Rusaedi, Attansya Rafli
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legalitas Lelang Sukarela Non - Eksekusi Di Internet Tanpa Melibatkan Pejabat Lelang Rusaedi, Attansya Rafli; Maskanah, Ummi; Herlani, Lisa Herlani; Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.220

Abstract

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (Lex Specialis) Vendu Instructie dan Vendu Reglement masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet biasanya dilakukan tanpa pejabat lelang—seperti eBay—melalui platform e-Marketplace Auction. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang tidak melibatkan eksekusi yang dilaksanakan di internet minus kehadiran petugas auction resmi juga untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, lelang internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan mengizinkan penggunaan upaya hukum untuk menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainya.
INTERAKSI NOTARIS DAN DINAMIKA HUKUM AGRARIA DALAM TRANSAKSI TANAH Noor, Aslan; Rusaedi, Attansya Rafli; Izzani, Muhammad Hasbi Rizqan; Wildan, Wildan
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.841

Abstract

A notary can authenticate deeds and other legal responsibilities as a public official. With the enactment of UUJN no. 30 of 2004, discussions arose regarding the notary's jurisdiction in drafting deeds on land matters. This study aims to assess the efficacy of notaries' roles and duties in facilitating land registration processes in Indonesia, utilizing normative juridical methods to inventory, review, analyze, and comprehend legal norms governing notarial functions. It elucidates that, according to PP No. 24 of 1997, the individual assisting the Head of the Land Office is referred to as PPAT, with no mention of notaries as officials authorized to draft deeds for land registration. Nonetheless, certain deeds require notarial authentication when the PPAT lacks authority, serving as an essential component for land registration. Notaries' pivotal role and responsibility in land registration activities lie in the function of the deeds they produce, serving as evidence of legal actions and foundational documents for land registration at land offices. Consequently, the absence of notarial deeds could impede land registration data maintenance, as they are indispensable prerequisites for land registration processes.