<![CDATA[Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendalakendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendalakendala dalam proses penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung]]>
