Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Ilmu Hukum
Asga, Adifyan Rahmat
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia Rofingi, Rofingi; Rozah, Umi; Asga, Adifyan Rahmat
LAW REFORM Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.645 KB) | DOI: 10.14710/lr.v18i2.47477

Abstract

Indonesia is a state of law. The law stipulates the principle of equality before the law. There are various problems in law enforcement. These problems have led to the failure to observe the principle of equality before the law. Just as the persecution suffered by Sarpan, the police admitted that they were the perpetrators of the murder. This is different from the case of Napoleón Bonarparte and Prasetijo Utomo, the suspect of bribery to remove red notice warrant of Djoko Tjandra. In this case, Djoko Tjandra had lunch with the head of the prosecutor's office. This research is significant considering the widespread practice of law enforcement that underestimates the principle of equality before the law, so it will not discriminate against everyone when applying the law in the future. This study uses the non-doctrinal reaserch because it examines laws and regulations and their implementation to the people. From this research, it is found that due to the problems of laws and regulations that are unsuitable for the people, lacked of ethics, beliefs, resources, and transparency in the screening of order agents, the principle of equality before the law has not been implemented, and there is inconsistency in the application of the law Integration leading to the decline in public trust to the law . Therefore, these issues need to be improved to realize the principle of equality before the law in law enforcement.
Problematika Hiper-Regulasi Pasca Otonomi Daerah: Menuju Koherensi Nasional dalam Perspektif Reformasi Regulasi Korea Selatan Asga, Adifyan Rahmat
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ryq1cx28

Abstract

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memicu munculnya fenomena hiper-regulasi, yang tercermin dari meningkatnya pembentukan peraturan di tingkat daerah. Perkembangan ini tidak hanya menghasilkan banyaknya produk hukum, tetapi juga memunculkan tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Situasi semakin tidak menentu ketika kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penyelesaian permasalahan peraturan daerah bertumpu pada mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Artikel ini menunjukkan bahwa persoalan hiper-regulasi bersifat struktural, berkaitan dengan desain pengaturan otonomi daerah yang tidak disertai mekanisme penataan regulasi yang memadai, sementara Mahkamah Agung secara kelembagaan juga tidak dirancang untuk menangani banyaknya regulasi daerah secara menyeluruh. Perhatian juga diarahkan pada kekosongan mekanisme yang timbul akibat keterbatasan pengujian yudisial, dengan mengkaji pengalaman Korea Selatan untuk melihat peran badan pengawas regulasi nasional dalam melakukan evaluasi regulasi sekaligus menjaga koherensi regulasi, serta menarik pembelajaran yang relevan bagi Indonesia.
Co-Authors Rofingi, Rofingi Umi Rozah