontology, Epistemology, and Axiology. Then IPR protection will be assessed in terms of epistemology and axiology. The formulation of the problem discussed is why IPRs need to be protected, how IPR Protection is evaluated from Epistemology,. The approach method used is Normative Juridical, discussion of issues relating to the Protection of Intellectual Property Rights in terms of Epistemology. The results of the discussion, the reason why Intellectual Property Rights Need to be Protected is because IPR is natural rights, Reputation Protection, Encouragement and rewards from innovation and creation, Then supported by 5 basic theories of IPR protection: Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, Economic Growth Stimulus Theory. Protection of Intellectual Property Rights in terms of Epistemology. Epistemology discusses three things, namely the object of philosophy (ie thought), how to obtain philosophical knowledge and measure of truth (philosophical knowledge) how humans seek philosophical knowledge. For example why IPR needs to be protected, the most profound and fundamental answer is IPR protection is a protection against the intellectual idea of someone who was born naturally the gift of the God, that is from God where every human being was created with advantages including the advantages of intellectual ideas that are certainly different every human beings, so that intellectual ideas need to be protected because they are subjective and natural.

Deliberation, Southeast Asian Local Wisdom in Resolving Disputes Rahdiansyah, Rahdiansyah; Nizwana, Yulia
UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4557

Cultural disputes, and others, often occur between neighboring countries in Southeast Asia and can be the seeds of disharmony, of course, this is not desirable. Southeast Asia as a cultural scope that is interrelated in history, has local wisdom in resolving disputes, resolving this dispute is known as deliberation. Deliberation is an identity that must be prioritized as a wise cultural approach for the ASEAN community. The purpose of this study is to explore the local wisdom of Southeast Asian people in resolving disputes in their communities and implementing them as a solution for the ASEAN community. Recognizing each other as cultural origins often occur between Malaysian and Indonesian communities. As a nation of the same family, this is commonplace, but the most important thing is how to solve it. Interviewing the people of both countries is the first thing to do in looking at this problem, how they understand and see culture in their culture. Questionnaires are distributed as much as possible, each data obtained will be processed and classified according to nationality, education, age, and others. The findings will be a study to see the perspectives of the two countries in understanding history, culture, and cultural results in addressing the differences of opinion that occur. At least the description of the root of the problem is obtained, why this problem occurs, what are the main causes, how to understand it, how to react to it, and lead to the resolution of the dispute over ownership of culture itself

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search