Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ghifari Vioga Batubara
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI OLEH SUBYEK MILITER DALAM KASUS MUTILASI OLEH TNI DI MIMIKA Risky Tara Nabita Sari; Tirsa Putri Indira; Ghifari Vioga Batubara; Raden Panji Rahmatullah; Agil Masyhur Akbar; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i1.765

Abstract

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam. TNI merupakan salah satu penegak hukum atau sebuah alat dalam menciptakan kedamaian, ketertiban serta keutuhan yang dimana hal ini merupakan suatu tujuan adanya hukum, akan tetapi TNI sebagai penegak hukum masih saja melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya dengan tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan subjek militer itu sendiri, Jurnal ini ditulis guna mengkaji tindakan Pidana Mutilasi yang dilakukan oleh subjek militer dengan jenis Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan case approach, Dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman terhadap subjek militer atas kasus tindak pidana mutilasi tersebut dianggap belum memberikan rasa keadilan, berdasrkan hal ini maka sangatlah penting untuk penulis mengkaji terkait Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM serta bagaimana Optimalisasi Penegakkan Hukum Militer terhadap Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM
PENGATURAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Ghifari Vioga Batubara; Irwan Triadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i2.838

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung kekuatan nasional yang mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia dan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yang sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya TNI tentunya harus didasarkan pada Kode Etik TNI agar semua perbuatan yang dijalani tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus anggota TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peraturan Kode Etik TNI, pertanggungjawaban bagi pelanggar Kode Etik TNI tindak pidana pembunuhan, penyebab anggota TNI melakukan pelanggaran kode etik serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit yang hal ini tentunya dasar seorang anggota TNI dalam melakukan tindakan di kehidupan sehari-hari, namun apabila kode etik dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERBANDINGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT Athilla Irgeuazzahra; Aulia Dwi Damayanti; Jhessica Hawana Gultom; Ghifari Vioga Batubara; Rangga Wira Syahputra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3704

Abstract

Pada hukum perdata, peralihan hak milik memerlukan penyerahan yuridis melalui pembuatan akta di hadapan PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Sebaliknya, dalam hukum adat, jual beli tanah dilaksanakan secara terang, tunai, dan riil di hadapan kepala desa dan saksi-saksi, dengan penekanan pada kesepakatan dan pembayaran langsung. Meskipun ada kesamaan dalam prosedur formal di hadapan PPAT, hukum adat menunjukkan fleksibilitas dengan tidak selalu mensyaratkan keterlibatan PPAT. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perbedaan peralihan hak tanah dalam jual beli dari kedua sistem hukum yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yang bersumber dari studi pustaka serta undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan serupa dalam memberikan kepastian dan keamanan hak atas tanah, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Hukum perdata lebih formal dan diatur negara, sedangkan hukum adat lebih fleksibel dan berbasis tradisi lokal. Keduanya bersama-sama menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi penguasaan dan peralihan hak atas tanah di Indonesia.
Co-Authors Agil Masyhur Akbar Athilla Irgeuazzahra Aulia Dwi Damayanti Irwan Triadi Jhessica Hawana Gultom Raden Panji Rahmatullah Rangga Wira Syahputra Risky Tara Nabita Sari Tirsa Putri Indira