Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang) Edward Mandala; Rendra Setyadiharja; Jefri, RIo Refnaldi Nurul Mulyani
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.2.2016.247-264

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak dinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAMPERSPEKTIF MASYARAKAT DAN AGAMA Mr Suherry; Edward Mandala
ARISTO Vol 4, No 2 (2016): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

AbstrakPada Intinya Negara Ini Harus Hadir Terdepan Dalam Menjaga Identitas Bangsanya Dan Jangan Terikut Arus Globalisasi Yang Merusak Jati Diri Bangsa Kita, Kemudian Yang Harus Diingat Negara Kita Negara Hukum Dan Juga Penjunjung Hak Asasi Manusia Bukan Penganut Paham Liberalisme Yang Tanpa Batas. Oleh Karena Itu, Mari Kita Kembali Pada Jati Diri Kita, Kembali Pada Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Cara Menanamkan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Luhur. Kita Bentengi Keluarga, Khususnya Anak-Anak Dari Perilaku Yang Menyimpang. Dan, Kita Ajak Kembali Mereka Yang Terlanjur Melakukan Praktek Menyimpang Dengan Cara Yang Bijak. Lgbt Harus Ditindak Lanjuti Dan Ditegasi. Ketahuilah Dalam Berpasangan Hanyalah Ada Laki-Laki Dan Perempuan Ini Hal Yang Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Sejak Zaman Dahulu. Taukah Anda Cerita-Cerita Fiktif Atau Legenda Percintaan Seperti “Romeo Dan Juliet” Atau “Cinderela” Dan Juga Bisa Kita Ambil Kisah Agama Seperti “Adam Dan Hawa” Ini Sudah Jelas Dan Kita Tau Mungkin Sampai Sekarang Hal Dalam Berpasangan Itu Hanya Di Miliki Pasangan Yang Berbeda Jenis Kelamin. “Hidup Dengan Pernikahan Berbeda Jenis Itu Lebih Damai Dan Bahagia Dari Pada Pernikahan Yang Sesama Jenis Yang Membawa Derita”.Kata Kunci : Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), Masyarakat, Agama.

IMPLEMENTASI SISTEM LELANG ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Raja Dachroni; Raja Erafidah; Edward Mandala; Sigit Sepriandi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi sistem e-procurement melalui Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang telah diadopsi pada tahun 2011. Penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi e-procurement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan dokumenter. Sedangkan target dari penelitian ini adalah pihak yang memahami secara detail bagaimana proses penerapan sistem e-procurement di pemerintahan kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem e-procurement di kota Tanjungpinang telah berjalan efektif dengan nilai indeks efektivitas 3,13. Parameter yang berkontribusi pada efektivitas kejelasan implementasi perencanaan e-procurement (3,32), tujuan dan sasaran yang jelas (3,28), jenis sistem situs web (3,26), sumber daya manusia (3,25), infrastruktur dan jaringan (3,01), efisiensi dan efektifitas (2,96) regulasi adalah parameter terendah dengan nilai 2,84. Meskipun demikian, implementasi e-procurement di pemerintah Kota Tanjungpinang telah dilakukan secara efektif, tetapi masih ditemukan adanya pengaruh pollitik dalam sistem e-procurement tersebut. Namun dengan kemauan politik pemerintah kota Tanjungpinang yang cukup kuat.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Shahril Budiman; Chindy Claudhia; Edward Mandala
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.342

Cagar budaya adalah sebuah peninggalan yang bersifat kebendaan yang bisa terdapat di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya melalui proses penetapan. Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2010 pada pasal 5, benda, bangunan, atau stuktur cagar budaya. Dalam pemeliharaan benda cagar budaya perlu adanya peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pemeliharaan benda cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemeliharaan benda cagar budaya yang ada dipulau penyengat. Dalam skripsi ini konsep yang digunakan untuk menganalisis peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pemeliharaan benda cagar budaya dipulau penyengat tersebut mengacu pada pendapat Prasetyo (2014:37) yang diselaraskan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 95 ayat 1 dan 2 yang mana peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan sebagai peran Regulator, Dinamisator, Fasilitator dalam pemeliharaan benda cagar budaya. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari 3 orang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang dan 1 orang lurah pulau penyengat dan 1 orang juru pelihara cagar budaya pulau penyengat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemeliharaan benda cagar budaya pulau penyengat belum maksimal karena masih ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Adapun saran yang diberikan agar benda bersejarah dipulau penyengat lebih diperhatikan lagi mengingat nilai-nilai penting di dalamnya

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) TANJUNGPINANG (Studi Pada Divisi Kepegawaian dan Umum) edward mandala; neng suryanti nengsih; kurnia
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI
Publisher : STISIPOL RAJA HAJI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i2.48

