Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Perubahan gunung kunci dari fungsi benteng pertahanan menjadi taman hutan raya, 1917-2023 Mutawally, Anwar Firdaus; Dienaputra, Reiza D.
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : UNIVERITAS PGRI MADIUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ajsp.v14i1.16717

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan fungsi benteng gunung kunci di Kabupaten Sumedang. Selama ini dikenal masyarakat karena unsur mistis, sehingga belum banyak yang mengetahui sisi historis maupun upaya konservasi alam. Diperlukan kajian ilmiah yang membahas gunung kunci dari segi sejarah maupun konservasi alam. Fokus penelitian adalah perkembangan gunung kunci mulai benteng pertahanan pada masa kolonial hingga menjadi taman hutan raya pada masa kemerdekaan. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini dengan empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulis mendapatkan data sejarah dari perpustakaan, lembaga kearsipan, sumber daring, lokasi benteng dan koleksi pribadi. Sumber penelitian dari dokumen, buku, jurnal, laporan penelitian, prasasti dan sumber lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gunung kunci bermula sebagai benteng pertahanan pada 1917. Hal ini dilakukan sebagai bentuk preventif pemerintah kolonial untuk menghindari serangan dari luar atau pemberontakan. Perubahan fungsi benteng dari infrastruktur pertahanan. Di mulai sejak tahun 1960-an dengan utilisasi gunung kunci sebagai kawasan hutan produksi pinus. Sejak tahun 1977 menjadi objek wisata yang dibuka bebas untuk pengunjung. Pada tahun 2004, beserta Gunung Palasari ditetapkan statusnya menjadi taman hutan raya di Indonesia.
Perkembangan Saluran Pembuangan dan Normalisasi Sungai di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial (1870-1938) Mutawally, Anwar Firdaus; Zakaria, Mumuh Muhsin; Falah, Miftahul
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i1.2793

Abstract

This research aims to explain the development of drainage channels and river normalization in Cirebon City during the Dutch colonial period (1870-1938). This research was motivated by the lack of research regarding drainage channels and river normalization in Cirebon City during the colonial period. The method used is the historical method which includes four stages of work, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The research results show that before the 20th century, Cirebon did not have any government-managed sewers at all. Therefore, city residents build sewers independently or use the surrounding environment to dispose of sewage and household waste. Construction of drainage channels and river normalization in Cirebon began in 1885 and peaked from 1918 to 1934. The development project was divided into South Cirebon and North Cirebon. The presence of sewers gave rise to toilet facilities in Cirebon City and developments in waste management.
Air Dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19-20) Mutawally, Anwar Firdaus; Mahzuni, Dade
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab kelangkaan air bersih, dan upaya masyarakat Kota Cirebon untuk menanggulangi masalah air bersih pada masa kolonial Belanda. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan, terutama untuk membuktikan teori Homer-Dixon mengenai konflik akibat kelangkaan sumber daya alam. Metode yang digunakan ialah metode sejarah dengan empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab krisis air bersih di Cirebon diakibatkan perubahan pola pembangunan kota dan perilaku masyarakat kota yang membuang sampah sembarangan ke lingkungan sekitar. Akibatnya terjadi krisis air bersih yang berlangsung dari abad ke-19 sampai abad ke-20. Berdasarkan temuan didapatkan kenyataan bahwa terjadi konflik perebutan air bersih antara pemerintah, tukang air, dan masyarakat. Air bersih tidak hanya langka karena faktor alamiah melainkan juga karena dikuasai oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, krisis air bersih tidak menyebabkan migrasi besar-besaran keluar dari Cirebon.
PERKEMBANGAN PENGAWASAN HIGIENITAS MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA CIREBON (1906-1940) Mutawally, Anwar Firdaus
Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya Volume 8, No. 1, Desember 2024
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33652/handep.v8i1.560

