Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Sriwijaya Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Law, Poliitic and Humanities
Umi Rozah
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Claudia, Natasya; Pujiyono, Pujiyono; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.11 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime mendorong pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih serius. Oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi di muat ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP Karena KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidananya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku, literatur yang berkaitan dengan kebijakan pidana minimum khusus Saat ini pola perumusan pidana minimum khusus dalam UU TPK masih belum terdapat keseragaraman dan belum disusunya aturan penerapan pidana minimum khusus yang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, yaitu ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan mengenai ketentuan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Upaya pembaharuan kebijakan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu memperhatikan 2 hal yaitu mengenai perumusan pola lamanya pidana minimum khusus yang seharusnya disusun dalam suatu pola yang seragam dengan memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya dan aturan penerapan pidana minimum khusus yang harus memperhatikan model aturan penerapan pidana minimum khusus dan faktor yang memperingan dan memperberat pidana minimum khusus yang diatur dalam suatu ketentuan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN EIGENRICHTING MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (Studi Putusan Nomor 217Pid.Sus/2018/PNTng) Yuristha, RM. Egidius; Soponyono, Eko; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.55 KB)

Abstract

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran eigenrichting melalui media sosial.  Penulisan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KABUPATEN WONOSOBO Florentina, Brigita Feby; Rozah, Umi; Astuti, A.M. Endah Sri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.55 KB)

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama atau pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum, bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak juga terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi ialah mengenai kebijakan kriminal yang berlaku saat ini dan proses penegakan hukumnya serta faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah socio-legal yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo, BAPAS Kelas II Magelang dan Desa Ngalian, Kec. Kaliwiro Wonosobo. Sumber data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan metode deskripsi analitis. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo adalah kurangnya kasih sayang dan pengawasan orangtua, lingkungan pergaulan, usia yang masih labil, rasa solidaritas dan media massa. Penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal di Kabupaten Wonosobo dilakukan tanpa adanya upaya diversi karena ancaman pidananya melebihi ketentuan dalam UU SPPA. Dalam upaya penanggulangan secara preventif maka keluarga berperan memberikan kasih sayang dan perhatian mengenai aktivitas anak. Sekolah juga berperan lebih mengawasi jika terdapat kumpulan pelajar yang diindikasi akan melakukan pengeroyokan sekaligus menindak secara tegas. Aparat penegak hukum dalam upaya preventif ini dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah mengenai tindak pidana yang biasanya dilakukan anak remaja dan ancaman hukumannya yang bertujuan agar pelajar dapat berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu perbuatan yang termasuk perbuatan kriminal.
KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Harianja, Frans Capri Yogi; Jaya, Nyoman Serikat Putra; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.443 KB)

Abstract

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research ataupenelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.
Environmental Maintenance through the Application of Adat (Criminal) Sanctions on Baduy Communities Umi Rozah
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14485

Abstract

This article aims to describe the implementation of customary criminal sanctions used by the Baduycommunity in maintaining and preserving their nature and the effectiveness of the use of customarysanctions in preventing and overcoming actions that damage the environment of the Baduy community. Itis a qualitative research to produce descriptive data, where the approach used is socio-legal research usingsecondary data as a normative or doctrinal approach, and uses a social approach to explore primary data inthe form of values and interpret the behavior of local communities in solving customary cases. The resultsof this study indicate that the life of the Baduy community which is supported by agriculture and cultivationis very dependent on natural preservation. The maintenance and preservation of the environment in theBaduy community is highly respected. Various ways to preserve nature through avoidance of goods andmodern lifestyle are carried out from generation to generation so as not to change the order of nature and theenvironment. In preserving nature, the Baduy community provides guidelines on certain actions that theirindigenous people should not take, such as burning forests, cutting trees in certain areas.
PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF Umi Rozah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.051 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.140-148

Abstract

In the criminal law enforcemet, criminal law agencies in the criminal justice process in every stages (investigation, prosecution and the court examination) tend to take positivism or legism thinking. In the logic of positivistic, they only recognized of content of the Act. In this way, they just enforce the legal certainty as the main of purpose. Here they just enforce of the legality principle as formulated in the Article 1 (1) Indonesian Penal Code. We need methods to crash of deadlock in the positivistic thinking in the criminal justice process to fulfill of substantive justice, especially, in the de minimis or insignificant cases. The cases which substance of contradiction of legal values about the legal certainty, the legal benefit and the legal justice. and inthe cases which involved of beyond of the law factors. The methods were needed to change the way of thinking/ conceptions / ideas of the criminal law agencies to interpret of every content of the Act by the hermeneutic method.
MEMBANGUN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Umi Rozah
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5701.24 KB) | DOI: 10.14710/mmh.39.3.2010.281-296

