Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM KONFLIK AGRARIA DI PAPUA: STUDI KASUS PARTISIPASI SUKU AWYU MELAWAN PT MEGAKARYA JAYA RAYA DAN PT KARTIKA CIPTA PRATAMA Revo Linggar Vandito; Artanti Paramesti
Publiciana Vol. 17 No. 02 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/publiciana.v17i02.1140

Abstract

ABSTRAK Krisisnya substansi partisipasi masyarakat adat ini semakin diperburuk dengan maraknya konflik agraria antara pemerintah atau swasta dengan masyarakat adat. Salah satu konflik agraria antara swasta dengan masyarakat adat terjadi di Tanah Papua seperti perebutan perkebunan sawit. Penelitian yang akan dibahas disini berfokus pada bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam mempengaruhi keberlangsungan hutan papua dalam konflik agraria yang terjadi melawan 2 korporasi kelapa sawit. Peneliti memilih menggunakan kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini dengan studi pustaka sebagai strategi untuk mengumpulkan data guna mendukung jalannya penelitian.Temuan pada penelitian ini adalah Masyarakat Suku Awyu secara kompak mendukung pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan hutan adat milk mereka. Selain itu terdapat pula dukungan-dukungan dari masyarakat papua untuk kasus ini, dukungan berupa unjuk rasa di depan gedung PTUN. Masyarakat Suku Awyu telah memenangkan kasus ini melawan 2 PT yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit, Masyarakat Suku Awyu berharap dengan keluarnya putusan ini, pihak-pihak Perusahaan dari dua PT tersebut tidak akan lagi mengganggu bahkan menghalangi kehidupan mereka terutama hutan adat milik mereka Kata Kunci : Suku Awyu, Partisipasi, Hutan Adat ABSTRACT The crisis in the substance of indigenous people's participation is increasingly exacerbated by the rise in agrarian conflicts between the government or private sector and indigenous communities. One of the agrarian conflicts between the private sector and indigenous communities that occurred in Papua was the struggle for oil palm plantations. The research that will be discussed here focuses on the importance of indigenous community participation in influencing the sustainability of Papua's forests in the agrarian conflict that occurred against 2 palm oil corporations. The researcher chose to use qualitative as the method used in this research with literature study as a strategy to collect data to support research maintenance. The findings in this research were that the Awyu Tribe Community unitedly supported the removal carried out by the government to protect their customary milk forest. Apart from that, there is also support from the Papuan people for this case, support in the form of a demonstration in front of the PTUN building. The Awyu Tribe Community has won this case against 2 PTs who want to build oil palm plantations. The Awyu Tribe Community hopes that with this decision, the companies from the two PTs will no longer disturb or even hinder their lives, especially their customary forests. Keywords: Awyu Tribe, Participation, Customary Forest
IMPLEMENTASI KUOTA GENDER DALAM MEMPENGARUHI EKSISTENSI PEREMPUAN: STUDI KASUS REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPRD DKI JAKARTA PERIODE 2019-2024 Paramesti, Artanti; Revo Linggar Vandito
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 6 No 02 (2024): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v6i02.9367

Abstract

Women's representation in politics is an important issue which has now become an interesting discussion in gender political discourse. This is due to stigma and social expectations which always place women in the domestic space. This research seeks to see how gender quotas relate to women's representation in Jakarta and its implications for substantive representation in Jakarta by choosing qualitative as the type of research with a descriptive approach using case studies. Based on various previous studies, what is deemed relevant to this research is the implementation of gender quotas. In the General Election in DKI Jakarta Province, there was an increase in the percentage of women's representation in the period 2019 - 2024. However, the existing findings do not show substantive representation due to the absence of legal products produced by the DKI Jakarta DPRD. So the implication of these findings is that the increase in descriptive representation due to gender quotas does not have a close correlation with substantive representation Keywords: Elections, Gender Quotas, Women Representation                                                                            Abstrak Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu isu penting yang hingga kini menjadi pembahasan yang menarik dalam diskursus politik gender. Hal tersebut disebabkan karena stigma dan ekspektasi sosial yang selalu menempatkan perempuan pada ruang domestik. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana relasi kuota gender terhadap keterwakilan perempuan di Jakarta dan implikasinya terhadap representasi substantif di Jakarta dengan memilih kualitatif sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan studi kasus.Berdasarkan berbagai kajian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini adalah dengan diterapkannya kuota gender pada Pemilihan Umum di Provinsi DKI Jakarta terdapat peningkatan persentase keterwakilan perempuan pada rentang waktu 2019 - 2024. Namun, temuan yang ada tidak menunjukan representasi substantif yang ada disebabkan tidak adanya produk hukum yang dilahirkan DPRD DKI Jakarta. Sehingga implikasi dari temuan tersebut adalah meningkatnya representasi deskriptif akibat kuota gender tidak memiliki korelasi erat dengan representasi substantif Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kuota Gender, Keterwakilan Perempuan
Fenomena Rezim Formalistik-Elitis pada Demokrasi Lokal: Studi Kasus Neo-Patrimonialisme pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu Artanti Paramesti; Revo Linggar Vandito; Angelica Maria Diahlaksmita Cahyowirawan; Lia Wulandari
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v5i1.8751

Abstract

Peristiwa kegagalan substansi desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak sedikit dihadapi oleh negara di dunia terkhusus pada negara-negara berkembang. Kegagalan substansi salah satunya disebabkan karena kurangnya kapasitas administratif dan finansial di tingkat lokal dimana pemerintah daerah di negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini akan membahas sekaligus membandingkan mengenai bagaimana relasi dan pola pola neo-patrimonialisme yang memiliki kaitan erat dengan tipologi rezim lokal formalistik-elitis dengan pada 2 kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Cebu di Filipina. Penulis menggunakan metodologi pada penelitiannya yakni kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka dan literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada konteks Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu secara meyakinkan terdapat fenomena neopatrimonialisme dalam tata kelola pemerintahan masing masing wilayah, secara jelas terdapat beberapa bukti yang menunjukan adanya implementasi Neo Patrimonialisme dalam pemerintahan tersebut.