Rahmadhani, Alda Adiestya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERJALANAN ASURANSI KESEHATAN DAN SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI DI INDONESIA Maharani, Chatila; Zainafree, Intan; Syukria, Nadia; Tsuroyya, Sabrina Luthfi; Putri, Deva Amanda; Nurkhasanah, Maulia Wahyu; Afriyatin, Via; Setyowati, Florensia Indah; Rahmadhani, Alda Adiestya
Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang No. 5 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/km.v1i5.197

Abstract

Indonesia menjamin hak kesehatan penduduknya sesuai dengan amanat UUD 1945, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Pembangunan kesehatan dilakukan seoptimal mungkin dengan tujuan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, pelaksanaan program JKN dikawal penuh oleh pemerintah melalui badan hukum yang dibentuk yaitu BPJS Kesehatan, sebagai gatekeeper, FKTP mempunyai peran penting sehingga perlu sistem pembiayaan yang sesuai supaya mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sistem pembiayaan kapitasi merupakan sistem pembayaran prospektif praupaya pendanaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP. Akan tetapi, masih terdapat kelebihan dan kelemahan dari penerapan sistem kapitasi tersebut. Untuk itu perlu dilihat bagaimana pelaksanaan sistem kapitasi di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kronologis penerapan dan evaluasi sistem pembayaran kapitasi (termasuk penerapan kapitasi berbasis komitmen) untuk memperbaiki kesenjangan pelayanan kesehatan serta mengetahui perjalanan sistem pembayaran dari era ASKES hingga JKN. Metode yang digunakan dalam bab ini adalah literature review. Hasil literature review ini adalah kronologis sejarah asuransi kesehatan di Indonesia yang dimulai dari jaman kemerdekaan, adanya Jaminana Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Jaring Perlindungan Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bidkes), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-Gakin), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)/Askeskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis pembayaran pada fasilitas kesehatan secara prospektif dan restrospektif, serta membahas kelebihan dan kekurangan setiap jenis sistem pembayaran. Lebih khususnya, bab ini juga membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan sistem kapitasi di Indonesia.
The Importance of Local Communities in Addressing the Healthcare Human Resources Crisis in Remote Areas Rahmadhani, Alda Adiestya; Hasanbasri, Mubasysyir
BKM Public Health and Community Medicine The 12th UGM Public Health Symposium
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This study aims to address the crisis of healthcare human resources in remote areas of Indonesia by exploring the potential of utilizing local communities to mitigate these challenges. The primary objective is to propose strategic measures to enhance the distribution and sustainability of healthcare professionals in these underserved regions. Method: The research reviewing existing policies, healthcare workforce distribution data, and the organizational structure of primary healthcare centers (Puskesmas) in remote areas. The analysis focuses on the integration of Mintzberg's organizational theory, emphasizing the importance of the Operating Core, which comprises healthcare providers directly involved in patient care. Data were collected through literature reviews and policy analysis. Results: The findings reveal significant disparities in the distribution of healthcare workers between urban and remote areas. Factors contributing to this imbalance include a lack of interest in working in remote locations, insufficient continuous professional development, and inadequate welfare support for healthcare workers in these regions. The study identifies the necessity of updating local government policies, specifically the remote area service decrees (SK Keterpencilan), to better reflect the current needs and conditions. Moreover, integrating local community members into the healthcare workforce is suggested as a sustainable solution. This includes recruiting local individuals through existing government programs like Nusantara Sehat, providing tailored educational programs, and enhancing supportive facilities and incentives for healthcare workers. Conclusion: To address the healthcare HR crisis in remote areas, it is crucial to revise existing policies, promote the involvement of local communities, and ensure adequate support and training for healthcare professionals. Implementing these strategies can improve the sustainability and efficiency of healthcare services in remote areas, ultimately enhancing health outcomes for these underserved populations.