Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

PELAYANAN KESEHATAN E-HEALTH DI PUSKESMAS NGAGEL REJO KOTA SURABAYA Farhan Anwar, Muhammad; Rahmadanik, Dida; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-health atau kesehatan elektronik mewakili pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengolahan data medis, termasuk layanan klinis, manajemen, dan pelatihan. Pemanfaatan eHealth memungkinkan transaksi masyarakat melalui koneksi data secara real-time, seperti pendaftaran dokter online dan forum kesehatan online. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 menyoroti pelayanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pertukaran informasi terkait diagnosis, pengobatan, pencegahan, penelitian, dan evaluasi penyakit. Tanggung jawab pelayan di Puskesmas Ngagel Rejo dijelaskan melalui aspek komitmen, keterampilan, dan perilaku yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkualitas. Responsivitas di Puskesmas Ngagel Rejo mencakup kemampuan mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat dengan efisiensi, termasuk upaya mengurangi waktu tunggu. Komunikasi efektif dan responsif memastikan pemahaman pasien dan partisipasi aktif mereka dalam proses perawatan. Puskesmas Ngagel Rejo juga menanggapi keluhan dan umpan balik pasien secara efektif, memperkuat kepercayaan masyarakat. Tanggung jawab pelayan melibatkan keterampilan interpersonal, menjaga kerahasiaan informasi, dan keterlibatan aktif dalam edukasi kesehatan. Pelayan di Puskesmas memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan informasi kesehatan dan pencatatan yang akurat. Akuntabilitas di Puskesmas mencakup menjalankan tugas sesuai pedoman klinis, mematuhi etika profesi, dan menanggapi pengaduan masyarakat dengan efektif. Dengan mengintegrasikan responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, Puskesmas Ngagel Rejo membangun budaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat yang dilayani
PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR Rachmatika, Anisa; Handoko, V. Rudy; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia merupakan subyek utama dalam organisasi yang memiliki peran sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu oganisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan organiasi berhasil dicapai dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia yang baik dan terencana akan memberikan manfaat yang baik pada organisasi dan para pegawai itu sendiri, dan sebaliknya. Penelitian berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di provinsi Jawa Timur dan seberapa besar pengaruh dari pengembanagn sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengmpulan data melalui kuisioner yang disebarkan pada para pegawai. Hail penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan SDM (X) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Variabel Y) dengan tingkat pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai sebesar 0,832%. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden diperoleh nilai rata-rata skor tertinggi pada variabel pengembangan sumber daya manusia terdapat pada indikator pendidikan dan pelatihan dan nilai rata-rata skor terendah berada pada indikator promosi. Sedangkan nilai rata-rata skor tertinggi pada variabel kinerja pegawai berada pada indikator kemandirian, dan nilai rata-rata skor terendah pada indikator efektifitas dan kualitas kerja.
NETWORK GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TEROWONGAN PEJALAN KAKI TERMINAL INTERMODA JOYOBOYO – KEBUN BINTANG SURABAYA Oktapiani, Riska; Hariyoko, Yusuf; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1624

Abstract

Dalam network governance, berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang berwenang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka serta mengikuti proses yang telah ditentukan. Kompleksitas program dan masalah yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi antara departemen dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbentuk melalui sistem kemitraan antara pemerintah lokal, agen pemerintah pusat, dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses tata kelola jaringan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Terowongan Pejalan Kaki di Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berfokus pada teori tata kelola jaringan oleh Provan dan Kenis (2008), yang mencakup tiga indikator: jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor, dan tujuan tata kelola jaringan. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan lancar melalui proses lelang yang jelas, terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat terdampak melalui perekrutan pekerja non-skill.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA Sa'adah, Alvira Tindi; Puspaningtyas, Anggraeny; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1658

