Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Ndaomanu, Melkianus
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPerdata Ndaomanu, Melkianus
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1690

Abstract

Konsekwensi logis dari dianutnya asas kebebasan berkontrak (freedom of contract, contractvrijheid) dan sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap (optional law, aanvullenrechts) dalam buku III KUHPerdata sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) memberi peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun jenis perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdata yang muncul dalam praktek dengan berbagai nama, tanpa kecuali kontrak elektronik (e-contract) yang muncul dari transaksi elektronik (transaksi digital) yang dilakukan melalui dunia maya (cyber space) yang berakibat hukum pada dunia nyata. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana status kontrak elektronik (e-contract) dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPerdata. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Data yang dibutuhan dalam penelitian normatif adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier untuk menjawab permasalahan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kontrak elektronik (e-contract) adalah kontrak tidak bernama (innominat contracten) yaitu varian kontrak baru yang memiliki sifat khusus atau sui generis dan berimlplikasi pada pemberlakuan ketentuan Buku III KUHPerdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, selain ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya.
Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPerdata Ndaomanu, Melkianus
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1690

Abstract

Konsekwensi logis dari dianutnya asas kebebasan berkontrak (freedom of contract, contractvrijheid) dan sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap (optional law, aanvullenrechts) dalam buku III KUHPerdata sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) memberi peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun jenis perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdata yang muncul dalam praktek dengan berbagai nama, tanpa kecuali kontrak elektronik (e-contract) yang muncul dari transaksi elektronik (transaksi digital) yang dilakukan melalui dunia maya (cyber space) yang berakibat hukum pada dunia nyata. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana status kontrak elektronik (e-contract) dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPerdata. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Data yang dibutuhan dalam penelitian normatif adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier untuk menjawab permasalahan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kontrak elektronik (e-contract) adalah kontrak tidak bernama (innominat contracten) yaitu varian kontrak baru yang memiliki sifat khusus atau sui generis dan berimlplikasi pada pemberlakuan ketentuan Buku III KUHPerdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, selain ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya.
Co-Authors