Articles
<![CDATA[GLOBALISASI INFORMASI SEBAGAI TANTANGAN MASA DEPAN ]]>
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Bestari No 20 (1995) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Bestari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3951.578 KB)
<![CDATA[Globalisasi telah menerpa berbagai belahan bumi dan tidak satupun Negara yang dapat menghindarinya. Pemicunya adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Bagi masyarakat Indonesia proses globalisasi ini bisa berdampak positif dan negative. Dan yang amat penting untuk diwaspadai adalah dampaknya di bidang social budaya. Pecahnya bangsa-bangsa menjadi kelompok-kelompok etnis karena dorongan kepentingan ekonomi global, merupakan ancaman yang fatal bagi kelangsungan hidup bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu menurut penulis, kita harus menerapkan kebijaksanaan dan strategi yang pada prinsipnya mengarah pada upaya-upaya memperkokoh ketahanan social budaya bangsa.]]>
<![CDATA[Optimasi Reversed-Phase Liquid Chromatography Residu Pestisida pada Variasi Laju Alir dan Kondisi Isokratik Menggunakan Spreadshee ]]>
<![CDATA[Yasri, Budi]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>;
<![CDATA[Rakhmawati, Amalia]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 2 No 12 (2020): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Metode multiresidu pestisida (MRM) menggunakan LC-MS/MS dan atau GC-MS/MS secara umum digunakan untuk analisis residu pestisida dalam karena banyaknya jumlah pestisida terdaftar dan diijinkan beredar di pasaran. Proses pemisahan analit dalam sistem reversed phased liquid chromatography (RP-LC) dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah laju alir fase gerak. Optimasi dilakukan untuk mencari kondisi pemisahan pada elusi isokratik yang optimum dengan melakukan perubahan terhadap laju alir dan komposisi fase gerak organik. Pada penelitian ini dilakukan optimasi dengan bantuan Excel Spreadsheet terhadap 9 campuran senyawa residu pestisida dan hasil optimasi diuji terhadap pemisahan 120 campuran senyawa residu pestisida. Pemisahan optimal yang diperoleh dalam elusi isokratik yaitu pada laju alir (F) = 0,3 mL/menit dan komposisi fase gerak organik φ = 0,40. Namun, kondisi isokratik optimum yang diperoleh tersebut kurang cocok jika digunakan untuk pemisahan terhadap 120 campuran senyawa residu pestisida, karena banyak senyawa terelusi di awal dan pada waktu yang bersamaan.]]>
<![CDATA[Rancang Bangun Sistem Informasi Rapor dan Konseling TK Mujahidin 1 Pontianak Berbasis Web ]]>
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>;
<![CDATA[MCs, Tursina ST]]>;
<![CDATA[Nasution, Helfi]]>
<![CDATA[ JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi) Vol 3, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Informatika Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1139.68 KB)
<![CDATA[Dalam kegiatan pendidikan juga diperlukan adanya suatu sistem komputerisasi dalam berbagai keperluan. Khususnya dalam sistem informasi rapor TK Mujahidin 1 Pontianak. TK Mujahidin 1 Pontianak pengolahan data siswa masih menggunakan dengan cara manual yaitu tiap wali kelas mengisi rapor siswa dengan cara tulis tangan, karena sistem ini belum bisa melakukan pengolahan data secara keseluruhan. Perlu adanya data digital untuk menyimpan rapor anak-anak TK yang diisi tiap semester nya sebagai arsip sekolah. Karena sistem penyimpanan melalui buku rapor rentan akan kehilangan dan kerusakan. Konseling dalam satuan jalur pendidikan formal penting, mengingat bahwa perkembangan peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah membangun sebuah aplikasi untuk pengisian rapor dan konseling antara orang tua dengan guru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode PIECES, metode ini untuk mengidentifikasi masalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Analisis dilakukan pada sistem lama, dari analisis ini akan didapatkan beberapa masalah dan akhirnya dapat ditemukan masalah utamanya. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem pengisian rapor dan konseling berbasis web yang bermanfaat bagi TK Mujahidin 1 Pontianak dalam mempermudah pengisian rapor dan melakukan proses konseling tanpa harus bertemu langsung. Simpulan dari penelitian ini, sistem ini merupakan media yang tepat untuk TK Mujahidin 1 Pontianak dalam membantu kinerja guru dalam pengisian rapor dan proses konseling. Hasil pengujian responden pada sistem yang dibangun, dengan menggunakan Metode Likert’s Summated Rating (LSR), didapatkan hasil pengukuran skor 2534. Berdasarkan skala skor 2166 < Skor < 2888. Pada 2534 tersebut mengindikasikan sistem yang dibangun dinilai cukup berhasil.  ]]>
