Aulia Dwi Damayanti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN Aulia Dwi Damayanti; Irgeuazzahra, Athilla; Anugrah Fitria; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.167

Abstract

Fraud merupakan tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan BI sebagai bank sentral berusaha memitigasi fraud dengan mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia dengan aturan tertulis dalam Surat Edaran. Dalam rangka pencegahan, BI mendorong bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG. Maka Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus fraud ini dengan mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Namun, peraturan yang kuat hanya efektif jika dijalankan dengan baik oleh individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi kasus fraud perbankan.
PERBANDINGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT Athilla Irgeuazzahra; Aulia Dwi Damayanti; Jhessica Hawana Gultom; Ghifari Vioga Batubara; Rangga Wira Syahputra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3704

Abstract

Pada hukum perdata, peralihan hak milik memerlukan penyerahan yuridis melalui pembuatan akta di hadapan PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Sebaliknya, dalam hukum adat, jual beli tanah dilaksanakan secara terang, tunai, dan riil di hadapan kepala desa dan saksi-saksi, dengan penekanan pada kesepakatan dan pembayaran langsung. Meskipun ada kesamaan dalam prosedur formal di hadapan PPAT, hukum adat menunjukkan fleksibilitas dengan tidak selalu mensyaratkan keterlibatan PPAT. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perbedaan peralihan hak tanah dalam jual beli dari kedua sistem hukum yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yang bersumber dari studi pustaka serta undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan serupa dalam memberikan kepastian dan keamanan hak atas tanah, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Hukum perdata lebih formal dan diatur negara, sedangkan hukum adat lebih fleksibel dan berbasis tradisi lokal. Keduanya bersama-sama menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi penguasaan dan peralihan hak atas tanah di Indonesia.