Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Arianto, Eri
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian terhadap Ras Melalui Media Elektronik oleh Penyidik Polres Solok Selatan Afra, Ajeng Mutiara; Lawra, Rifqi Devi; Arianto, Eri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26888

Abstract

Perkembangan teknologi telah membuat kejahatan lebih mudah dilakukan dan menjadi lebih umum sehingga kejahatan menjadi lebih sulit dikendalikan Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial, kebencian seringkali dilakukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya menciptakan permusuhan terhadap orang atau kelompok tertentu dalam bentuk ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA. Perbuatan tersebut pada hakikatnya melanggar kehormatan individu dan kelompok lain sebagai manusia yang kehormatan dan harkatnya dilindungi undang-undang. Meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan namun tindak pidana ujaran kebencian tetap terjadi di wilayah hukum Polres Solok Selatan sebagaimana tercatat dalam laporan terdapat 9 laporan yang masuk dan tercatat di Polres Solok Selatan . Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap Ras melalui media elektronik oleh Penyidik di Polres Solok Selatan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap Ras melalui media elektronik oleh Penyidik di Polres Solok Selatan?. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Ras Melalui Media Elektronik oleh Penyidik Polres Solok Selatan dilakukan dengan dengan menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian terhadap ras melalui media elektronik oleh penyidik Polres Solok Selatan yaitu pertama Faktor Hukumnya yaitu dalam Penerapan hukum yang dijatuhkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian masih relatif ringan sebagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka ABP hanyalah 8 (delapan) bulan. Kedua Faktor Teknis yaitu Faktor Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan Faktor Masyarakat yang belum bijaksana dalam penggunaan teknologi sistem informasi
Penertiban Terhadap Pelajar yang Berada di Luar Lokasi Sekolah Pada Jam Sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Laila, Febi Rahmattul; Mulyeni, Yulfa; Arianto, Eri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27615

Abstract

Terjadinya pelanggaran terhadap pelajar yang berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah dilakukan di wilayah Kabupaten Solok, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi setiap pelajar dilarang berada diluar lokasi sekolah pada jam belajar kecuali dengan izin kepala sekolah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dan Apa kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Kepala seksi bidang Penindakan Peraturan Satpol PP Kabupaten Solok, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Bekerjasama dengan pihak sekolah, 2) Pembinaan dan dialog dengan guru dan orang tua siswa, 3) Penertiban langsung ke lapangan, 4) Membuat surat pernyataan, dan kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 1) Tidak ada sanksi yang diberikan sekolah 2), Orang tua tidak bekerjasama 3) Informasi akan dilakukan razia diketahui oleh pelajar 4), Kurangnya anggota disaat melakukan razia 5), Tidak adanya kerjasama pihak luar.
PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM Arianto, Eri; Mulyeni, Yulfa; Nizwana, Yulia; Aermadepa, Aermadepa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.500

Abstract

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area . An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Alfiyan, M. Fariz; Mulyeni, Yulfa; Arianto, Eri
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10198

Abstract

The fulfillment of the right to legal aid for detainees in correctional institutions remains uneven, particularly among detainees with limited economic resources, legal knowledge, and access to information. This study aims to analyze the implementation of legal aid provision for detainees at the Class IIB Solok Correctional Institution based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and to identify obstacles in its implementation. This study used a qualitative approach with an empirical legal research design. The research informants consisted of correctional institution officers, detainees, and advocates from Posbakumadin Kota Solok and Posbakumadin Koto Baru, who were selected purposively. Data were collected through interviews and literature study and were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that legal aid has been implemented through the stages of socialization, data collection, application submission, verification, advocate appointment, assistance, and reporting. However, its implementation still faces several obstacles, including detainees’ low legal literacy, stigma toward free legal aid services, administrative barriers, delays in assistance, limited advocate schedules, and weak interinstitutional coordination. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of legal aid provision for detainees depends heavily on strengthening socialization, simplifying administration, ensuring timely assistance, and improving interinstitutional coordination. These findings imply the need for more responsive governance of legal aid services to ensure access to justice for detainees.
Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Alpines, Sherly; Nizwana, Yulia; Arianto, Eri
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10199

Abstract

The fulfillment of the rights of female prisoners is an important issue in the correctional system because women have specific needs related to reproductive health, psychological conditions, social relations, pregnancy, breastfeeding, and social reintegration. This study aims to analyze the implementation of the rights of female prisoners based on Government Regulation Number 32 of 1999 at the Class IIB Padang Women’s Correctional Institution and to identify the obstacles and efforts to resolve them. This study used a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach. The research informants included the Head of the Correctional Institution, officials responsible for guidance and registration, clinic nurses, work activity staff, and 50 female prisoners selected purposively. Data were collected through interviews, observation, and document study, and were then analyzed qualitatively through the stages of editing, coding, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the fulfillment of the basic rights of female prisoners, such as the right to worship, receive proper food, obtain health services, participate in self-reliance training, receive remission, and undergo assimilation, has been implemented fairly well. However, its implementation still faces obstacles in the form of limited specific regulations, overcapacity, health facilities, budgets, the number of officers, and industrial partners. The conclusion of this study emphasizes that fulfilling the rights of female prisoners requires strengthening regulations, improving facilities, and expanding cross-sectoral cooperation. These findings contribute to the development of the concept of gender-based corrections and provide practical implications for improving the governance of correctional services that are more responsive to the specific needs of female prisoners.
Co-Authors Aermadepa Aermadepa, Aermadepa Afra, Ajeng Mutiara Alfiyan, M. Fariz Alpines, Sherly Laila, Febi Rahmattul Lawra, Rifqi Devi Mulyeni, Yulfa Nizwana, Yulia