Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era Hikmah Muhaimin; Azzara Rum Mawangi; Desi Nur Vitasari; Nasihul Amin
Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/dpl.v2i3.39

Abstract

Government ethics is a set of standards that regulate the behavior of officials in carrying out their responsibilities. These standards are based on important values, including accountability, integrity, and morality. Implementing this code of ethics is important to improve the performance of government organizations, especially in the context of Industry 5.0 and the digital era. Qualitative methodology and case study design were used to conduct research in Village Government. The results show that digitalization has an impact on human resource governance in villages which in turn has an impact on changes in data administration, work methodology and competencies. To achieve success in the context of digital transformation, it is necessary to increase digital literacy and apply information and communication technology in rural areas. The aim of this research is to increase the competitiveness and welfare of villages, as well as increase the effectiveness of human resource management in village government, encouraging the progress of sustainable and efficient government ethics in the digital era and Industry 5.0.
Analisis Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan: Studi Kasus Progam POSBINDU di Desa Dlanggu Tahun 2025 Nasihul Amin; Hikmah Muhaimin; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1969

Abstract

Penyakit Tidak Menular (PTM) kian mendominasi beban kesehatan dan menuntut pergeseran paradigma layanan dari kuratif ke promotif-preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Dlanggu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana Posbindu PTM serta menilai tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif (pemerintah desa, bidan, kader Posbindu, dan warga), melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi; analisis data menerapkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan pemerintah desa berperan aktif dalam penganggaran, penyediaan alat, pemanfaatan fasilitas desa, penetapan regulasi teknis, dan koordinasi dengan puskesmas; namun partisipasi warga usia produktif rendah, pembinaan kader belum merata, transparansi informasi belum optimal, serta mekanisme evaluasi belum baku. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan kapasitas kader, penataan standar evaluasi berbasis komunitas, dan pengarusutamaan program promotif dalam dokumen perencanaan desa.