Abstract

This research aims to explain the development of food and drink hygiene supervision in Cirebon City during the colonial period. The motivation for writing this article stems from the lack of research on food and drink hygiene supervision in the Dutch East Indies, par ticularly in Cirebon City. The study applied a historical method consisting of four stages: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The findings indicate that imple menting food and drink hygiene monitoring policies in Cirebon City was prompted by Euro peans' concerns about poor food quality, the influence of ethical politics, efforts to dispel fatalistic attitudes among the local population, and the typhus outbreak in 1913. During that period, the city government made several efforts to improve public health, including enhancing the conditions of slaughterhouses, monitoring food factories (such as hotels, restaurants, and cafes), conducting inspections in traditional markets, and promoting hy giene within the community
Masyarakat Indonesia dan Tantangan Sejarah di Era Post-truth Mutawally, Anwar Firdaus; Zakaria, Mumuh Muhsin; Hazbini, Hazbini
KOLONI Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v2i2.489

Abstract

The development of information technology in the 4.0 revolution has led to an increasingly rapid and unstoppable flow of information. In addition, the development of Post-Modernism plays an important role in creating a new society called post-truth or post-truth which begins to challenge the existing truth. This study aims to investigate the challenges faced by Indonesian society regarding history in the Post-truth era along with the solutions offered. This research is a descriptive qualitative research technique using library research. The results of the study show that post-truth arises as a result of the development of post-modernism and changes in information systems. Even though the post-truth era is relatively new in Indonesia, it has had a major impact on historical science. Therefore the solution offered is the active role of historians and history educators in disseminating history, increasing literacy for the public, and increasing historical awareness to avoid false information, especially related to a historical event.  Keywords: Society, Indonesia, History, Post-truth
Kemunculan Perbankan Modern dan Perannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923) Mutawally, Anwar Firdaus; Afriatin, A Toto Suryana; Subakti, Ganjar Eka
El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization Vol. 4 No. 1 (2023): Classical Islamic History
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jhcc.v4i1.8926

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan bank modern di Turki Utsmani antara tahun 1847-1923. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan teknik penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian Turki Utsmani yakni Banque de Constantinople, Ottoman Bank, Banque Imperiale Ottomane (BIO), Bank Ziraat, dan Deutsche Bank. Sejak tahun 1847 hingga 1923, bank-bank di Turki Utsmani memiliki peran yang beragam mulai bank umum, bank sentral, investor fasilitas umum, pembantu pembentukan lembaga pembayaran utang luar negeri (OPDA), bantuan kredit petani dan lain sebagainya. Selain itu melalui perbankan, Turki Utsmani juga memungkinkan untuk negara-negara Eropa lainnya untuk kerja sama perekonomian internasional.  
De Bandoengsche Gasfabriek: Perkembangan industri gas dan modernisasi keamanan pangan di Kota Bandung (1921-1942) Mutawally, Anwar Firdaus; Dienaputra, Reiza D.
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 11 No 2 (2025): August 2025
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v11i2.19712

Abstract

This study aims to trace the development of the gas factory in Bandung and its influence on the modernization of hygiene in the city of Bandung during the colonial period. Previous studies on colonial Bandung have rarely discussed hygiene or the gas factory. In addition, there has been no research linking the emergence of gas technology as a driver of improving food hygiene in the Dutch East Indies. Therefore, there needs to be a historical study that discusses gas technology with the setting of the place in colonial Bandung. The method used in this study is the historical method through four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Historical data were obtained through tracing primary and secondary sources. The results of the study indicate that the background to the emergence of the gas factory in Bandung was driven by the scarcity of firewood and the colonial government's efforts to improve unhealthy food hygiene conditions. During its operation from 1921 to 1942, the gas factory became a provider of cooking fuel for the residents of Bandung. This study argues that the presence of the gas factory is correlated with improvements in food hygiene in the city of Bandung.
Kampongverbetering dan Volkshuisvesting: Kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Cirebon pada Masa Kolonial (1906-1942) Mutawally, Anwar Firdaus; Dienaputra, Reiza D.
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 10 No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v10i1.16371