Abstract

Build upon this research on "Building Leval Policy Construction on Penal Mediation as Alternative in Criminal Matters Settelement". obtained that practices of penal mediation in society which is popular as "kinship settlement" in certaint criminal cases, such as complaints offences (compalints delict), negligance offences, offences that result with small lost, offences in family relationship, and domestic abused offences. But nowadays, an agreement as result of penal mediation settlement in practices by society does't have binding of law cause of no provision that regulate it. Furthermore, even if an restitution has fulfielled for victim could be prosecuted in criminal justice process cause of his/her offences. Thile in special cases, practices of penal mediation could be performed in all stages in criminal justice process, such as in process og investigation, prosecution, and justice. However, an agreement as result of penal mediation between performance. An agreement just could be used to be one of reasons to consider to make light of punishment. Facts show up that society and law enforcement officer need alternative settlement in criminal institutionalization of penal mediation in special cases. Furthermore its need acknowledment and institutionalization of penal mediation as part of criminal justice process under penal mediation enactment. The needs of penal mediation accordance with penal law reform concept in draft Indonesia Penal Code 2008 (RUU KUHAP) in article 145, that enacted penal mediation (settlement out of court) as one of reasons to come off presecution authority. In this initial research, created legal polity construction in penal mediation, and established of policy in penal mediation performance in future such as juridical definition, offences could be solved by penal mediation, principles of penal mediation, and penal mediation settlement either perform out of criminal justice process or within criminal justice process. This research base on Research Methods with socio legal research-doctrinal approach, specification by descriptive analysis, that need primary and secondary data. Primary data be obtained by interview with Police Departement Officers, Prosecutors, and Judges. Analysis methods use qualitative analysis.Kata Kunci : Membangun, Konstruksi, Politik Hukum, Mediasi penal.
A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices Nur Rochaeti; Mujiono Hafidh Prasetyo; Umi Rozah; Jihyun Park
Sriwijaya Law Review Volume 7, Issue 1 January 2023
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104

Abstract

The Indonesiancrime rate until May 2020 increased due to public orders and crime disturbances in the last 22 weeks.Data from correctional institutions in February 2021 showed that some regional offices were over capacity while others were normal. The 1945 IndonesianConstitution recognises traditional institutions in the criminal justice system and requires judges to consider legal values and a sense of justice in society. This study aims to determine Indonesia's customary criminal justice system as a form of restorative justice. This research used a socio-legal approach and found that public participation in Indonesia, through customary groups, can help prevent crime and solve problems through discussion and following applicable customary law processes. As a result, Indonesian researchers have regulated and recognised customary justice's existence and implemented it to deal with cases in their environment. Restorative justice is a criminal mechanism that aims to restore the relationship of the conflicting parties to the state before the conflict and is carried out informally. This concept is also an acknowledgement of oriental legal philosophy which, in resolving any conflict, always seeks to restore relations; macro stability or society can even affect the stability of the universe. The practice of Restorative Justice occurs in customary law. As a legal philosophy, the legal policy of implementing Restorative justice should be interpreted mainly as revitalising customary law if conflicts occur between fellow supporters of the same customary law. The settlement of cases in the Baduy community is straightforward. The settlement prioritises forgiving each other. Restorative justice is performed by combining criminal justice mechanisms with public participation in a discussion mediation.
Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw Agustiawan, M. Hendri; Pujiyono, Pujiyono; Rozah, Umi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v4i2.18206

Abstract

Due to recent discoveries and technological advancements in neuroscience, we can gain a deeper understanding of the human brain that significantly impact juvenile criminal law, particularly concerning children's behavior and ability to regulate impulsive behavior. This study aims to analyze the current age of criminal responsibility in the Indonesian legal system using a neurolaw perspective that considers cognitive neuroscience and legal theory. The research utilizes normative legal research methodology with a statute approach and a neuroscience approach. The data obtained from literature research is then analyzed conceptually. The study results indicate that the age of criminal responsibility for children in Indonesia is 12 years; however, it has not yet reached 18 years. According to the neurolaw perspective, brain development within this age range is not fully matured and continues to undergo behavioral changes. This research implies the urgency of revising regulations regarding the age of criminal responsibility for children in Indonesia, considering the discoveries in neuroscience. Using a neurolaw perspective can encourage changes in legal policies that pay more attention to neurological factors in assessing juvenile criminal responsibility. As far as the law governs human behavior, the brain plays a crucial role in controlling that behavior. Therefore, a better understanding of the brain will lead to better and fairer laws.
Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia Rofingi, Rofingi; Rozah, Umi; Asga, Adifyan Rahmat
LAW REFORM Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.645 KB) | DOI: 10.14710/lr.v18i2.47477

Abstract

Indonesia is a state of law. The law stipulates the principle of equality before the law. There are various problems in law enforcement. These problems have led to the failure to observe the principle of equality before the law. Just as the persecution suffered by Sarpan, the police admitted that they were the perpetrators of the murder. This is different from the case of Napoleón Bonarparte and Prasetijo Utomo, the suspect of bribery to remove red notice warrant of Djoko Tjandra. In this case, Djoko Tjandra had lunch with the head of the prosecutor's office. This research is significant considering the widespread practice of law enforcement that underestimates the principle of equality before the law, so it will not discriminate against everyone when applying the law in the future. This study uses the non-doctrinal reaserch because it examines laws and regulations and their implementation to the people. From this research, it is found that due to the problems of laws and regulations that are unsuitable for the people, lacked of ethics, beliefs, resources, and transparency in the screening of order agents, the principle of equality before the law has not been implemented, and there is inconsistency in the application of the law Integration leading to the decline in public trust to the law . Therefore, these issues need to be improved to realize the principle of equality before the law in law enforcement.
Co-Authors Agustiawan, M. Hendri Asga, Adifyan Rahmat Astuti, A.M. Endah Sri Claudia, Natasya Eko Soponyono Florentina, Brigita Feby Harianja, Frans Capri Yogi Jaya, Nyoman Serikat Putra Jihyun Park Mujiono Hafidh Prasetyo Nashriana, Nashriana Nur Rochaeti Pujiyono Pujiyono Rofingi, Rofingi Seraphinus Mariano Agung Serman Simangunsong, Gusfen Alextron Yos Johan Utama Yuristha, RM. Egidius