Abstract

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Fokus riset yakni menggali serta analisis informasi terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semampir. PKH merupakan alah satu program perlindungan sosial yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga miskin dan rentan. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta analisa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Hasil riset membuktikan program telaah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar dan tujuan PKH yang jelas, seperti yang tercantum dalam PERMENSOS nomor 1 tahun 2018, berhasil tercapai melalui implementasi yang komprehensif. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, memberikan dampak positif terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Asyavira, Ariska Aulia; Puspaningtyas, Anggraeny; Wahyudi, Eddy
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Penelitian menggunakan jenis deskriptif demetode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, masih terdapat beberapa kendala seperti data yang belum valid, proses verifikasi yang kurang baik, dan kedekatan hubungan antara kader dengan masyarakat yang mempengaruhi hasil pendataan.
Control of Agricultural Land Function Conversion Toward Food Production Stability With an Interactive Planning Approach in Jombang District Agustina, Nia Giant Virnanda; Puspaningtyas, Angraeny; Wahyudi, Eddy
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 6, No 1 (2025): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v6i1.94367

Abstract

Agricultural land conversion is one of the problems that affect the vulnerability of food security. This phenomenon, especially on productive agricultural land, continues to occur and has an impact on decreasing food production. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach to examine the concept of interactive planning that emphasizes participation and collaboration between stakeholders in managing land conversion that has an impact on the surrounding environment. The purpose of this study is to analyze the application of interactive planning in controlling agricultural land conversion to maintain the stability of food production in Jombang Regency. The results of the study indicate that agricultural land conversion is driven by factors such as population growth and increasing marriage rates, thus increasing the demand for housing and settlement development. Public understanding of the Regional Spatial Plan (RTRW) is still limited, and many development projects are carried out without permits in accordance with statutory provisions. In addition, the Department of Agriculture, which is responsible for managing the agricultural sector, is not involved in the development process related to changes in land use, so that supervision of agricultural land is weak. Steps that can be taken are the implementation of policies in the form of incentives and disincentives for land owners and farmers to minimize agricultural land conversion, especially land designated as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). However, in practice, the enforcement of sanctions is still not optimal because of the sensitivity of land issues in the community. This study recommends stronger enforcement of regulatory policies, including imposing sanctions on parties who carry out development activities that are not in accordance with spatial designations, as well as increasing interactive planning between stakeholders to encourage environmentally friendly sustainable development.
ANALISIS KUALITAS APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK TERPADU DAERAH ONLINE (SEDUDO) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK Cahyono, Doni Putro; Hariyoko, Yusuf Hariyoko; Wahyudi, Eddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.1961

Abstract

Kebutuhan pelayanan publik ialah hak bagi setiap warga negara yang mana setiap orang berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah mengenai urusan publik. Dalam konsep E-government, setiap pelayanan yang disediakan juga harus mencakup dimensi dimensi supaya bisa menghasilkan kualitas layanan yang baik. Aplikasi Sedudo merupakan salah satu inisiatif pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus pada kualitas aplikasi Sedudo dilihat dari segi E-GovQual yang mana terdapat 5 indikator yaitu Kemudahan penggunaan, Tampilan informasi, Reliability, Kepercayaan, dan Dukungan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 Indikator, terdapat 2 Indikator yang masih belum cukup atau maksimal yaitu indikator Reliability dan Dukungan Masyarakat. Untuk indikator kemudahan penggunaan, tampilan informasi, dan kepercayaan sudah cukup maksimal.
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT DI KAMPUNG PECINAN KAPASAN DALAM KOTA SURABAYA Roshinta, Lila Setia; Hariyoko, Yusuf; Wahyudi, Eddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui surat keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/46/436.1.2/2020 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Kota Surabaya, Kampung Pecinan ditetapkan sebagai kampung wisata. Salah satu pilihan menarik untuk mengeksplorasi keindahan Surabaya adalah Wisata Kampung Pecinan (WKP) Kapasan Dalam. Lokasinya terletak di Jalan Kapasan Dalam I Kapasan Lor No.3, Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan wisata budaya berbasis masyarakat di kampung pecinan kapasan dalam kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POKDARWIS WKP Kapasan Dalam telah berupaya melibatkan warga dalam tahap pengembangan di wisata kampung pecinan kapasan dalam kota Surabaya. Partisipasi dalam bentuk pikiran yakni berupa inovasi paket wisata yang sempat dijalankan pada perayaan berdirinya satu tahun wisata kampung pecinan kapasan dalam pada tahun 2021, namun untuk sementara ini tidak ada paket wisata yang dijalankan. Saat ini ide yang sedang berjalan ialah penambahan ornamen naga guna mempercantik area wisata, serta masih mencari gambar mural untuk direvitalisasikan. Selanjutnya, adanya partisipasi dalam membuat strategi promosi wisata kampung pecinan kapasan dalam melalui Instagram. Selanjutnya, partisipasi dalam bentuk uang ditunjukkan dengan adanya iuran untuk perayaan tradisi sedekah bumi yang rutin tiap tahun diselenggarakan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dilhat dari adanya warga kapasan dalam yang langsung ikut serta menjadi dalang, pemain barongsai untuk memeriahkan tradisi tahunan rutin yakni sedekah bumi, lalu menjadi pemandu wisata. Selain itu, partisipasi dalam bentuk keterampilan yakni di wisata kampung pecinan kapasan dalam juga terdapat latihan kungfu yang diadakan di kelentheng boen bio dan latihan barongsai yang juga diadakan di kelentheng boen bio sebagai penunjang daya tarik wisata. Lanjut, umkm berdagang di stand yang disediakan ketika hari minggu atau saat wisata kampung pecinan menyelenggaarakan event. Indikator terakhir adalah sudah ada pemberian pelatihan yang diberikan oleh dinas pariwisata kota Surabaya seperti pelatihan branding, public speaking, pelatihan guiding.
Evaluation of The Policy Implementation of The Appointment of Honorary Teachers to Become State Civil Servants with Work Agreements in Jember District Purnamasidi, Muhamad Nur; Sisbintari, Ika; Wahyudi, Eddy
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 11 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i11.49960

