Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin dalam Menetapkan Suami Mafqud Nur Rika; M. Fahmi Al Amruzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v8i1.12844

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul mengenai status wanita telah menjadi istri, namun suaminya tersebut mafqud. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Namun, ketika suami melakukan perjalanan dalam waktu yang melebihi kebiasaan tanpa ada berita tentangnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana penetapan suami mafqud dalam perkawinan menurut ulama Kota Banjarmasin dan apa yang menjadi dasarnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, yang mana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data utamanya dengan pengumpulan data berupa wawancara bersama delapan informan yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat empat informan yang berpendapat bahwa penetapan suami mafqud yaitu selama dua tahun sesuai dengan salah satu isi sighat ta’lik talak dan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun apabila saat akad nikah tidak ada pembacaan sighat ta’lik maka masa tunggu istri terhadap suaminya yang mafqud berdasarkan pendapat Imam Madzhab. Kemudian, sebanyak empat informan lainnya berpendapat bahwa penetapan suami mafqud yaitu selama tiga bulan tanpa adanya nafkah wajib yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan salah satu bunyi sighat ta’lik talak.
Review of Islamic Law on the Lease of Agricultural Land Payment by Harvest (Case Study of Sungai Gampa Asahi Village) Nasrulllah; Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan; Farihatni Mulyati, M.Ag; Heny Handayani; Putri Ramadanti; Muhammad Saifullah; Nur Rika
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i2.16

Abstract

ABSTRACT This study discusses "a review of Islamic law regarding leasing of agricultural land, payment for the harvest in the village of Sungai Gampa Asahi, Rantau Badauh District, Barito Kuala District".  What is called leasing must involve at least 2 parties.  The first is the party that leases the land, the two parties are willing to work on the land.  Likewise with the habit of renting in the village of Sungai Gampa Asahi where residents often make leases but the payment system is in the form of crops.  What's interesting about the habit of leasing agricultural land in Sungai Gampa Asahi Village is that when the tenant pays the rent, that is by means of the harvest.  It can be known that the harvest every year is not fixed.  Sometimes it's good, sometimes it doesn't work at all.  The method used in this study is a field research method and analyzed by means of descriptive qualitative.  Namely the data obtained from interviews and library sources about leasing.  From this study it can be concluded that the leases made by the residents of Sungai Gampa Asahi Village are not appropriate because the payment system with the harvest is not clear in it so it will be detrimental to the tenants. Keywords: Islamic law, leasing, payment of crops.   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang "tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa lahan pertanian pembayarannya dengan hasil panen di desa Sungai gampa asahi Kecamatan Rantau badauh kabupaten Barito Kuala".  Yang namanya sewa-menyewa pasti  melibatkan minimal 2 pihak. Pertama pihak yang menyewakan lahannya,  kedua pihak yang bersedia Untuk menggarap lahannya tersebut. Begitu juga dengan kebiasaan sewa-menyewa yang ada di desa sungai gampa asahi ini yang mana warganya  sering mengadakan sewa-menyewa tetapi sistem pembayarannya dengan cara hasil panen. Yang menarik dari kebiasaan sewa-menyewa lahan pertanian yang ada di desa sungai gampa asahi ini adalah, ketika penyewa nantinya akan membayarkan sewanya, yaitu dengan cara hasil panen.  Yang mana dapat diketahui bersama bahwa hasil panen itu setiap tahunnya tidak tetap. Terkadang bagus, terkadang tidak dapat panen sama sekali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Yaitu data yang diperoleh hasil dari wawancara dan sumber  kepustakaan tentang sewa-menyewa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa yang dilakukan oleh warga desa sungai gampa asahi kurang tepat dikarenakan sistem pembayaran dengan hasil panen ini tidak ada kejelasan di dalamnya jadi akan merugikan penyewa. Kata kunci : Hukum islam, Sewa-menyewa, pembayaran hasil panen