Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Suara Hukum Airlangga Journal of Innovation Management
Widyaningrum, Sigmawati
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Al'Azza, Nadya Eka Amalia; Suryani, Kurnia Fajar; Widyaningrum, Sigmawati
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p1-21

Abstract

Adanya pelaporan kasus di Aceh menjadi sorotan tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena ketidakkonsisten kebijakan Kepolisian Banda Aceh dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, yang tidak menyebutkan persyaratan khusus untuk melaporkan atau menerima laporan. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah (1) Apakah penggunaan syarat vaksinasi sebagai dasar pelaporan korban percobaan pemerkosaan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?; dan (2) perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tindakan aparat penegak hukum mengenai penggunaan aplikasi berikut untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hak-hak yang dilindungi bagi korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa penggunaan program vaksinasi sebagai dasar menunjukkan bahwa laporan korban tidak dibenarkan secara hukum. Aparat kepolisian telah melanggar ketentuan kode etik sehingga dapat dikenakan sanksi. Korban berhak atas restitusi dan/atau bantuan medis dan bantuan psikososial.
Aspek Caveat Venditor Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Nugraha, Xavier; Widyaningrum, Sigmawati; Al’Azza, Nadya Eka Amalia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7461

Abstract

Maraknya teknologi informasi komunikasi kerap kali memunculkan perkembangan pada kehidupan manusia, salah satunya melalui kehadiran telepon seluler. Namun, terhadap kehadiran telepon seluler justru tidak menutup kemungkinan adanya indikasi pelanggaran dalam pengunaannya, seperti black market atau produk yang diperjualbelikan di luar persetujuan Pemerintah dan/atau tidak mematuhi kebijakan negara. Oleh sebab itu, sejak tanggal 18 April 2020 sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian IMEI. Sedangkan, tujuan dari adanya IMEI sendiri merupakan mekanisme preventif kemungkinan adanya indikasi pelanggaran, yang mana apabila nomor IMEI dari suatu perangkat ponsel tersebut tidak terdaftar maka dapat dilakukan pemblokiran atau terdapat kendala teknis lainnya seperti sinyal nomor seluler (Subscriber Identity Module Card/SIM CARD) yang telah dipasang hilang dan berstatus ‘no service.’ Berdasarkan uraian latar belakang isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya, (1) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk Apple Terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar dan (2) Tanggung Gugat Apple Authorized Reseller terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual.
Legal and Policy Considerations for Assigning Price Stabilization of Basic Materials to Regional-Owned Enterprises Muttaqien, Mirza; Widyaningrum, Sigmawati; Muhammad, Zati Rizqi
Airlangga Journal of Innovation Management Vol. 5 No. 2 (2024): Airlangga Journal of Innovation Management
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ajim.v5i2.52574

Abstract

Annual inflation in July 2022 will be the highest since October 2015. High inflation can cause people's real income to continue to erode because the price of goods is increasingly expensive. To create a stable regional economy and affordable people's purchasing power, the Governor of East Java issued Governor Regulation 58 of 2022 concerning the Assignment to PT Jatim Grha Utama to Implement Price Stabilization of Basic Necessities through East Java Food Granary Activities. This research aims to analyze the legal and policy considerations of the East Java Food Barn. It is hoped that the results of this research will affect regional governments in taking policies to deal with inflation. The type of research used in this paper is the socio-legal research method. The results showed that in Article 45 of the Trade Law, Regional Governments control the accessibility of fundamental necessities and/or vital products all through the domain of the Unitary State of the Republic of Indonesia in satisfactory amounts, great quality, and reasonable costs. Law is an important component in the welfare reform process. The East Java Food Granary Program was implemented as an effort to control inflation and purchasing power, so the East Java Food Barn program was implemented in 8 East Java IHK Regency/City areas, to be precise at 25 market points based on the SBH carried out by BPS in 2018.
Co-Authors Al'Azza, Nadya Eka Amalia Al’Azza, Nadya Eka Amalia Muhammad, Zati Rizqi Muttaqien, Mirza Nugraha, Xavier Suryani, Kurnia Fajar