<![CDATA[Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Warsyim, Yusuf]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3640
<![CDATA[Penelitian mengkaji tentang aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara di Indonesia dan menganalisis hambatan dalam pengaktualisasian kode etik penyelenggara negara di Indonesia. Motede yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sudah memiliki kode etik profesi di dimasing-masing lembaganya, namun dalam praktiknya belum efektif sebagai instrumen pengontrol tindakan penyelenggara negara atau pedoman bertingkah laku, hal ini terjadi kurangnya fungsi pengawasan, lembaga etik belum memiliki kewenangan investigasi dan budaya sebuah organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan untuk mengontrol etika penyelenggara negara dengan cara melakukan penguatan infrastruktur etika baik itu kode etik profesi, kelembagaan etika serta mekanisme penegakan etika.]]>
<![CDATA[PERSEMAIAN BIBIT KELAPA SAWIT UNGGUL SEBAGAI MEDIA PENGEMBANGAN UNIT USAHA DI KAMPUS POLTESA ]]>
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>;
<![CDATA[Asta, Hidayat]]>;
<![CDATA[Andiyono, Andiyono]]>;
<![CDATA[Yuliansyah, Yuliansyah]]>
<![CDATA[ Sehati Abdimas Vol 6 No 1 (2023): Prosiding Sehati Abdimas 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM POLTESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47767/sehati_abdimas.v6i1.711
<![CDATA[Perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sambas menjadi sektor usahatani yang mampu memberikan pendapatan yang lebih baik dibanding sektor lainnya. Industri perkebunan kelapa sawit memiliki industri hilir yang mampu menyerap produksi sawit rakyat. Jumlah pelaku usaha sektor perkebunan sawit di wilayah pedesaan terbilang tidak sedikit. Industri pengolahannya juga mampu menampung hasil panen dari perkebunan rakyat. Hilirisasi pada industri kelapa sawit dapat memberikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Poltesa merintis unit usaha pembibitan kelapa sawit unggul. Usaha pembibitan ini akan membantu pelaku usaha baik di kampus Poltesa dan di luar kampus khususnya dari kalangan pekebun dalam mempermudah mendapatkan bibit yang berkualitas. Unit usaha persemaian bibit kelapa sawit unggul tentunya akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi pelaku usaha khususnya di dalam kampus. Tujuan dari pengabdian adalah agar basis ilmu pengetahuan khususnya bidang agribisnis kelapa sawit dapat dijadikan unit usaha kampus. Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian menggunakan teknis langsung pembuatan persemaian. Mulai dari pengisian polybag, penanaman, perawatan sampai pemasaran. Hasil yang telah dilaksanakan yaitu pengisian polybag, penanaman benih dan perawatan. Sedangkan untuk pemasaran belum dilaksanakan karena bibit belum siap jual. Agar unit usaha berjalan baik dan berkelanjutan, maka perlu diupayakan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dapat berjalan bersamaan.]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN KEBUGARAN JASMANI SISWA KELAS IV SD MELALUI PEMBELAJARAN SIRKUIT ESTAFET ]]>
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Hari]]>;
<![CDATA[Yusuf, Havid]]>;
<![CDATA[Husein, Ashari]]>;
<![CDATA[Sudari, Sudari]]>
<![CDATA[ Riyadhoh : Jurnal Pendidikan Olahraga Vol 7, No 1 (2024): Riyadhoh : Jurnal Pendidikan Olahraga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/rjpo.v7i1.14501
<![CDATA[siswa yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup yang tidak sehat, dan kurangnya fasilitas olahraga. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran rangkaian estafet terhadap kebugaran jasmani siswa SD Kelas IV. Penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimental dengan rancangan pretest-posttest with control group. Subjek penelitian adalah 50 siswa Kelas IV dari dua sekolah dasar di distrik Argotirto. Mereka yang mengikuti pembelajaran rangkaian estafet dan yang tidak, dipilih secara acak untuk membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan mengikuti pembelajaran sirkuit estafet selama 8 minggu, sedangkan kelompok kontrol akan mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani seperti biasa. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes kebugaran jasmani yang meliputi tes lari 12 menit, tes push-up, tes sit-up, tes lari 50 meter, dan tes lari shuttle run. Metode Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji-t dan ANOVA untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan hasil pengolahan data uji T ditentukan nilai Sig. Karena (uji dua sisi) 0,00 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh peningkatan kekuatan fisik siswa antara kelas eksperimen rangkaian estafet dengan kelas eksperimen konvensional. Hasil ANOVA menunjukkan nilai Sig. Sama dengan 0,00 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat peningkatan hasil kebugaran jasmani 'berbeda' secara signifikan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugroho, Yudistira]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1989