Abstract

This research aims to explain the development of slum organizations in Cirebon City during the colonial period (1906-1942). This research is motivated by the lack of research on organizations in Cirebon during the colonial period. The method used is the historical method with four stages of work, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The sources used in this research consist of primary and secondary sources. The approach used is a political approach with the environmental ethics theory of anthropocentrism and the concept of slum organizations. The research results show that Cirebon was a dirty city in the 19th century due to the population explosion and the implementation of segregation. restructuring efforts emerged since Cirebon's status was elevated to Gemeente (municipality) in 1906. It peaked in 1927 and 1938 with the construction of public housing in Kesunean and Pasar Pagi as well as a model village in Pekiringan. However, in practice organizational improvements do not always receive a positive response, for example hundreds of indigenous houses were destroyed without being rebuilt. Nevertheless, this arrangement succeeded in improving organizational conditions in the city and creating a society that was aware of hygiene.
Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964 Mutawally, Anwar Firdaus
Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan Vol 6 No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/fhs.v6i1.4551

Abstract

Regional expansion is a logical consequence of the development of the times as the community's need for government services increases. Hence, the regions need to be re-divided so that regional development can occur properly. This study aims to explain the developments and the factors that encouraged and hindered the division of provinces in Indonesia during the Old Order era. The method used in this research is the historical method with data collection techniques using literature studies and documentation studies. Results showed that the number of provinces in Indonesia increased from 8 provinces at the beginning of independence to 24 provinces at the end of the Old Order. In addition, three provinces have received special status from the government of the Republic of Indonesia. Among them are Aceh, DKI Jakarta, and Yogyakarta. The factors that hindered the process of regional expansion were the political conditions during the Old Order, which were less stable, so regional expansion could not occur, and limited infrastructure facilities at that time. At the same time, the factors that encouraged regional divisions included the emergence of regional sons in local government after the 1955 elections, the breakup of the dwi-tunggal Republic of Indonesia (Soekarno-Hatta), the emergence of demands from the Banteng Council, and the PRRI and Permesta Rebellions which accelerated regional expansion in Indonesia at that time.Pemekaran wilayah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemekaran daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemekaran provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah provinsi di Indonesia meningkat dari 8 provinsi pada awal kemerdekaan menjadi 24 provinsi pada akhir Orde Lama. Selain itu, tiga provinsi mendapat status khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Diantaranya adalah Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Faktor penghambat proses pemekaran daerah adalah kondisi politik pada masa Orde Lama yang kurang stabil sehingga pemekaran daerah tidak dapat terjadi, dan sarana prasarana yang terbatas pada saat itu. Sementara itu, faktor yang mendorong pemekaran daerah antara lain munculnya putra daerah dalam pemerintahan daerah pasca Pemilu 1955, pecahnya dwi-tunggal Republik Indonesia (Soekarno-Hatta), munculnya tuntutan Dewan Banteng, serta Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mempercepat pemekaran daerah di Indonesia saat itu.
Historiography of Pesantren in Indonesia: Challenges and Opportunities: Historiografi Pesantren di Indonesia: Tantangan dan Peluang Mutawally, Anwar Firdaus
Pesantren Reviews Vol. 1 No. 2 (2023): July
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Studi Islam Sunan Doe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58330/pr.v1i2.294

Abstract

This study aims to determine the development of pesantren historiography, themes, and problems in Indonesia. The method used in this study is the historical method and research techniques using library research. The study results show that the historiography of Islamic boarding schools in Indonesia has undergone three periods, namely traditional, colonial and modern historiography. The themes studied in pesantren historiography include biography, intellectual history, and socio-religious history. The problems that occur in the historiography of pesantren include the lack of effort by historians to publish their works. The solution offered is to add environmental history to enrich the historiography of the pesantren.