p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita
Milda, Osa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kritik Terhadap Presiden ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berpendapat Dharmawan, Achmad Adhi; Riyantina, Dila; Milda, Osa; Saputra, M. Laskar Ando; Firdaus, M. Faqih
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.940

Abstract

The purpose of this research is to examine criticism of the President from the perspective of freedom of expression. One of the main ways of realizing the fundamental democratic ideals of freedom of expression in a democratic system is through criticism of political leaders. This study investigates how public opinion, government policies, and political dynamics are affected by presidential criticism. Document analysis, surveys, and interviews with members of different social groups activists, political party members, and the general public are part of the methodology of this study. The data collected was analyzed to determine the trend of public criticism of the President and how these views are shaped by their opinions on freedom of expression. Some respondents felt that the President's right to freedom of expression was upheld, while others felt there were considerable limitations. Public opinion is heavily influenced by criticism of the president, and policy changes may be brought about by such criticism. The study also emphasizes the difficulties and dangers of the right to freedom of expression when the President is criticized. The study also emphasized the importance of traditional and social media to enable the President to take action and convey different viewpoints. The findings of this study highlight the importance of maintaining free speech to preserve the democratic process and provide insights into how democracy works. The findings have important consequences for our understanding of how, in contemporary democracies, criticism of political leaders and free speech interact. The findings of this study add to the body of knowledge on democracy and freedom of expression while providing a useful framework for policymakers and advocates of change.
Kebijakan Otonomi Daerah Guna Mencegah Antroposentris dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Prov. Lampung (Refleksi Pencabutan Pergub Lampung No.19 Tahun 2023) Milda, Osa; Rafi, Muhammad Rafi Mubarak; Edrisy, Ibrahim Fikma
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1350

Abstract

Hasil Penelitian pada tulisan ini yaitu kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (interest public). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari suber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.