<![CDATA[Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia dilatar belakangi pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia dan Untuk mengetahui Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:â€Salus Populi Supreme Lex Esto†atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang dilindungi.]]>
<![CDATA[PENGARUH ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4418
<![CDATA[Ditinjau dari segi sejarah, kurun waktu Sosiologi hukum pertama kali dimanfaatkan oleh seorang berkebangsaan Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi regulasi pada dasarnya lahir dari pemikiran para pemikir profesional, baik dalam bidang filsafat (regulasi), sains maupun sosiologi. .Hasil pemikiran ini tidak hanya datang dari orang-orang, tetapi juga bisa berasal dari perguruan tinggi yang mewakili kumpulan pemikir yang, terkenal, memiliki komentar yang tidak terlalu bagus. Di sini hanya kami ingin mengungkap hasil-hasil pikiran yang berpengaruh pada sosiologi regulasi dan gagasan menjadi bermakna. Konsekuensi dari pemikiran ini dikelompokkan menjadi 2 agensi besar, yaitu hasil pemikiran para profesional dalam filosofi penjara dan teknologi penjara, serta tentang pemikiran para sosiolog di zaman bersejarah yang pernah dibesarkan di lokasi internasional Barat.]]>
<![CDATA[Marketing Channels of Si-Jank Pineapple Dodol at Mawar Merah Small Medium Enterprise ]]>
Susilawati, Susilawati;
<![CDATA[Mulyati, Sri]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Social Economic of Agriculture Vol 13, No 2 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Agribusiness Department, Agriculture Faculty, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/jsea.v13i2.59326
<![CDATA[Dodol is a typical food in Indonesia. dodol is a food product that is included in the semi-wet snack category. Each region in Indonesia has its own lunkhead characteristics. To improve sales volume and market reach, a study on the marketing channel analysis of dodol is necessary. The purpose of this research was to identify the marketing channel pattern of Si-Jank pineapple dodol at UKM Mawar Merah. The approach used in this research is descriptive quantitative and sampling by interview and analysis using margin share. The results of this study indicate: 1) The marketing channel pattern of Si-Jank pineapple dodol is twofold, namely: a) Marketing channel I (producer-consumer) and b) Marketing channel II (producer-retailer-consumer). 2) Marketing efficiency of Si-Jank pineapple dodol in UKM Mawar Merah in marketing channels I and II is already efficient, because it has a marketing efficiency value of less than 50%. UKM Mawar Merah prefer marketing channel II because the marketer's location for selling Si-Jank pineapple dodol is in the capital city of Sambas Regency, namely Sambas City, which is easily visited by consumers both from Sambas City and consumers from outside Sambas City]]>
<![CDATA[The Position of the Police Code of Ethics Commission in The Judicial Power System in Indonesia ]]>
<![CDATA[Warsyim, Yusuf]]>;
<![CDATA[Harmoko, Harmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.13.3.2024.585-606
<![CDATA[The Police Code of Ethics Commission has the authority to advocate violations of the Police Code of Ethics. The presence of the National Police Code of Ethics Commission gave rise to serious conceptual debates. As a rule of law with an independent judicial power as its main element, theoretically, judicial power can only be owned by state institutions that are constitutionally recognized in the 1945 Constitution, namely the Supreme Court and the Constitutional Court, but in its development, the function of Judicial power is not only exercised by the courts. This study aims to determine the position of the Polri Code of Ethics Commission and the relationship between the Polri Code of Ethics Commission and the judicial power system in Indonesia. The method used is normative research, with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study found that the position of the Polri Code of Ethics Commission in the judicial power system has been accommodated in the Judicial Power Law, and the relationship that is built between the Code of Ethics Commission and the Supreme Court is a functional relationship.]]>