Abstract

Government Minister No. 49 of 2018 concerning the Management of Government Employees with Work Agreements (GEWA) explained that government agencies must arrange the needs of the number and type of GEWA positions based on position analysis and workload. problems with the availability of teachers in Jember Regency, especially at SMA/SMK, include a growing number of honorary teachers because many have opened their retirement period, honorary teachers are uneven and there are still non-linear in submitting study offers, supplements, and education. The Jember Regency Government has prepared 26% of the formation for Teachers in the Implementation of Appointment of Civil Servants of GEWA that is adjusted to the employee burden of 30% of the APBD. Data from BKSDM of Jember Regency recorded that the number of honorary teachers for elementary to high school/high school levels in the sub-district was around 2,787 people. and is not comparable to the 26% quota of teacher formations in the education district of Civil Servant PPK Students in Indonesia. Research results show that unsuitable and unfulfilled include effectiveness, efficiency, adequacy and equalization. Meanwhile, the other 2 dimensions including responsiveness and accuracy are appropriate and fulfilled.
Identifikasi Aksi Terorisme di Indonesia Rochim, Achluddin Ibnu; Nasution, Ute Chairuz Mochamad; Wahyudi, Eddy
Society Vol 11 No 2 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i2.560

Abstract

The threat of terrorism in Indonesia is not a new phenomenon but has persisted since the early years of independence. Presently, perpetrators of terrorism come from various groups with diverse motives, encompassing ideology, politics, and security disturbances. This study aims to delineate the profile, characteristics, and motives of terrorism in Indonesia. Employing a descriptive research method with a qualitative approach, data collection involved non-participant observation. The findings reveal that from 2017 to 2022, there were 97 recorded instances of terrorism actions in Indonesia. Political motives predominantly drove these actions, constituting 88 cases. Moreover, the targets of terrorist actions exhibited minimal disparity between non-civilian and civilian objects, with 59 and 38 cases, respectively. The terrorism action networks are primarily associated with Jamaah Ansharut Daulah (69 cases), East Indonesia Mujahideen (10 cases), and Lone Wolf operatives (7 cases). The study’s findings highlight the role of political factors in terrorist activities in Indonesia, informing policymakers and law enforcement agencies about the need for targeted interventions to address underlying grievances and enhance social cohesion. Furthermore, identifying terrorist networks offers valuable intelligence for disrupting these groups, ultimately improving national security and public safety.