Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Warsyim, Yusuf
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia Warsyim, Yusuf; Harmoko, Harmoko
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3640

Abstract

Penelitian mengkaji tentang aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Motede yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sudah memiliki kode etik profesi di dimasing-masing lembaganya, namun dalam praktiknya belum efektif sebagai instrumen pengontrol tindakan penyelenggara negara atau pedoman bertingkah laku, hal ini terjadi kurangnya fungsi pengawasan, lembaga etik belum memiliki kewenangan investigasi dan budaya sebuah organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan untuk mengontrol etika penyelenggara negara dengan cara melakukan penguatan infrastruktur etika baik itu kode etik profesi, kelembagaan etika serta mekanisme penegakan etika.
The Position of the Police Code of Ethics Commission in The Judicial Power System in Indonesia Warsyim, Yusuf; Harmoko, Harmoko
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.13.3.2024.585-606

Abstract

The Police Code of Ethics Commission has the authority to advocate violations of the Police Code of Ethics. The presence of the National Police Code of Ethics Commission gave rise to serious conceptual debates. As a rule of law with an independent judicial power as its main element, theoretically, judicial power can only be owned by state institutions that are constitutionally recognized in the 1945 Constitution, namely the Supreme Court and the Constitutional Court, but in its development, the function of Judicial power is not only exercised by the courts. This study aims to determine the position of the Polri Code of Ethics Commission and the relationship between the Polri Code of Ethics Commission and the judicial power system in Indonesia. The method used is normative research, with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study found that the position of the Polri Code of Ethics Commission in the judicial power system has been accommodated in the Judicial Power Law, and the relationship that is built between the Code of Ethics Commission and the Supreme Court is a functional relationship.
Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Warsyim, Yusuf
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kompolnas dalam penegakan Kode etik kepolisian dan merumuskan langkah penguatan peran kompolnas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (Normative research), sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Hasil penelitian memperlihatkan pertama, bahwa Peran Kompolnas dalam Mengawasi etika kepolisian kurang maksimal dikarenakan hasil pengawasan dan keluhan masyarakat yang disampaikan di institusi Kepolisian tidak memiliki kekuatan hukum. sementara peran kompolnas dalam Penegakan Etika Kepolisian dalam Perpres No 17 tahun 2011 hanya dilibatkan dalam gelar perkara, sidang komisi dan itu pun kalau diundang oleh kepolisian, namun peran yang demikian justru tidak diakomodir dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. Kedua, Penguatan Peran Kompolnas Dalam mengawasi dan menegakan Etika Kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan cara merevisi Perpres No 17 tahun 2011 yang didalamnya harus mempertegas kewenangan pengawasan dan keterlibatan Kompolnas dalam penegakan kode etik profesi Polri
Co-Authors Harmoko Harmoko, Harmoko