Garuda - Garba Rujukan Digital

PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Natha, I Made Bagustia Dev; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan belum optimal diantaranya kuantitas pengadilan perikanan yang belum banyak serta belum masif dan merata pembentukannya dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi kompetensi relatif pengadilan perikanan. Kemudian kendala lain yaitu ketidakpastian atas kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan, dikarenakan ketidakselarasan peraturan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan solusi langkah utama guna mengoptimalkan penegakan hukum perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan menambah kuantitas pengadilan perikanan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Selain itu terdapat langkah pendukung lainnya dengan membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pembentukan pengadilan perikanan, sekaligus guna menjawab persoalan terkait kepastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Serta diiringi pula dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah hakim ad hoc perikanan yang berkualitas. This research aims to find out the obstacles that cause fisheries law enforcement to not be optimal, including the quantity of fisheries courts that are not many and not massive and evenly distributed compared to the vast area of Indonesian waters which become the relative competence of fisheries courts. Another obstacle is the uncertainty over the relative competence of the fisheries court, due to the inconsistency of regulations relating to the fisheries court in determining the relative competence of the fisheries court. Normative legal research method is used in this research, by applying statutory approach model and conceptual approach. Based on the research conducted, the main solution to optimize fisheries law enforcement towards Indonesia as the world's maritime axis is to increase the quantity of fisheries courts in all regions of Indonesia, especially in areas prone to fisheries crimes. In addition, there are other supporting steps by forming regulations that specifically regulate the establishment of fisheries courts, as well as to answer issues related to the certainty of the relative competence of fisheries courts. And also accompanied by the development of human resources, namely increasing the number of qualified fisheries ad hoc judges.

PENIPUAN BERMODUSKAN CINTA ATAU LOVE SCAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Safitri, Dewa Ayu Raka Agil; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara para penipu menjalankan aksi Love Scam dan menguraikan peraturan hukum terkait tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau Love Scam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku penipuan bermoduskan cinta umumnya menggunakan berbagai modus seperti ingin mengirimkan paket, masalah dengan ATM atau bank yang digunakan sebagai alasan untuk meminta uang kepada korban, ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban, dan modus lainnya. Terkait sanksi pidana atas tindakan penipuan ini, peraturan hukumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 369 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan General Recommendation No. 35/2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. The purpose of this research is to explain how fraudsters carry out Love Scam actions and outline the legal regulations related to criminal acts of love fraud in Indonesia. This research uses normative legal methods with a conceptual approach. The results of this research show that perpetrators of love fraud generally use various methods such as wanting to send a package, problems with the ATM or bank which are used as an excuse to ask the victim for money, threats to distribute the victim's personal photos or videos, and other methods. Regarding criminal sanctions for this act of fraud, the legal regulations are regulated in Article 378 of the Criminal Code, Article 369 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and General Recommendation No. 35/2017 concerning Gender-Based Violence Against Women.

MEDIA SOSIAL: PENYAJIAN BUKTI DIGITAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Wangi, Kadek Dini Arista; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi penggunaan media sosial sebagai alat pengawas (watchdog) untuk mencegah korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan nilai anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah non-dokrinal atau penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner dan penelitian ilmu sosial. Studi ini membahas pengaruh sosial media dalam pencegahan korupsi, meliputi transparansi (teori penyajian alat bukti), partisipasi public, mobilisasi, dan edukasi public tentang korupsi. Turut mendiskusikan dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media, dalam studi menggarisbawahi pula pentingnya perlindungan hukum terhadap aktivis anti-korupsi di media sosial untuk mendorong kebebasan berpendapat, kritik, dan laporan praktik korupsi. Hasil studi menyimpulkan keberadaan media sosial memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, salah satunya sebagai media untuk menyajikan bukti digital yang berguna dalam peradilan pidana di Indonesia. Mendorong partisipasi publik dan kritik membangyn akan mampu menguatkan tatanan demokrasi serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. This study investigates the urgency of using social media as a watchdog tool to prevent corruption by promoting transparency, accountability, and anti-corruption values. The research uses a non-doctrinal socio-legal approach with an interdisciplinary and social science perspective. It explores the impact of social media in preventing corruption, including transparency (presentation of evidence theory), public participation, mobilization, and educating the public about corruption. It discusses the positive and negative effects of social media usage, such as the spread of false information, privacy concerns, and cyberbullying. The study also highlights the importance of legal protection for anti-corruption activists on social media to encourage free speech, criticism, and the reporting of corrupt practices. In conclusion, social media plays a crucial role in preventing corruption by promoting transparency, public engagement, mobilization, and educating the public. Moreover, social media can use as a medium for presenting digital evidence that is useful in criminal justice in Indonesia. Besides, encouraging public participation and constructive criticism can strengthen democracy and enhance government performance.

Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP Mastari, Ni Putu Esya Ary; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.235

The purpose of writing this article is to find out the disparity in the parameters of providing legal aid to the underprivileged, based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Dissimilarity in the provision of legal aid to the community is legal services in the form of providing legal assistance through legal advisors in a legal institution. The research method used is the normative legal research method which is analyzed through 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the author's research, the disparity in the parameters of providing legal aid to underprivileged people is one of the hallmarks of a rule of law and is respect for human rights to get equal opportunities before the law, the provision of legal aid is also a consequence of a rule of law. The author also finds that there is a parameter disparity in the provision of legal aid from the point of view of Law Number 8 of 1981, regarding the community that is given legal assistance, namely only people who are included in the underprivileged category, on the other hand from the point of view of Law Number 8 of 1981 Those who are given legal assistance are people who stumble on criminal cases and become suspects with the aim of protecting their rights as suspects. Abstrak Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui dismilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dismilaritas pemberian bantuan hukum pada masyarakat merupakan pelayanan jasa hukum berupa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum pada sebuah lembaga hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dianalisis melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasannya dismilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah salah satu ciri khas dari negara hukum dan merupakan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum, pemberian bantuan hukum juga merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Penulis juga menemukan adanya dismilaritas parameter dalam pemberian bantuan hukum dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terkait masyarakat yang diberikan bantuan hukum yaitu hanya masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu, di sisi lain dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diberikan bantuan hukum adalah masyarakat yang tersandung perkara pidana dan menjadi tersangka dengan tujuan melindungi hak-haknya sebagai tersangka. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Negara Hukum, Dismilaritas, Parameter Pemberian Bantuan Hukum

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna; Putra, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3366

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan hambatan serta tantangan apa saja yang dihadapi khususnya dalam Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search