Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review
Nizwana, Yulia
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Online oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Solok Kota Syaputra, Rinaldi; Lawra, Rifqi Devi Lawra; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26997

Abstract

Maraknya praktik judi togel online menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di era digital, termasuk di wilayah hukum Polres Solok Kota. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana perjudian online serta kendala Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Solok Kota. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan pendekatan lapangan melalui wawancara kepada penyidik serta analisis terhadap dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Polres Solok Kota telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan barang bukti. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap tidak kooperatif dari pelaku, yang mempersulit proses hukum. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang upaya kepolisian dalam menindak kejahatan siber serta perlunya pendekatan preventif dan represif yang lebih kuat.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polres Solok Kota Nurzahra, Riva; Lawra, Rifqi Devi; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27614

Abstract

Dalam melakukan penanganan pada kasus penggelapan mobil rental penyidik Polres Solok Kota berpedoman pada hukum positif yang berlaku, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun dalam kenyataannya tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan kalangan masyarakat. Seperti kasus penggelapan mobil rental yang di lakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan melawan hukum positif dengan cara menggelapkan satu unit mobil. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan dengan cara merental mobil milik korban, tetapi kemudian pelaku menggadaikan mobil tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? apa saja hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota adalah dengan menerima laporan, melakukan olah TKP, pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan berkas perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang ditemui oleh penyidik Polres Solok Kota yaitu, terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, dan bukti yang terbatas.
Penyidikan terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik yang Sah di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Akbar, Dayatul; Aermadepa, Aermadepa; Nizwana, Yulia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26656

Abstract

Terjadinya kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika melanggar, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya RP 5.000,00. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana proses penyidikan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dan 2) apa kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada penyidik satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu 1) penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960, 2) kendala penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok, berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 yaitu tersangka tidak kooperatif, pengumpulan barang bukti yang sulit dan pemanggilan saksi yang sulit.
PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM Arianto, Eri; Mulyeni, Yulfa; Nizwana, Yulia; Aermadepa, Aermadepa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.500

Abstract

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area . An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.
Co-Authors Aermadepa Aermadepa, Aermadepa Akbar, Dayatul Arianto, Eri Lawra, Rifqi Devi Lawra, Rifqi Devi Lawra Mulyeni, Yulfa Nurzahra, Riva Syaputra, Rinaldi