Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Idea Hukum Jurnal Hukum Malahayati Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Sehasen
Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Policy On The Criminal Acts Of Extortion And Threast Via Social Media Sari, Andini Puspita; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Wati, Noveka
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8136

Abstract

Kebijakan hukum mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial semakin menjadi fokus utama seiring meningkatnya jumlah kejahatan siber. Media sosial, yang merupakan alat komunikasi yang mudah diakses, seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan pihak korban, baik dari segi materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman yang terjadi di media sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan serta sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyusun ketentuan yang jelas mengenai tindakan pemerasan dan ancaman di media sosial, masih terdapat celah dalam penerapan serta penegakan hukum yang efisien. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pemahaman digital di masyarakat, dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus pemerasan serta pengancaman di dunia maya. Legal policies regarding extortion and threats through social media are increasingly in primary focus as the number of cybercrimes increases. Social media, which is an easily accessible communication tool, is often misused to commit criminal acts that harm the victim, both in terms of material and immaterial. This study aims to examine legal policies regarding extortion and threats that occur on social media in Indonesia. The method used in this study is normative juridical, which focuses on laws and regulations as well as secondary legal sources obtained from legal books and journals. The results of the study show that although the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) has drafted clear provisions regarding extortion and threat on social media, there are still gaps in the efficient implementation and enforcement of the law. Therefore, it is recommended to strengthen regulations, increase digital understanding in society, and provide training to law enforcement to be more effective in identifying and handling cases of extortion and threats in cyberspace.
Optimizing the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Idea Hukum Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2025.11.1.607

Abstract

Within the criminal court system, restorative justice is a method that emphasizes the improvement of relationships between offenders, victims affected by criminal acts and community involvement in achieving more humane justice. In Indonesia, this idea has been accommodated in various legal policies, but its implementation still faces obstacles, such as regulatory disharmony, lack of understanding of law enforcement officials, and limited community support. Therefore, this article will focus on issues regarding the concept of restorative justice in Indonesia, its legal basis and regulatory policies, the effectiveness of implementation in the perspective of the office of the prosecutor, and strategies to optimize its application.using a statutory and conceptual perspective, normative juridical research methodology is employed. Data was obtained from scientific journals through Google Scholar as well as news from trusted websites such as CNN Indonesia, and Hukum Online. In addition, relevant laws and regulations, such as regulation of the supreme court and the criminal code, and Regulations regarding the office of the attorney general of the republic of indonesia, were systematically reviewed however, official sources. The results showed that from 2020-2023 optimizing the  application of restorative justice experienced a significant increase with 4,443 cases resolved and 111 rehabilitation centers established. Although implemented since 2020 there are still challenges in its implementation. Therefore, the optimization it is necessary for restorative justice to be supported by harmonizing regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and educating the public so that its implementation is more effective in Indonesia’s criminal justice sytem.
Disparitas Putusan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi) Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara yang memiliki unsur tindak pidana serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal/normatif dengan  Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan guna mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam vonis terhadap perkara yang memiliki unsur pidana yang serupa, serta (2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu, di mana faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, besarnya kerugian, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi aspek utama dalam menentukan putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi disparitas vonis. Disparitas putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.
Analisis Yuridis Perbandingan: Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 dalam Kasus Persetubuhan Anak Herton, M Fadhil Arkani Syakiro; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbandingan antara ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dalam penanganan perkara anak di bawah umur yang dibawa lari dan mengalami persetubuhan. Pasal 332 KUHP mengatur tindakan membawa lari anak perempuan tanpa izin orang tua untuk dinikahi atau disetubuhi. Sementara itu, Pasal 81 UU Perlindungan Anak lebih berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk tindakan persetubuhan, dengan pendekatan berbasis hak anak dan ancaman hukuman yang lebih berat. Pendekatan normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi dokumen dan analisis putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 81 lebih tepat dan melindungi hak anak, dibandingkan Pasal 332 yang masih terikat pada norma sosial dan moral lama. Kajian ini menjadi penting sebagai bahan pertimbangan pembaharuan hukum pidana yang lebih berpihak pada perlindungan anak.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial Candra, Muhammad; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1373

Abstract

Penyebaran berita hoaks melalui media sosial telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, mengingat dampaknya yang dapat memicu keresahan sosial, konflik, dan kerugian materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku penyebaran berita hoaks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative berfokus pada kaidah hukum terkait tanggung jawab pidana terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perubah kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana atas penyebaran berita hoaks diatur dalam beberapa pasal, Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 45A ayat (1) yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui palsu dan menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan (dolus) menjadi kunci dalam pembuktian tindak pidana ini. Namun,tantangan dalam penegakan hukum meliputi sulitnya membuktikan niat jahat, kebebasan berekspresi yang sering menjadi pembelaan, serta penafsiran yang bervariasi terhadap definisi hoaks. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan mekanisme penegakan hukum untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks secara efektif.
Co-Authors Candra, Muhammad Herton, M Fadhil Arkani Syakiro Ibrahim Fikma Edrisy Kandi, Sri Sari, Andini Puspita Wati, Noveka