Muhammad Bondhi Alby Maulana
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika Syavira Alzena Qinayya; Alvieta Alice Reyhanif; Dimas Dwi Nugroho; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1886

Abstract

To encourage voluntary compliance with tax obligations, taxpayers must be treated fairly, which requires legal protection of their rights. The charter of taxpayer rights or the actual tax law as contained in the tax law are two methods used to implement the recognition of taxpayer rights. Taxpayers themselves also submit restitution claims, one of which is value-added tax, in this case the legal certainty does not exist because of the overlapping administrative and criminal sanctions. Some countries have explicitly recognized taxpayer rights in their laws, as well as through the creation of papers outlining those rights. The "Normative Juridical" Research Method is the legal research methodology used.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo Azizah Rima Gitacahyani; Farrel Arrigo; Regita Kisnanda Putri; Muhammad Nur Rokhim; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.163

Abstract

Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni budaya di Indonesia, maka perlu adanya hak kekayaan intelektual terkait hak paten untuk mengakui kepemilikan seni agar tidak diklaim negara lain. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Undang-Undang terhadap perlindungan hak paten serta upaya hukum oleh Pemerintah terkait pengakuan seni karya diklaim negara lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan bahan hukum analisa jurnal-jurnal hukum terkait. Temuan utama mencakup adanya pengakuan sepihak oleh negara lain terkait seni budaya Reog Ponorogo, sehingga perlu dianalisis terkait aturan hukumnya, dengan menganalisa aspek regulasi hak paten, klaim kepemilikan, serta implementasi perlindungan hukum. Hasil pembahasan analisis ini bahwa peraturan perundang-undangan terkait sudah dinilai efektif dalam implementasinya, pemerintah juga membentuk kaum intelektual yang mampu menjadi duta kekayaan intelektual agar mampu memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan warisan budaya, menetapkan serta melindungi hak paten seni budaya di Indonesia.
Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika Syavira Alzena Qinayya; Alvieta Alice Reyhanif; Dimas Dwi Nugroho; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1886

Abstract

To encourage voluntary compliance with tax obligations, taxpayers must be treated fairly, which requires legal protection of their rights. The charter of taxpayer rights or the actual tax law as contained in the tax law are two methods used to implement the recognition of taxpayer rights. Taxpayers themselves also submit restitution claims, one of which is value-added tax, in this case the legal certainty does not exist because of the overlapping administrative and criminal sanctions. Some countries have explicitly recognized taxpayer rights in their laws, as well as through the creation of papers outlining those rights. The "Normative Juridical" Research Method is the legal research methodology used.