Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
-, Supratiwi -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROBLEMATIKA TATA KELOLA AIR DI UMBUL JUMPRIT DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024 Maflakhah, Shilvia -; Martini, rina -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air bersih merupakan bagian yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia. Melimpahnya sumberdaya air di Indonesia dan pentingnya peran air bersih bagi manusia membutuhkan tata kelola air bersih yang baik dan terjamin keberlangsungannya. Akan tetapi, masih terdapat banyak daerah yang memiliki tata kelola air bersih yang buruk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola air dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya dengan menggunakan teori water governance OECD (OECD, 2015) dan institutional assessment (Lusthaus, et al., 1995:10) untuk melihat bagaimana berjalannya kelompok pengelola air bersih. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari termasuk ke dalam kategori tata kelola air bersih buruk jika diukur berdasarkan teori water govenance OECD. Karena prinsip-prinsip water governance masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengelolaan air di 3 desa tersebut yang menimbulkan problematika seperti akses air bersih yang belum tercukupi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola, kurangnya regulasi dan peraturan yang legal mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat. Disamping problemtika tata kelola yang terjadi, juga telah dilakukan upayaupaya untuk mengatasinya diantaranya: penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur, dan dibentuknya regulasi yang digunakan sebagai pedoman berjalannya organisasi pengelola. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan-perbaikan tata kelola air bersih terutama yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat baik berupa pelatihan SDM, bantuan peningkatan infrastruktur, sampai dengan dibuatnya regulasi khusus untuk kelompok swadaya masyarakat agar kelompok pengelola air bersih memiliki pendoman untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan air bersih di masing-masing desa
KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF EVALUASI KEBIJAKAN Oktaviani, Alfina -; -, Kushandajani -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan KLA diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Salatiga, khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) DP3APPKB. Kota Salatiga selalu memperoleh penghargaan dari Kementerian PPPA, namun sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Salatiga mengalami stagnasi pada predikat madya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga ditemukan beberapa permasalahan melalui penelitian terdahulu yaitu (1) minimnya monitoring kebijakan; (2) koordinasi yang kurang intensif; (3) rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak; serta (4) tidak adanya Perda tingkat kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana amanat pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator evaluasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian yang berupa evaluasi menunjukkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga belum optimal. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan, yaitu (1) tujuan klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya terealisasi; (2) minimnya kemampuan pemerintah merancang anggaran perlindungan anak; (3) kegiatan preventif berupa psikoedukasi tidak dapat diakses oleh semua masyarakat; dan (4) tidak adanya penyelesaian atas kritik yang diberikan masyarakat kepada Bidang KPA DP3APPKB. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis meliputi (1) meningkatkan komitmen pemerintah melalui program deteksi kekerasan anak; (2) perancangan kegiatan mengacu setiap tujuan klaster perlindungan khusus; (3) diklat perencanaan anggaran dan melakukan audit internal; (4) memperkuat MoU kerjasama, termasuk menegaskan jangka waktu; serta (5) menyusun prosedur tindak lanjut kritik
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliori Kab. Rembang BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo
PERBANDINGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ERA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ERA ANIES BASWEDAN DI KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU Manning, Victoria Albertine; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Kelurahan Senayan dengan berhasil meraih beberapa penghargaan PTSP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan PTSP pada era Ahok dan era Anies di Kelurahan Senayan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kedua era tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor PTSP Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara dengan Lurah Senayan, Kepala PTSP dan Petugas Kelurahan Senayan serta Warga Kelurahan Senayan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi lima aspek pelayanan publik dan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta reponsivitas. Pada era Ahok, aspek reponsivitas belum berjalan dengan baik dan untuk aspek transparansi, akuntabilita, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi ditemukan hasil yang positif. Transparansi dan peningkatan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan responsivitas dan kendala teknologi menjadi hambatan dalam PTSP era Ahok. Faktor pendukung pada era Anies adalah inovasi teknologi dan responsivitas yang baik, sementara itu masalah integrasi sistem dan keterbatasan SDM menjadi hambatan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pelatihan penggunaan teknologi bagi petugas PTSP, inovasi aplikasi perizinan, dan kaderisasi pada pergantian petugas
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PADA KAMPUNG ULOS HUTARAJA) Nainggolan, Carol Ratna Alyssa; -, Fitriyah -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata. Kampung Hutaraja adalah salah satu permukiman di sekitar Danau Toba yang dipilih oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang menarik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengembangkan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata oleh Pitana dan Gayatri (2005) dan pendapat Eddyono tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lebih menonjol sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun terlibat sebagai motivator dan fasilitator, pemerintah daerah terutama fokus pada inisiasi dan penggerakan berbagai kegiatan dan program untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dengan kolaborasi yang efektif dengan pihak ketiga. Faktor pendukung seperti atraksi wisata, fasilitas, dan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, namun tantangan dalam transportasi dan kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kedua sisi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang holistik dan efektif untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja secara berkelanjutan
