Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Komparasi Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Dengan Batak Karo Lantera Adeel Oase; Rica Alivianti Rahayu
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 5 (2023): NJMS - Desember 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia dapat dikatakan cukup beragam, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam tata cara dan akibat hukum dalam pengangkatan anak di masing-masing daerah. Sistem pewarisan merupakan salah satu cara untuk melakukan pengalihan barang kepemilikan dan hak materiil maupun immateriil pewaris kepada ahli waris. Sistem pewarisan dalam suku Batak sangat mempengaruhi kedudukan anak angkat. Dalam adat Batak Toba dan Batak Karo diketahui memiliki perbedaan dalam sistem pewarisannya meskipun keduanya tetap tunduk pada sistem patrilineal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang memahami dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang diperoleh adalah adat Batak Toba dan adat Batak Karo dalam sistem pewarisan terhadap anak angkat memiliki kesamaan yang cukup signifikan salah satunya dalam hal kedudukan anak angkat serta memiliki perbedaan dalam hal harta warisannya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS KEHILANGAN SALDO DALAM LAYANAN BANK DIGITAL DI INDONESIA Rica Alivianti Rahayu; Wiwin Yulianingsih
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.7576

Abstract

Despite offering conveniences, digital bank services also pose a risk to customers, one of which is loss of balance. This research aims to analyze the forms of losses experienced by customers as well as the legal protection available to customers in cases of balance loss. The method used is normative juridical research with uses normative juridical research through a statutory regulation approach, case approach and conceptual approach. Data is collected through literature study and analyzed descriptively. The research results show that the forms of loss resulting from the loss of customer balances are material losses and immaterial losses, but the bank only provides responsibility in the form of compensation for material losses after a court decision states that the bank must be responsible for its actions. On the other hand, forms of legal protection for customers are provided through preventive and repressive efforts. Preventive protection is provided through statutory regulations and the Bank Agreement. On the other hand, repressive protection is provided through the imposition of sanctions to restore the situation, such as providing compensation to administrative sanctions. This research is expected to contribute to enhancing knowledge of customer rights and encourage a comprehensive regulation and protection mechanism to ensure customer protection.  Keywords: Legal Protection, Customers, and Digital Bank Services
Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Klaim Eigendom Verponding PT Pertamina (Persero): Studi Kasus Sengketa Tanah 220,4 Hektare di Surabaya Rica Alivianti Rahayu; Alya Puteri Shofiyana; Fellicia Roudhotul Izzah Mintarja; Hanif Abdi Firdaus
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/d12a6689

Abstract

Permasalahan sengketa tanah berdasarkan klaim hak kolonial eigendom verponding masih kerap terjadi dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia pasca berlakunya UUPA. Penelitian ini menganalisis status hukum sertipikat hak atas tanah terhadap klaim eigendom verponding serta perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang sertipikat dalam sengketa tanah 220,4 hektare di Surabaya antara warga dan PT Pertamina (Persero). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kolonial yang tidak dikonversi dan didaftarkan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Klaim Pertamina yang hanya berdasarkan dokumen eigendom verponding tanpa bukti konversi, pendaftaran, dan penguasaan nyata menjadi lemah secara yuridis. Sebaliknya, masyarakat pemegang Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan memperoleh perlindungan hukum kuat berdasarkan Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997. Asas rechtsverwerking memperkuat kedudukan pemegang sertipikat beritikad baik yang telah menguasai tanah dalam jangka waktu lama. Penyelesaian sengketa harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, itikad baik, penguasaan nyata, dan fungsi sosial tanah.