Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
NENG SURYANTI NENGSIH
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Integritas KPU dan Pemilihan Umum NENG SURYANTI NENGSIH
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v1i1.5

Abstract

Dapat kita lihat KPU memiliki fungi sebagaimana yang telah dikatakan dan berjalan dengan benar sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang dihadapai oleh masyarakat tidaklah seperti yang disebutkan dalam undang – undang, padahal didalam undang – undang telah menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dengan demikian KPU haruslah berjalan dengan berdasarkan yang telah ditulisakan oleh undang – undang Dasar 1945. Bertentangan dengan fungsi dan kinerjanya KPU tidak lah seperti yang kita harapakan lagi karena banyak penyimpangan yang terjadi didalam KPU ini sendiri, berbagai konflik yang terjadi merupakan salah satu faktor terjadinya penyimpangan ini.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode pengumpulan data dari sumber buku – buku, junal, dan dari undang – undang. Konflik yang terjadi adalah konflik diantara partai politik dan para calon yang mencalonkan diri mereka dan banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan ini.
Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pesisir dalam Keanekaragaman Hayati Laut untuk Mensejahterakan Masyarakat Neng Suryanti Nengsih
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v1i2.17

Abstract

Sumber daya dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan dan lingkungan di laut. Sumber daya pesisir dan laut mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tesebut pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat pesisir.Untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati diwilayah pesisir serta mengembangkan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. Dari sector ekonomi, daerah pesisir dapat dikembangkan sebagai daerah wisata.Tentunya dengan pengolahannya yang bagus. Kelestarian wilayah pesisir itu tetap terjaga agar pembukaan wilayah pesisir sebagai daerah wisata dapat berupa wisata pendidikan. Setiap pengunjung yang datang di wilayah pesisir diberikan sebentuk kegiatan pendidikan untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak wilayah tersebut. Selain sector ekonomi, sector sosial dan budaya juga mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir kebiasaan hidup masyarakat setempat yang diatur oleh adat dan norma dapat menjaga hingga generasi seterusnya, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dapat ditinjau dari segi lingkungan hidup pengadaan. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat di mana masyarakat local di tempat tersebut terlibat secra aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat structural dan non-struktural. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuan dan pemerintah untuk menemukan strategi – strategi pengelolaan pesisir yang tepat.
Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan NENG SURYANTI NENGSIH; Ningsih, Supriyati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.26

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan. Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan. Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan pemungutan PBB untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di daerahnya. Demikian halnya dalam bidang kegiatan pemungutan atau pembayaran PBB di kelurahan ini yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan daerah, maka dalam pengurusannya dibutuhkan pengawasan dari unsur pimpinan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Dalam skripsi ini tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry, sebagaimana dikutip Zulkifli (2005 : 209), yaitu menetapkan standar, menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan data statistik), mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 1.209 yang terdiri dari wajib pajak yang tercatat pada tahun 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, petugas kelurahan dan petugas wajib pajak berjumlah 5 orang serta 2 orang masyarakat Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa sudah terlaksananya pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling, namun masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Sebaiknya pegawai memberikan pengawasan selama enam bulan terhitung setelah adanya penyerahan dari Kantor Pajak agar SPPT-PBB Kelurahan Tembeling tersampaikan dengan teratur kepada masyarakat Sebaiknya pegawai memberikan pemantauan sesuai frekuensi yang ditetapkan sebanyak lima kali ke Kelurahan Tembeling agar masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Seharusnya Lurah meluangkan waktu untuk ikut langsung melihat petugas dilapangan agar dapat mengetahui secara jelas tentang kendala dan hambatan dilapangan. Sebaiknya pegawai setelah membuat laporan bulanan harus ada tindakan lanjutan sehingga dapat memberikan perbaikan. Sebaiknya segera dilakukan koreksi jika ditemukan masalah seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta menambah jumlah pegawai yang turun kelapangan agar pembayaran pajak berjalan lebih efektif.
Efektivitas Kerja Pegawai PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Studi pada Divisi Kepegawaian dan Umum) edward mandala; neng suryanti nengsih; kurnia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i2.49

Abstract

In research on the Work Effectiveness of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang Employees (Studies in the Personnel and General Division), several symptoms of the problem were found including the lack of effective supervision from the leadership of PT Angkasa Pura II (PERSERO) Tanjungpinang, problems related to human resources including the level of discipline. , where almost every day there are employees who are late but also leave the workplace early or are absent and others. The purpose of this study was to determine the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Studies in the Division of Personnel and General). The total population in this study amounted to 491 people and the sample in this study was 148 people with the exception of the Head of Administration and Commercial Division Manager of PT Angkasa Pura II Tanjungpinang who was made the key informant. Researchers used purposive sampling technique. The data analysis technique that the writer uses is descriptive qualitative. The results of interviews and direct observations indicate that the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Study in the Personnel and General Division) can be categorized as running effectively in accordance with the duties and functions of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang.
Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dalam Fungsi Legislasi Tahun 2018 Neng Suryanti Nengsih; Junriana, Junriana; nur azizah; DIDYL CHOIROEL
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v3i2.69

Abstract

The performance of the legislative body in the political system is a reflection of the level of implementation of democratic state life, so that the study of the factors that influence the performance of this institution becomes something important, considering the main tasks and functions carried out by regional legislative institutions in the current era of autonomy. To carry out these functions, the Regional People's Representative Council of Bintan Regency is equipped with duties, powers, obligations and rights. One of the functions of the House of Representatives which is very important in order to support the implementation of broad autonomy in the Region is the function of Legislation. To carry out the Legislative function of the House The Regional Representatives of Bintan Regency are given various rights, one of which is the right to submit a draft regional regulation and the right to amend the Raperda; or the implementation of the Legislative Function must be followed up with a Regional Regulation (Perda). The legislative function is based on the initiative of DPRD members in forming regional regulations. Bintan Regency DPRD Performance in the 2017-2018 Legislation Function. In this case, there have been several community aspirations submitted to the Bintan Regency DPRD which have been followed up by the DPRD and the Regional Government by establishing a Regional Regulation. The function of the Bintan Regency DPRD as a facilitator that is able to bridge differences in interests between fellow community groups or between these groups and the Regional Government has been fulfilled. The performance that you want to know through the economic marketplaze approace approach is related to the level of production produced in this case, the performance of DPRD members as seen from the number of Regional Government Drafts proposed with the results of Regional Regulations which are realized through the formation of regional regulations for Bintan Regency. And it can be seen from the results of the regional regulations that were passed whether it was in accordance with the situation in the Bintan Regency area.
Co-Authors DIDYL CHOIROEL Edward Mandala Junriana Junriana Kurnia Ningsih, Supriyati Nur Azizah