Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA TATA KELOLA AIR DI UMBUL JUMPRIT DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024 Maflakhah, Shilvia -; Martini, rina -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Air bersih merupakan bagian yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia. Melimpahnya sumberdaya air di Indonesia dan pentingnya peran air bersih bagi manusia membutuhkan tata kelola air bersih yang baik dan terjamin keberlangsungannya. Akan tetapi, masih terdapat banyak daerah yang memiliki tata kelola air bersih yang buruk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola air dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya dengan menggunakan teori water governance OECD (OECD, 2015) dan institutional assessment (Lusthaus, et al., 1995:10) untuk melihat bagaimana berjalannya kelompok pengelola air bersih. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari termasuk ke dalam kategori tata kelola air bersih buruk jika diukur berdasarkan teori water govenance OECD. Karena prinsip-prinsip water governance masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengelolaan air di 3 desa tersebut yang menimbulkan problematika seperti akses air bersih yang belum tercukupi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola, kurangnya regulasi dan peraturan yang legal mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat. Disamping problemtika tata kelola yang terjadi, juga telah dilakukan upayaupaya untuk mengatasinya diantaranya: penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur, dan dibentuknya regulasi yang digunakan sebagai pedoman berjalannya organisasi pengelola. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan-perbaikan tata kelola air bersih terutama yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat baik berupa pelatihan SDM, bantuan peningkatan infrastruktur, sampai dengan dibuatnya regulasi khusus untuk kelompok swadaya masyarakat agar kelompok pengelola air bersih memiliki pendoman untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan air bersih di masing-masing desa

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliori Kab. Rembang BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo

PERBANDINGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ERA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ERA ANIES BASWEDAN DI KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU Manning, Victoria Albertine; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Kelurahan Senayan dengan berhasil meraih beberapa penghargaan PTSP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan PTSP pada era Ahok dan era Anies di Kelurahan Senayan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kedua era tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor PTSP Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara dengan Lurah Senayan, Kepala PTSP dan Petugas Kelurahan Senayan serta Warga Kelurahan Senayan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi lima aspek pelayanan publik dan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta reponsivitas. Pada era Ahok, aspek reponsivitas belum berjalan dengan baik dan untuk aspek transparansi, akuntabilita, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi ditemukan hasil yang positif. Transparansi dan peningkatan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan responsivitas dan kendala teknologi menjadi hambatan dalam PTSP era Ahok. Faktor pendukung pada era Anies adalah inovasi teknologi dan responsivitas yang baik, sementara itu masalah integrasi sistem dan keterbatasan SDM menjadi hambatan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pelatihan penggunaan teknologi bagi petugas PTSP, inovasi aplikasi perizinan, dan kaderisasi pada pergantian petugas

RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau Sokaraja Banyumas Tahun 2021) Syaiana, Fitri Nur; Sardini, Nur Hidayat -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SELANGAN CITY KOTA BONTANG Tiara, Hawa Aurahma; Erowati, dewi -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kampung wisata berbasis collaborative governance di Selangan City sebagai destinasi wisata bahari di Kota Bontang. Paradigma kolaborasi dapat berkembang karena pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor dalam pembangunan yang memengaruhi pengembangan salah satu kampung wisata bahari dan penelitian ini difokuskan pada kolaborasi antar stakeholder melalui pendekatan collaborative governance dengan beberapa aspek proses kolaborasi dan pengembangan ini direalisasikan melalui program CSR PT Badak LNG. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dalam pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Staf (Corporate Social Responsibility) CSR PT. Badak LNG, dan masyarakat Kampung Selangan. memperhatikan beberapa aspek pada pendekatan collaborative governance serta diselaraskan dengan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan tersebut sudah berjalan dengan lancar, namun pemerintah masih belum terlalu banyak berkontribusi secara aktif dengan memberikan daya dukung yang optimal dengan memfasilitasi dari segi pariwisata kepada masyarakat setempat seperti infrastruktur, sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Selangan City. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah untuk lebih aktif guna mengembangkan, berkontribusi, serta menjaga aktivitas pariwisata supaya bisa berjalan secara beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat

Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus: Program Nganter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA "Ternak Panda Lima") Sari, Maunatul Mazida; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzes the implementation of the education equality policy in Banjarnegara Regency through the "Ternak Panda Lima" program, which aims to address high dropout rates and improve the average years of schooling (RLS) and the Human Development Index (HDI) in the region. Using Riant Nugroho's policy implementation theory, the research evaluates the program based on five aspects: appropriate policy, implementation, target, environment, and process. Data were collected through qualitative methods, including interviews, observations, and document studies. The findings reveal several challenges such as unclear standards and targets, limited human resources, inadequate facilities, and diverse socioeconomic conditions. However, successes include increased community participation and stakeholder collaboration. The results indicate that policy alignment with national goals is present but lacks clarity, affecting consistency. Implementation efforts are notable but hindered by resource limitations. The program targets the correct demographic but faces barriers in reaching them consistently. Socio-economic conditions significantly impact the program's success, with better outcomes in more advantaged areas. Effective stakeholder coordination exists but is limited by bureaucratic inefficiencies. Recommendations for improving the program's effectiveness include enhancing human resources, providing adequate facilities, and adjusting policies to local socio-economic conditions. The study concludes that the success of the "Ternak Panda Lima" program is influenced by the competency of policy implementers, stakeholder collaboration, and policy understanding

