Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Maulana, Afan Husni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Government's Role in the Dissolution of PKI: A Legal and Human Rights Perspective Maulana, Afan Husni; Maulana, Diky Faqih
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.3179

Abstract

The Dissolution of the Indonesian Communist Party (PKI) has been a matter of concern due to the restriction of the right to associate. On the other hand, the strict prohibition of the PKI's existence is intended to protect individual rights. The communist ideology emerged from the West as a response to the oppression of the bourgeoisie against the proletariat, aiming to establish an authoritarian state while prioritizing welfare. The teachings of the PKI are in conflict with Pancasila as the state philosophy and legislation due to differing state backgrounds. Therefore, it is not appropriate to implement them within the government system, as it poses a threat if the PKI's efforts to seize power were successful. So, what is the government's role in the dissolution of the PKI with a legal and human rights approach? This study employs a normative juridical research method. The research results indicate that the government issued regulations through the MPRS Decree to dissolve the PKI and prohibit the propagation of Marxist-Leninist ideologies in Indonesia. In this context, the government, as a duty bearer, has three obligations. First, to respect means that the PKI and Marxist-Leninist ideologies are strongly prohibited in Indonesia as a sign of the state's respect for the rights of the majority of the population. Second, to protect means that the state guarantees the rights of its citizens by banning the dissemination of communist ideologies, which pose a threat to the citizens' rights as communism does not recognize individual rights. Third, to fulfill means that the MPRS Decree banning the PKI and communist ideologies aims to make the state more democratic by not limiting or reducing citizens' rights, thus ensuring the fulfillment of citizens' rights in a democratic society
Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif Maulana, Afan Husni
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2427

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 yang berisi bahwa warga non pribumi tidak diperbolehkan mempunyai memiliki hak kepemilikan tanah di Yogyakarta khususnya warga keturunan Tionghoa. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Karena setiap warga negara berhak untuk memiliki hak milik tanah tanpa memandang agama, ras, kesukubangsaan maupun perbedaan yang lain seperti apa yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Menilik pokok masalah tersebut, maka pertanyaan mengapa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperkenankan memiliki hak milik tanah di Yogyakarta? Bagaimana larangan kepemilikan tanah WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta berdasarkan hukum positif? Penelitian ini termasuk studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 memiliki sifat lex specialis derogat legi generali karena peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Yogyakarta bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di atasnya. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengajukan judicial review karena Yogyakarta sendiri diberi keistimewaan mengenai pertanahan seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 dalam Pasal 7. Itikad baik dari Gubernur DIY ialah untuk menghindari penguasaan tanah oleh warga keturunan Tionghoa seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Ketika masyarakat tinggal di sebuah daerah istimewa harus siap dengan konsekuensinya seperti mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur yang semestinya ditetapkan secara demokratis, namun hal tersebut tidak berlaku di daerah istimewa.
Co-Authors Maulana, Diky Faqih