Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Perlindungan Dana Yayasan di Indonesia Nia, Sally Novita
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i1.2870

Abstract

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan tidak memiliki anggota. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri dan pengurusnya, dan mempunyai tujuan sendiri yang berbeda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus. Dalam Pasal 7 Undang Undang menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana serta penyelahgunaan terhadap Yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana mengelola dana yayasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam badan hukum yayasan. Dalam pengelolaan kegiatan yayasan dapat dibuat dalam bentuk kegiatan tertulis terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan sosial bagi Yayasan.
Tinjauan Jarimah Ta’zir dan Sadd ad-Dzari’ah terhadap Pengaturan Poligami Tanpa Izin serta Nikah Siri dalam KUHP Nasional Nia, Sally Novita
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.17190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan poligami tanpa izin dan nikah siri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui perspektif hukum Islam, khususnya tinjauan Jarimah Ta’zir dan prinsip Sadd ad-Dzari’ah. Praktik poligami ilegal dan nikah siri di Indonesia masih menjadi isu kompleks yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta pengabaian hak-hak perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengategorikan poligami tanpa izin sebagai tindak pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini relevan dengan konsep Jarimah Ta’zir, di mana penguasa (ulil amri) berwenang menetapkan sanksi atas perbuatan yang merusak kemaslahatan publik. Lebih lanjut, pelarangan nikah siri dan poligami tanpa izin merupakan bentuk implementasi Sadd ad-Dzari’ah (menutup jalan menuju kerusakan), guna mencegah timbulnya eksploitasi dan hilangnya hak-hak keperdataan istri serta anak. Kesimpulannya, kriminalisasi praktik tersebut dalam KUHP Nasional selaras dengan tujuan syariat (Maqasid asy-Syari’ah) untuk menjaga keturunan dan kehormatan.