Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema
Prisca, Pricilia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL Prisca, Pricilia; Mahendra, Jacki; Arafah, Namira Nur; Ainara, Ezra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum Internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai, pemanfaatan tenaga nuklir harus memeperhatikan semboyan atau azas keselamatan pemanfaatan nuklir. Dalam rumusan masalah ini penggunaan senjata nuklir dalam kerangka hukum internasional dan penerapan sanksi dalam penyalahgunaan penggunaan senjata nuklir metode penelitian yang digunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang– undangan (the statute approach) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan analytical and conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan keberadaan legislasi internasional yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang telah mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang aplikasi dewasa ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.bagaimana pengaturan hukum internasional membahas mengenai yang seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir tersebut serta penggunaannya untuk kepentingan damai.  penerapan sanksi dapat atau penyalagunaan dapat melalui perundingan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL BERBENDERA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA MENURUT KONSERVASI HUKUM LAUT 1982 Dynira, Egy Syalwa; Sari, Novi Rosita; Lestari, Jovita Adisha; Prisca, Pricilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

membahas tentang pencurian ikan yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam sebagai bentuk pertanggungjawaban Vietnam terhadap wilayah laut Natuna Utara yang telah melanggar Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana bentuk perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dapat diancam pidana penjara maksimal 6 Tahun penjara serta denda sebesar 20 Miliar. Bentuk pertanggungjawaban terhadap kepulauan wilayah Laut Natuna Utara tersebut didasarkan pada Konservasi Hukum Laut 1982 sebagai perwujudan atas prinsip penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam mengenai pencurian ikan secara Ilegal
KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK WARALABA DI INDONESIA Gerry, Nico; Putro, Fajar Prasetyo; Pahri, Feri; Prisca, Pricilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v6i2.935

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keabsahan dan perlindungan hukum dalam kontrak waralaba di Indonesia, yang semakin hari semakin relevan seiring pertumbuhan industri waralaba di berbagai sektor, seperti makanan, layanan pengiriman, kesehatan, pendidikan, dan kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kontrak waralaba diatur dalam hukum Indonesia dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif analitis.Kontrak waralaba di Indonesia mulai diakui sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang menjadi cikal bakal peraturan pelaksananya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sebagai bentuk perjanjian, Kontrak waralaba tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdataSelain itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada franchisor dan franchisee dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif meliputi pemberian sanksi bagi pelanggar kontrak.
DAMPAK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DAGANG DI BALIKPAPAN Prisca, Pricilia; Toding, Litania; Emanuella Tombeng, Kayla Kezia; Suseno, Clarissa Wahyuni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1098

Abstract

ABSTRAKHubungan dagang internasional di Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi strategis di Indonesia, memerlukan dukungan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdata internasional terhadap hubungan dagang di Balikpapan dengan fokus pada pengaturan kontrak, penyelesaian sengketa, dan kendala penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keterbatasan kapasitas lembaga lokal dalam menangani sengketa. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum ini, disarankan adanya pelatihan hukum bagi pelaku usaha, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hubungan dagang internasional yang lebih baik di Balikpapan.Kata Kunci: hukum perdata internasional, hubungan dagang, Balikpapan, penyelesaian sengketa, kontrak internasionalABSTRACTInternational trade relations in Balikpapan, as one of Indonesia's strategic economic hubs, require robust legal support to address the challenges of globalization. This study aims to analyze the impact of private international law on trade relations in Balikpapan, focusing on contract regulations, dispute resolution, and implementation challenges. The study employs a normative juridical approach through a literature review of relevant national and international regulations. The results show that private international law provides a clear framework for business actors, but challenges persist, such as the lack of understanding of international legal principles among local business actors and the limited capacity of local institutions in handling disputes. To enhance the effectiveness of this law, legal training for business actors, regulatory harmonization, and strengthening local judicial capacities are recommended. This research is expected to contribute to the improvement of international trade relations in Balikpapan.KKeywords: private international law, trade relations, Balikpapan, dispute resolution, international contracts
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA E-WALLET ATAS HILANGNYA SALDO KONSUMEN DI INDONESIA Candra, Yesaya Michael; Prisca, Pricilia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1212

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan dompet elektronik (e-wallet) atas hilangnya saldo konsumen di Indonesia yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta batas tanggung jawab penyelenggara e-wallet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara e-wallet pada prinsipnya memiliki kewajiban memberikan keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data, serta mengganti kerugian konsumen apabila kehilangan saldo terjadi akibat kelalaian sistem atau kegagalan perlindungan keamanan. Namun demikian, tanggung jawab tersebut dapat dibatasi apabila kerugian timbul karena kesalahan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan sistem, serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia.
Co-Authors Ainara, Ezra Arafah, Namira Nur Candra, Yesaya Michael Dynira, Egy Syalwa Emanuella Tombeng, Kayla Kezia Gerry, Nico Lestari, Jovita Adisha Mahendra, Jacki Pahri, Feri Putro, Fajar Prasetyo Sari, Novi Rosita Suseno, Clarissa Wahyuni Toding, Litania