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG Santosa, Tifar Auradiva; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan James Anderson berupa evaluasi kebijakan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan karena kebijakan ini memiliki fokus terhadap lingkungan hidup Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih ditemukan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran ternama. Hal ini tentunya berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif. Pencemaran lingkungan juga masih terjadi karena kurangnya pengawasan yang belum merata Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain itu sanksi-sanksi yang tertuang dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas formalitas belaka tanpa pernah diimplementasikan bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Sama halnya dengan sampah plastik yang jumlahnya masih fluktuatif. Oleh karena itu, Perwal ini dinilai masih belum bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan dilihat berdasarkan kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal
ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG Devi, Yolanda Laksita; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang pada masa periode 2018-2023. Sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola Kota Lama, kinerja BPK2L menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Pengukuran Kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009: 16), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan Teori Partisipasi dari I Nyoman Sumaryadi (2010: 46). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPK2L periode 2018-2023 dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama masih belum optimal. Pertama, dari segi produktivitas, BPK2L masih belum optimal dalam hal konservasi, revitalisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan BPK2L, utamanya dalam hal perizinan belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi responsivitas, BPK2L dianggap belum berhasil memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan akses pelayanan, serta mengatasi kritik. Keempat, dalam hal responsibilitas, BPK2L terlihat hanya sebagai badan pelengkap dari regulasiregulasi yang ada. Kelima, akuntabilitas BPK2L dinilai belum optimal karena tidak dapat memberikan hasil laporan kinerja secara rutin dan transparan. Keenam, dari segi partisipasi masih perlu adanya peningkatan kepedulian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di samping itu, masih terjadi mispersepsi oleh masyarakat dalam melihat eksistensi BPK2L sebagai badan pengelola. Saran yang dapat diberikan, yaitu Pemerintah Kota Semarang dapat membubarkan BPK2L dan menggantinya dengan badan baru yang memiliki urgensi yang lebih jelas dan ditujukan untuk mengelola Kota Lama secara harian
RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau Sokaraja Banyumas Tahun 2021) Syaiana, Fitri Nur; Sardini, Nur Hidayat -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SELANGAN CITY KOTA BONTANG Tiara, Hawa Aurahma; Erowati, dewi -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kampung wisata berbasis collaborative governance di Selangan City sebagai destinasi wisata bahari di Kota Bontang. Paradigma kolaborasi dapat berkembang karena pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor dalam pembangunan yang memengaruhi pengembangan salah satu kampung wisata bahari dan penelitian ini difokuskan pada kolaborasi antar stakeholder melalui pendekatan collaborative governance dengan beberapa aspek proses kolaborasi dan pengembangan ini direalisasikan melalui program CSR PT Badak LNG. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dalam pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Staf (Corporate Social Responsibility) CSR PT. Badak LNG, dan masyarakat Kampung Selangan. memperhatikan beberapa aspek pada pendekatan collaborative governance serta diselaraskan dengan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan tersebut sudah berjalan dengan lancar, namun pemerintah masih belum terlalu banyak berkontribusi secara aktif dengan memberikan daya dukung yang optimal dengan memfasilitasi dari segi pariwisata kepada masyarakat setempat seperti infrastruktur, sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Selangan City. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah untuk lebih aktif guna mengembangkan, berkontribusi, serta menjaga aktivitas pariwisata supaya bisa berjalan secara beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat
Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 Pratama, Adam Putra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran ‘Keluarga Penerima Manfaat (KPM)’ melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya
Co-Authors -, Fitriyah - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Adnan, Muhammad - Aosa, Kayla Dea Aprilianto, Yovi Kurnia Candra astuti, puji - BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS Cahyani, Amalia Sukma Dau, Ilham Maulid Devi, Yolanda Laksita Dewi, Bunga Maha Dzunuwanus Ghulam Manar Erowati, Dewi - Gradianova, Maharahim - Hamidah, Aliefia - Irawan, Syifa Salsabila Kenya, Adalia - Kushandajani . Latifah, Umi - Maflakhah, Shilvia - Maharima, Amara Nilla Manning, Victoria Albertine Marlina, Neny - Martiani, Astrid Tania Martini, Rina - Mukti, Ndaru Nedya Nainggolan, Carol Ratna Alyssa Nunik Retno Herawati Nuraini, Hanisa Dwi Oktaviani, Alfina - Perwita Sari, Adisty Widyan Pratama, Adam Putra Ramadhana, Aditya Yuda Ristiani, Tri Meila Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah Santosa, Tifar Auradiva Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Simanjuntak, Dony Daniel Amos Sunaringtyas, Karima Azzahra Sunu, Adlu Hafiiza Syahfat, Syahrawati - Syaiana, Fitri Nur Teguh - Yuwono Tiara, Hawa Aurahma Utami, Selvi Nur - Wati, Furia Hera Wijayanto, Reno Sakti Yuliasari, Devi Putri Yuniar, Mutiara Nuraini