Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024 Rosyad, Rizki Faiz Sabila; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.630

Abstract

Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 dengan menggunakan metode socio-legal. Temuan menunjukkan, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dan penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dengan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa berjalan efektif dan adil, Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Agustin, Aditya Restu; Septianingrum, Gita Ayu Ajeng; Barokah, Nila Rohmatul; Giana, Vivi Safaatul Janah Putri; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.708

Abstract

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Putusan MK Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, permohonan yang diajukan pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatra Barat yang tidak mencantumkan nama pemohon. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil anotasi menunjukkan, MK tidak menafsirkan frasa PHPU sebagai sengketa proses pemilu, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi mengenai perselisihan hasil pemilu. Putusan MK tersebut membedakan secara tegas antara sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu.
Penguatan Ekonomi Lokal melalui Bazar UMKM yang Terintegrasi dengan Pagelaran Budaya: Implementasi Pendekatan ABCD di Desa Puhjarak Nadiroh, Laili; Aria, Vellani; Kurniawan, Muhammad Wahyu; Irawan, Mazida Aulia; Mulyaningrum, Nabilla
Bakti Insani: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Vol. 1 No. 2 (2025): Bakti Insani: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan
Publisher : Yayasan Mutiara Hati Moeslem

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64131/baktiinsani.v1i2.31

Abstract

This research focuses on the importance of MSME to the rural economy in Indonesia, which often faces challenges in marketing, digitalization, and promotion. Aiming to increase exposure of MSME products in Puhjarak Village, this study integrated an MSME Bazaar with arts performances and wayang performances. The method used was an asset-based approach (ABCD), involving the village government, community, and students in planning and evaluation. The results showed a 60-70% increase in sales turnover and follow-up orders. This activity not only expanded marketing networks and social solidarity but also successfully preserved local culture. In conclusion, combining a bazaar with performing arts is an effective strategy to increase the competitiveness of MSME.