Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Alhamid, Ipa Fatma
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konflik Kepentingan Antar Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Bahri, Syaiful; Margunaji, Agus; Alhamid, Ipa Fatma
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.357

Abstract

Pemilu adalah cara untuk metode politik tanpa konflik fisik. Kita harus melakukannya untuk mengantisipasinya. Permasalahannya adalah adanya fenomena tentang konflik kepentingan para pemangku kepentingan dalam proses pemilihan. Kita harus mengetahui fenomena konflik kepentingan pemangku kepentingan dalam proses pemilihan sehingga kita memiliki cara untuk mengantisipasi konflik fisik di periode berikutnya. Konflik kepentingan tersebut berawal dari Mahkamah Konstitusi RI merevisi pasal 169 poin (q) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Senin, 16 Oktober 2023. Revisi tersebut memberikan kesempatan bagi putra Presiden Ketujuh RI – Gibran Rakabuming Raka – untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Peserta Pilpres 2024 sebanyak tiga koalisi. Mereka adalah Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi PDIP. Koalisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara stakeholder mulai dari Mahkamah Konstitusi, partai politik, hingga orang-orang dari lembaga swadaya masyarakat--NU. Setiap pemangku kepentingan dari masing-masing koalisi menunjukkan komposisi mereka. Menemukan komposisi pemangku kepentingan menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian kritis berdasarkan analisis dan sintesis kerja terhadap data perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, menyortir, dan menemukan. Langkah-langkah penelitian adalah mencari, menyortir, menemukan celah. Data diambil dari artikel jurnal, informasi web, dan buku tekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi pemangku kepentingan ada tiga bagian menurut koalisi partai politik, keberadaan NU, dan partisipasi Mahkamah Konstitusi. Konflik kepentingan menyebabkan konflik politik cukup dinamis.
Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak Alhamid, Ipa Fatma; Supardal, Supardal
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 10 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v10i2.3803

Abstract

Transparansi merupakan unsur paling penting dalam pengelolaan Dana Desa. Sering kali terjadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, dikarenakan kurangnya transparansi kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan mengkaji tingkat transparansi pengelolaan program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak. Pemeritah Desa sebagai pengelola Program Dana Desa memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait transparansi pengelolaan Dana Desa di Kampung Goras Selatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan matode Observasi dan Wawancara serta di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemerintah Desa telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Desa dengan sangat baik. Pemerintah Desa telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang mengatur tata cara pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana Desa. Pemerintah Desa juga mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga segala bentuk penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Dengan demikian disimpulkan, bahwa Transparansi Pemerintah Kampung Goras Selatan dapat menjadi poin penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Kampung dalam pengelolaan Dana Desa serta memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan program tersebut.
Co-Authors Margunaji, Agus Supardal Supardal, Supardal SYAIFUL BAHRI