Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Relasi Publik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Dimas Dwi Nugroho
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Dampak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Negara dalam Berpartisipasi Kegiatan Berskala Nasional Devarra Qeentarizha Prayoga; Dimas Dwi Nugroho; Geza Arditya; Pradipa Saraswati Annafi'Ah; Thariq Hanif Muhammad Kautsar
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1882

Abstract

Every year on august 17th is commemorated as Indonesia’s independence day. Representatives of young people from all corners of the country gather at Istana Merdeka to hoist the Bendera Merah Putih. However, in the year 2016, an unpleasant incident occurred for the world of Pakibraka. Indeed, a national Paskibraka member named Gloria Natapradja Hamel had to be dismissed shortly before the flag-raising, as she held dual citizenship. Peraturan Menpora nomor 0065 tahun 2015 and Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 directly impact every child who born with dual citizenship, causing limitations in their participation in national-scale activities, in this case, the National Paskibraka. This research is expected to contribute to the development of international civil law, especially regrading the rights of children restricted by it.
Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika Syavira Alzena Qinayya; Alvieta Alice Reyhanif; Dimas Dwi Nugroho; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1886

Abstract

To encourage voluntary compliance with tax obligations, taxpayers must be treated fairly, which requires legal protection of their rights. The charter of taxpayer rights or the actual tax law as contained in the tax law are two methods used to implement the recognition of taxpayer rights. Taxpayers themselves also submit restitution claims, one of which is value-added tax, in this case the legal certainty does not exist because of the overlapping administrative and criminal sanctions. Some countries have explicitly recognized taxpayer rights in their laws, as well as through the creation of papers outlining those rights. The "Normative Juridical" Research Method is the legal research methodology used.
PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM (SEBUAH TINJAUAN DARI MASA KLASIK SAMPAI DENGAN POST MODERN) Dimas Dwi Nugroho; Galuh Rizki Tarananda; Gita Jemima Ardhana; Melissa Oktafina; Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i10.3335

Abstract

Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara rasional, menyeluruh, dan mendasar membahas berbagai aspek ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang jelas, benar, dan lengkap tentang ilmu pengetahuan serta menemukan kerangka pokok dan unsur hakiki yang menjadi ciri khas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga memainkan peran penting dalam menentukan identitas ilmu pengetahuan dan membedakan apa yang termasuk dalam ilmu pengetahuan. Dalam pengembangannya, filsafat ilmu juga masuk ke dalam bidang ilmu hukum, di mana filsafat hukum mempelajari konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan jurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur. Hasilnya membahas perkembangan filsafat hukum dari masa klasik hingga post-modern, di mana filsafat hukum mempelajari hakikat hukum secara filosofis dan mengajukan pertanyaan tentang sifat asli hukum serta fenomena-fenomena yang terkait dengan hukum. Ini menjadikan filsafat hukum sebagai disiplin ilmu yang mendalami secara filosofis aspek-etika dan tingkah laku dalam konteks hukum untuk memahami hukum secara mendalam dan kritis.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MEREK DAN PERAN MEREK UNTUK MEMBANGUN CITRA BISNIS PADA SUATU USAHA Rizqiyah Aini Rahmawati; Amanda Fitria Najwa; Dimas Dwi Nugroho; Galih Yoserizal Iqba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7056

Abstract

Perlindungan hak merek di Indonesia merupakan aspek hukum kekayaan intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum pada suatu usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada data dan sumber dari buku dan jurnal terkait, bertujuan untuk menganilis dan memahami peran merek untuk memperkuat citra bisnis pada suatu usaha. Perlindungan hukum atas pelanggaran merek dalam pasal 76 ayat 1 undang undang Republik Indonesia No 15 tahun 2001 berlaku apabila terdapat pelanggaran merek tetapi belum didaftarkan. Di sisi lain merek berperan penting sebagai representasi identitas dan kualitas produk, yang dapat membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat citra bisnis dalam pasar yang kompetitif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak merek serta strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi merek dalam mendukung keberhasilan bisnis.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Juwita Ayu Astuti; Anggi Kristiana Joy Panggabean; Aulia Arinda Milawati; Dimas Dwi Nugroho; Farrel Arrigo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i12.7165

Abstract

Dalam proses pembuatan undang-undang, keterlibatan masyarakat memiliki arti penting. Hubungan antara masyarakat dan negara (hubungan negara-masyarakat) serta bagaimana kebijakan dibentuk untuk mengatur warga negara negara adalah topik yang erat terkait ketika membahas keterlibatan publik. Ada dua pandangan tentang keterlibatan publik. Pertama, negara sendirilah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugasnya kepadanya. Peran atau partisipasi masyarakat hanya diperlukan saat memilih individu, misalnya melalui pemilihan umum, untuk mengisi berbagai pos di lembaga negara. Kedua, masyarakat masih memiliki hak meskipun mereka telah mendelegasikan mandat mereka kepada negara. Ketiga, masyarakat dan negara berkolaborasi di seluruh proses pembuatan kebijakan. Ketika sebuah RUU sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat, dua factor kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda dan keterlibatan publik dalam proses tersebut akan memengaruhi bagaimana RUU tersebut pada akhirnya. Kesempatan untuk mengekspresikan beragam kepentingan ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Formulir tersebut berbentuk hak yang diberikan kepada anggota DPR selama berbagai sesi diskusi RUU, termasuk hak untuk berbicara, berpartisipasi, dan membuat pilihan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat berbagai area artikulasi tidak resmi, termasuk lobi, yang pembuatannya bergantung pada kecerdikannya. Melalui berbagai area keterlibatan yang disediakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Rapat Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formal penyusunan undang-undang. Bergantung pada kapasitas mereka, komunitas dapat menciptakan berbagai tempat tidak resmi untuk keterlibatan sementara.
Co-Authors Alvieta Alice Reyhanif Amanda Fitria Najwa Anggi Kristiana Joy Panggabean Aulia Arinda Milawati Devarra Qeentarizha Prayoga Farrel Arrigo Galih Yoserizal Iqba Galuh Rizki Tarananda Geza Arditya Gita Jemima Ardhana Juwita Ayu Astuti Melissa Oktafina Muhammad Bondhi Alby Maulana Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk Pradipa Saraswati Annafi'Ah Rizqiyah Aini Rahmawati Syavira Alzena Qinayya Thariq Hanif Muhammad Kautsar