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM STUDI KASUS: PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR RW 03, JAKARTA PUSAT, TAHUN 2022 Latifah, Umi -; -, supratiwi -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya partisipasi perempuan dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di RW 03, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Peran perempuan dapat menjadi pelopor dan mengubah isu perubahan iklim, dari permasalahan menjadi peluang melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (descriptive research), serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Cempaka Putih Timur RW 03, Jakarta Pusat. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, partisipasi perempuan dalam Program Kampung Iklim di Cempaka Putih Timur tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari tercapainya indikator yang sebagaimana disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (1997), seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program. Rekomendasi yang diberikan yaitu berkaitan dengan peningkatan keaktifan peran perempuan dan dukungan pemerintah di masa mendatang

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PADAT KARYA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA PERIODE 2022-2023 Maharima, Amara Nilla; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Rumah Padat Karya Program is one of the programs approved by the Surabaya City Government as a form of effort to deal with the increase in poverty and unemployment rates due to the impact of Covid-19. Wonocolo is one of the sub-districts that has a labor intensive house with several businesses in it. The implementation of Rumah Padat Karya Program encourages research to obtain adequate information related to the implementation of the Rumah Padat Karya Program. The aim of this research is to analyze the implementation of the Rumah Padat Karya Program in Kecamatan Wonocolo, Surabaya City, as a poverty alleviation program and reduce unemployment rates and to analyze the driving and inhibiting factors of program implementation. In this research, the analysis related to program implementation uses an implementation theory approach with four factors as conditions for the success of program implementation. This research uses descriptive qualitative research methods as a tool in solving the problems raised, using interview techniques, observation and literature study. The research results show that the implementation of the Rumah Padat Karya program in Wonocolo District has gone quite well, assessed by the four factors of implementation going well.

NORMALISASI BANJIR KANAL TIMUR DAN RELOKASI RUMAH PENDUDUK (Studi Tentang Perubahan Sosial Dan Politik Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang) Wati, Furia Hera; Adnan, Muhammad -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

he construction of the Semarang East Canal Flood Normalization project by the Semarang City Government in 2019 caused people living on the riverbanks to be relocated to the row houses of Tambakrejo Fisherman Village Semarang. The community has gone through a long process before finally succeeding in occupying the row house that they have occupied for approximately 2.5 years. This study aims to analyze social changes and political attitudes of the community after relocation along with the positional and negative impacts of these changes. This research adopts Himes and Moore's theory of dimensions of social change and the attitudinal change component of Gordon W. Alport. This study used qualitative research methods by combining data based on the results of interviews and observations. The results showed that after being relocated, the people of RT 06 RW 16 Tambakrejo Fisherman Village had experienced social and political changes in their lives. Structurally, people have undergone a change in roles that cause them to be more recognized in society because they occupy several social roles in their environment. Culturally, many new cultures entered that were able to empower and improve people's living habits. Then, interactionally people have experienced increased interaction so that their relationships are getting closer. Likewise, the political attitude of the people towards the Semarang City Government which has also changed to be much more trusting, satisfied, and actively participating in overseeing government work programs related to welfare because previously they were skeptical of the government's role because they felt marginalized. The existing changes have a positive impact, namely reducing social conflicts between citizens, people are increasingly empowered in knowledge and experience, and increasing community welfare due to improving economic conditions. However, these changes turned out to have negative impacts such as social jealousy, conflicts of interest, and reduced willingness to work together to fight for their rights that have not been achieved, namely the right to home ownership which until now is still being pursued with the LBH Semarang City and WALHI Central Java. To overcome this, the community needs to redetermine in pursuing their rights, and the Semarang City Government should be able to easily provide ownership rights to houses occupied by the community by putting aside personal interests or groups

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK (Studi Kasus Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang) Aosa, Kayla Dea; Martini, rina -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berbicara terkait hak anak, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional pada tahun 2015 menyatakan bahwa partisipasi anak berada di angka 51,29 dari 100. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan hak lainnya seperti hak memperoleh identitas (80,52), tumbuh kembang (67,26), perlindungan (75,63), dan kelangsungan hidup (77,28). Hal ini direspon KemenPPPA dengan mengesahkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Kemudian pada penelitian ini penulis ingin mengulik seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar berkomitmen tentang partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui forum anak, terkhusus pada Kota Semarang. Jika benar kategori Utama pada penghargaan KLA telah dicapai, maka sudah seharusnya Pelembagaan Partisipasi Anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang dapat dibuktikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori evaluasi kebijakan milik William Dunn serta menggunakan teori partisipasi anak menurut Roger A. Hart. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksaaan penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) sama sekali belum memenuhi tujuan dibentuknya forum anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search