Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Septianingrum, Gita Ayu Ajeng
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Teknologi dan Kepatuhan Hukum (Tantangan dan Strategi dalam Sosiologi Hukum) Septianingrum, Gita Ayu Ajeng; Putri Nabila; Siti Nurhayati
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 1 (2024): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v4i1.8156

Abstract

Dialog ini menyelidiki hubungan antara inovasi dan kepatuhan yang sah dalam lingkungan yang sah secara sosiologis. Masyarakat telah memanfaatkan inovasi sebagai alat untuk mengatasi tantangan dan mencari kenyamanan dalam taraf hidup. Kemajuan mekanis, yang sejalan dengan dorongan dalam sains, telah mengubah cara kita menciptakan dan mengubah inovasi menjadi divisi generasi yang menghasilkan produk dan layanan berteknologi tinggi. Bagaimanapun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan yang belum dimanfaatkan, seperti depresi yang meluas dan pengurungan sosial, serta dampak negatif pada kesejahteraan mental dan hubungan antarpribadi. Ilmu pengetahuan manusia, sebagai ilmu yang mempertimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungannya, merupakan kunci untuk memahami pengaruh inovasi terhadap masyarakat. Ilmu Hukum Manusia, yang menganalisis simbiosis mutualisme antara hukum dan masyarakat, dapat berupa bidang ilmu pengetahuan yang signifikan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini di masa maju. Ini menanyakan tentang metode penelitian subjektif ketenagakerjaan, berpusat pada pengumpulan informasi melalui pertimbangan tertulis dan pemeriksaan yang jelas. Diskusi tersebut mencakup tantangan hukum yang muncul di era komputerisasi, seperti perlindungan dan kebebasan dari bahaya informasi, kelimpahan mental dalam komputerisasi, kejahatan dunia maya, dan arah ekonomi berbagi. Penelitian ini juga menyelidiki strategi-strategi yang dapat diambil beberapa negara untuk menanggulangi tantangan-tantangan ini, serta saran-saran sah dan moral yang muncul dalam menghadapi kemajuan teknologi. Prosedur yang diusulkan mencakup perubahan pada kontrol dan undang-undang, penerapan standar sah yang relevan dalam pengaturan inovasi, dan bagian dinamis dari keluarga, sekolah, komunitas, dan negara dalam mengatasi dampak negatif dari alat penggerak mekanis. Dengan kesadaran dan partisipasi, diyakini era masa depan akan lebih cerdas dan gagah dalam menghadapi tantangan inovasi.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Agustin, Aditya Restu; Septianingrum, Gita Ayu Ajeng; Barokah, Nila Rohmatul; Giana, Vivi Safaatul Janah Putri; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.708

Abstract

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Putusan MK Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, permohonan yang diajukan pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatra Barat yang tidak mencantumkan nama pemohon. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil anotasi menunjukkan, MK tidak menafsirkan frasa PHPU sebagai sengketa proses pemilu, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi mengenai perselisihan hasil pemilu. Putusan MK tersebut membedakan secara tegas antara sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu.
Co-Authors Agustin, Aditya Restu Aria, Vellani Barokah, Nila Rohmatul Giana, Vivi Safaatul Janah Putri Putri Nabila Siti Nurhayati