Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Anak di Koridor Hukum Peradilan Pidana sanjaya, jefri rendy; Kandi, Sri; Fajar, Wisnu
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.999

Abstract

Perlindungan anak dalam hukum Peradilan Pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum yang fokus pada kesajahteran dan hak-hak anak. lima unsur yang saling terkait dalam upaya perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.kelimanya saling berafilasi mereka bekerja sama dalam menjaga anak-anak. Perlindungan anak mencakup berbagai tindakan untuk memastikan anak-anak bisa menjalani kehidupan dengan baik, tumbuh, dan ikut serta secara maksimal demi menghormati harkat maupun martabat mereka, misalnya melindungi mereka dari tindakan kasar dan perlakuan tidak adil. Perlindungan anak adalah jaminan bahwa hak-hak semua anak dihormati, dan itu memastikan anak-anak mendapatkan dukungan maksimal yang mereka perlukan agarbisa berkembang menjadi orang dewasa. Dalam undang-undang perlindungan anak, selain pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga terdapat pelanggaran hukum perlindungan hak anak. pelanggaran hak-hak anak juga menjadi penghambat utama eksisensi dan tumbuh kembang anak. Salah satu dari rekomendasi mengenai perlindungan dan pentingnya hak-hak antara lain; tentang efektivitas undang-undang perlindungan anak, seperti yang telah dibahas dan hukum ini, bagaimana cara sebaiknya kita memperlakukan dan mendukung anak-anak.agar anak-anak mampu menjalani hidup dengan kesajahteraan, memperoleh hidup aman, memenuhi kebutuhan dan haknya.
Optimizing the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Idea Hukum Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2025.11.1.607

Abstract

Within the criminal court system, restorative justice is a method that emphasizes the improvement of relationships between offenders, victims affected by criminal acts and community involvement in achieving more humane justice. In Indonesia, this idea has been accommodated in various legal policies, but its implementation still faces obstacles, such as regulatory disharmony, lack of understanding of law enforcement officials, and limited community support. Therefore, this article will focus on issues regarding the concept of restorative justice in Indonesia, its legal basis and regulatory policies, the effectiveness of implementation in the perspective of the office of the prosecutor, and strategies to optimize its application.using a statutory and conceptual perspective, normative juridical research methodology is employed. Data was obtained from scientific journals through Google Scholar as well as news from trusted websites such as CNN Indonesia, and Hukum Online. In addition, relevant laws and regulations, such as regulation of the supreme court and the criminal code, and Regulations regarding the office of the attorney general of the republic of indonesia, were systematically reviewed however, official sources. The results showed that from 2020-2023 optimizing the  application of restorative justice experienced a significant increase with 4,443 cases resolved and 111 rehabilitation centers established. Although implemented since 2020 there are still challenges in its implementation. Therefore, the optimization it is necessary for restorative justice to be supported by harmonizing regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and educating the public so that its implementation is more effective in Indonesia’s criminal justice sytem.
Disparitas Putusan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi) Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara yang memiliki unsur tindak pidana serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal/normatif dengan  Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan guna mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam vonis terhadap perkara yang memiliki unsur pidana yang serupa, serta (2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu, di mana faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, besarnya kerugian, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi aspek utama dalam menentukan putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi disparitas vonis. Disparitas putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.