Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema Danadyaksa: Post Modern Economy Journal
Mahendra, Jacki
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL Prisca, Pricilia; Mahendra, Jacki; Arafah, Namira Nur; Ainara, Ezra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum Internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai, pemanfaatan tenaga nuklir harus memeperhatikan semboyan atau azas keselamatan pemanfaatan nuklir. Dalam rumusan masalah ini penggunaan senjata nuklir dalam kerangka hukum internasional dan penerapan sanksi dalam penyalahgunaan penggunaan senjata nuklir metode penelitian yang digunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang– undangan (the statute approach) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan analytical and conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan keberadaan legislasi internasional yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang telah mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang aplikasi dewasa ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.bagaimana pengaturan hukum internasional membahas mengenai yang seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir tersebut serta penggunaannya untuk kepentingan damai.  penerapan sanksi dapat atau penyalagunaan dapat melalui perundingan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).
Legal Construction of Government Agency Asset Certification Regarding Land Rights Formerly Under Dutch Control Mahendra, Jacki; Masykur, Mohammad Hamidi; Sjafi'i, R. Imam Rahmat
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v3i1.154

Abstract

An important aspect of optimal management of state assets includes aspects of securing state assets. The form of state asset security measures can be through certification activities for land plots spread throughout the territory of Indonesia. Normatively, "Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2004 concerning State Treasury instructs that state/regional property in the form of land controlled by the Central/Regional Government must be certified in the name of the government of the Republic of Indonesia/the relevant regional government." In its development, it turned out that there were assets owned by government agencies that had the status of objects of Control of Fixed Assets Owned by Individual Dutch Citizens" or Dutch Legal Entities (P3MB). Normatively, the P3MB land certification process has special regulatory characteristics, namely the priority scale of granting rights and payment of compensation to the State through the Sale and Purchase. Of course, this is. However, what the author needs to highlight here is that there is no subject of Prospective Recipients of Rights in the Government/Government Agency group. In addition, problems also occur regarding the purchase mechanism up to the process of transferring rights by Government Agencies, which should be a single entity with the State itself.
Co-Authors Ainara, Ezra Arafah, Namira Nur Masykur, Mohammad Hamidi Prisca, Pricilia Sjafi'i, R. Imam Rahmat