Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI Jurnal Hukum Journal of Math Tadris (jMt) Jurnal Hukum Prioris Forschungsforum Law Journal Journal Iuris Scientia
Mubarok, Lutfi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM BUMDES DAN POTENSI BUMDES DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI MALUKU UTARA: Legal Standing Of Bumdes And Potential Of Bumdes In North Maluku Economic Growth Lutfi Mubarok; Juan Malik Frederick Turpyn; Mubarok, Lutfi
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i2.18705

Abstract

North Maluku, as a province with numerous villages scattered across various islands, possesses diverse natural potential yet still faces significant economic challenges. This research aims to analyze the potential of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting economic growth in North Maluku. The study employs a mixed methods approach by combining quantitative and qualitative data. Primary data were obtained through direct surveys and interviews with BUMDes stakeholders, while secondary data were collected from relevant sources. The findings indicate that the legal status of BUMDes as a legal entity is clarified through the Job Creation Law and is a new entity whose position is equivalent to a Limited Liability Company (PT) comparable to state-owned enterprises (BUMN) at the national level and regional-owned enterprises (BUMD) at the local level, then BUMDes have significant potential to support economic growth in North Maluku. In the economic aspect, BUMDes play a role in the development of sectors such as agriculture, fisheries, tourism, and local handicrafts. BUMDes also provide employment opportunities for village residents, contributing to increased income and local well-being. This research offers a clearer understanding of the potential of BUMDes in North Maluku's economic growth and serves as a foundation for further strategy development to maximize the contribution of BUMDes in enhancing the welfare of rural communities and driving regional economic growth. Keywords: BUMDes Potential, Growth, North Maluku, Economy
Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern Mubarok, Lutfi; Turpyn, Juan
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.9160

Abstract

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029 menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan di tingkat nasional. Sebagai lembaga perwakilan yang berperan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR, DPD RI memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Dengan terpilihnya anggota DPD RI yang baru, harapan masyarakat akan peningkatan kinerja parlemen sangat tinggi. Masyarakat berharap DPD RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, lebih aktif dalam fungsi legislasi dan pengawasan, serta lebih transparan dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Peran DPD RI tersebut sangat krusial, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk meningkatkan kinerja parlemen, antara lain: 1. Penguatan Kapasitas Anggotta DPD RI; 2. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Advokasi; 3. Penggunaan Tenologi Informasi; dan 4. Kolaborasi dengan Stakeholder. Kemudian, beberapa anggota DPD RI terpilih dapat melakukan beberapa langkah untuk mengimplementasikan strategi optimalisasi kinerja parlemen modern yakni: 1. Penyusunan Rencana Kerja Srategis; 2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas; 3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi; dan 4. Peningkatan Partisipasi Publik.
Studi etnomatematika: Konsep geometri matematika pada kerajinan gerabah Pardi, M. Habib Husnial; Mubarok, Lutfi
Jurnal of Math Tadris Vol 4 No 2 (2024): Journal of Math Tadris (jMt)
Publisher : Mathematic Education Departement, State Islamic University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55099/jmt.v4i2.167

Abstract

The purpose of this study was to determine the concept of mathematical geometry found in the pottery craft of Banyumulek Village and the form of relevant math problems based on the concept of mathematical geometry found. This research uses a qualitative approach with ethnography type. The data collection methods used were observation, interview, and documentation. This research was conducted in Banyumulek Village, Kediri District, West Lombok, NTB. The results showed that in pottery (plate, glass, cobek, kekete, jug, selao, perapen, penyiong kupi, flower pot) there is a concept of mathematical geometry in some of the pottery, namely: curvilinear and flat geometry. The concept of geometry of flat circular shapes is found on the base of the plate, glass, cobek and the top of the jug and selao. While the tube shape is found on the glass, the hemispherical shape on the kekete and penyiong kupi, the cone shape is truncated on the selao, jug, and flower pot. The relevant form of mathematical problems is found in the geometry of spatial shapes in grade IX SMP / MTs, while flat shapes are found in grades VII and VIII SMP / MTs.
PENTINGNYA OPOSISI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Mubarok, Lutfi; Turpyn, Juan
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 3 No. 1 (2025): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v3i1.48

Abstract

Dalam pemerintahan demokratis, peran oposisi partai politik sebagai mekanisme checks and balances sangatlah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi signifikansi oposisi partai politik dalam memastikan efektivitas checks and balances dalam sistem demokratis. Penelitian ini menelusuri latar belakang checks and balances dalam pemerintahan demokratis, menyoroti peran penting partai oposisi dalam memberikan pengawasan dan menantang tindakan partai pemerintah. Secara metodologis, kajian literatur komprehensif dan analisis studi kasus dari berbagai konteks demokratis digunakan untuk mengkaji dinamika oposisi partai politik. Temuan menegaskan peran sentral partai oposisi dalam menjaga prinsip-prinsip demokratis dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh partai pemerintah. Studi ini menyimpulkan bahwa oposisi partai politik yang kuat sangatlah penting untuk kelancaran sistem pemerintahan demokratis. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi diberikan untuk memperkuat peran oposisi partai politik dalam memastikan efektivitas checks and balances, termasuk meningkatkan proses pemilu dan memupuk budaya akuntabilitas dalam institusi politik. In a democratic government, the role of opposition political parties as a check and balance mechanism is very important in maintaining accountability and transparency in government. This study aims to explore the significance of political party opposition in ensuring the effectiveness of checks and balances in a democratic system. This research explores the background of checks and balances in democratic governance, highlighting the important role of opposition parties in providing oversight and challenging the actions of the ruling party. Methodologically, a comprehensive literature review and case study analysis from various democratic contexts were used to examine the dynamics of political party opposition. The findings underscore the central role of opposition parties in safeguarding democratic principles and preventing abuse of power by the ruling party. The study concludes that strong opposition from political parties is essential for the smooth running of a democratic system of government. Based on the findings, recommendations were made to strengthen the role of opposition political parties in ensuring the effectiveness of checks and balances, including improving the electoral process and fostering a culture of accountability in political institutions.
Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi Malik Frederick Turpyn, Juan; Mubarok, Lutfi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menjalani perjalanan panjang selama dua dekade sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004. Lembaga ini lahir sebagai buah dari reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat sistem perwakilan di Indonesia dengan mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Penelitian ini mengkaji perkembangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama dua dekade sejak pembentukannya pada tahun 2004. Melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam, dengan berbagai pemangku kepentingan, studi ini mengeksplorasi dilema antara penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi dalam konteks peran DPD RI. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun DPD RI telah berkontribusi dalam membuka ruang dialog antara pusat dan daerah, efektivitasnya dalam proses legislasi dan pengawasan masih terbatas akibat keterbatasan kewenangan konstitusional. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas kinerja DPD RI, serta perbedaan persepsi antara elit politik pusat dan daerah mengenai peran ideal lembaga ini. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan DPD RI memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya revisi kerangka hukum, tetapi juga optimalisasi peran dalam batasan yang ada, peningkatan kapasitas internal, dan pembangunan kultur politik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan daerah. Rekomendasi diajukan untuk pengembangan mekanisme penyerapan aspirasi yang lebih sistematis dan penguatan sinergi antar lembaga negara.
Co-Authors Juan Malik Frederick Turpyn Lutfi Mubarok Malik Frederick Turpyn, Juan Pardi, M. Habib Husnial Turpyn, Juan