Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Image Perusahaan Dan Marketplace Facebook Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Sepeda Motor Merek Yamaha (Studi kasus PT Alfa Scorpii Meulaboh,Aceh Barat) Nurul Alaina; Ivon Jalil; Cut Mega Putri
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 7 (2024): Juli
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra perusahaan dan penggunaan marketplace Facebook terhadap minat beli konsumen pada sepeda motor merek Yamaha. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 137 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Selain itu, penggunaan marketplace Facebook juga memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan citra perusahaan dan optimalisasi penggunaan marketplace Facebook dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap sepeda motor merek Yamaha.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR 14/PDT/2023/PT KPG) Nurul Alaina; Syaddan Dintara Lubis
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.2854

Abstract

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin merupakan persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditinggalkan, baik secaramateriil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum daripembatalan pernikahan secara sepihak menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkajipertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor14/PDT/2023/PT KPG yang memutuskan bahwa pembatalan sepihak tersebut merupakanperbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan perundang-undangan dan studi putusan, serta dianalisis melalui pendekatan analitisdan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan khususmengenai pertunangan atau pembatalan pelaksanaan perkawinan, tindakan membatalkanperkawinan secara sepihak yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawabanhukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengakuiadanya unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan adanya ganti rugi sebagai bentukperlindungan hukum terhadap calon pengantin yang dirugikan.   Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Keperdataan 
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR 14/PDT/2023/PT KPG) Nurul Alaina; Syaddan Dintara Lubis
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.2854

Abstract

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin merupakan persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditinggalkan, baik secaramateriil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum daripembatalan pernikahan secara sepihak menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkajipertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor14/PDT/2023/PT KPG yang memutuskan bahwa pembatalan sepihak tersebut merupakanperbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan perundang-undangan dan studi putusan, serta dianalisis melalui pendekatan analitisdan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan khususmengenai pertunangan atau pembatalan pelaksanaan perkawinan, tindakan membatalkanperkawinan secara sepihak yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawabanhukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengakuiadanya unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan adanya ganti rugi sebagai bentukperlindungan hukum terhadap calon pengantin yang dirugikan.   Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Keperdataan