In research on the Work Effectiveness of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang Employees (Studies in the Personnel and General Division), several symptoms of the problem were found including the lack of effective supervision from the leadership of PT Angkasa Pura II (PERSERO) Tanjungpinang, problems related to human resources including the level of discipline. , where almost every day there are employees who are late but also leave the workplace early or are absent and others. The purpose of this study was to determine the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Studies in the Division of Personnel and General). The total population in this study amounted to 491 people and the sample in this study was 148 people with the exception of the Head of Administration and Commercial Division Manager of PT Angkasa Pura II Tanjungpinang who was made the key informant. Researchers used purposive sampling technique. The data analysis technique that the writer uses is descriptive qualitative. The results of interviews and direct observations indicate that the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Study in the Personnel and General Division) can be categorized as running effectively in accordance with the duties and functions of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang.

Efektivitas Kerja Pegawai PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Studi pada Divisi Kepegawaian dan Umum) edward mandala; neng suryanti nengsih; kurnia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i2.49

In research on the Work Effectiveness of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang Employees (Studies in the Personnel and General Division), several symptoms of the problem were found including the lack of effective supervision from the leadership of PT Angkasa Pura II (PERSERO) Tanjungpinang, problems related to human resources including the level of discipline. , where almost every day there are employees who are late but also leave the workplace early or are absent and others. The purpose of this study was to determine the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Studies in the Division of Personnel and General). The total population in this study amounted to 491 people and the sample in this study was 148 people with the exception of the Head of Administration and Commercial Division Manager of PT Angkasa Pura II Tanjungpinang who was made the key informant. Researchers used purposive sampling technique. The data analysis technique that the writer uses is descriptive qualitative. The results of interviews and direct observations indicate that the Work Effectiveness of the Employees of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang (Study in the Personnel and General Division) can be categorized as running effectively in accordance with the duties and functions of PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang.

Kinerja Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 edward mandala; Bhidadari
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v3i1.55

Kinerja Komisi Pengawas Pemilu (Panwaslu) diperlukan untuk memastikan setiap pemilu, seperti Pileg, berjalan lancar. Komite Pengawas Pemilu berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, fenomena yang kerap terjadi adalah pengawasan Panwaskam terhadap pelaksanaan pemilu legislatif kerap menghadapi permasalahan. Hal ini dapat diamati dengan fakta bahwa masih banyak pelanggaran selama kampanye, mulai dari pemasangan pilar kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. khususnya di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2019, saat pemilihan umum sedang berlangsung, tetapi fenomenanya adalah lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipilih kembali kemudian pejabat dipilih kembali. . Mengatur kelompok pemungutan suara. (KPPS) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dianggap belum siap mencoblos Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KPU Kota Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, serta Tokoh masyarakat yang terkait dalam Pemilu. Teknik Sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian maka diketahui bahwa Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sudah berjalan optimal. Saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian ini yaitu perlu adanya supervise untuk menguatkan fungsi Panwaslu Kota Tanjungpinang di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Analisis Penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Samsat Kepri dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edward Mandala; Bely Putra Handaresta; Rendra Setyadiharja; Agus Sujono
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v3i2.70

The Riau Islands E-Samsat is an application issued by the Regional Tax and Levy Management Agency of the Riau Islands Province to taxpayers through an integrated application. In a policy taken by the government as it seeks to improve the national economy through paying motor vehicle taxes, which so far have not been optimal in the process of using the application system in a fast time and must be passed to pay motor vehicle taxes. The Riau Islands E-Samsat will also be developed and upgraded in the future for motor vehicle tax services. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Riau Islands E-Samsat Application System in Payment of Motor Vehicle Taxes by the Regional Tax and Rtribution Management Agency of the Riau Islands Province which aims to determine the effectiveness of the Riau Islands E-Samsat application system program for motor vehicle tax payments. In this study, the researcher will use a qualitative approach research method with a descriptive analytical method with a number of informants as many as 7 people, therefore this study will interview 1 staff from BP2RD Riau Islands Province, 1 staff from Samsat UPT PPD Tanjungpinang City and 5 mandatory people. motor vehicle tax in Tanjungpinang City. The results of this study indicate that the implementation of the Riau Islands E-Samsat Application System to pay motor vehicle taxes issued by the Riau Islands Province BP2RD has been running well but there are still shortcomings and sometimes it is not effective. To provide suggestions for opinions or suggestions that are still lacking, in application-based motor vehicle tax payment services such as internet constraints and lack of socialization to the public who still do not understand and understand how to use the application so that the Regional Tax and Levy Management Agency of the Riau Islands Province must provide clear directions to taxpayers so that future taxpayers will understand how to use the Riau Islands E-Samsat application for motor vehicle tax payments.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search